Begitu dilantik menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan pada akhir 2015, Hilmar Farid rajin mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang mandek 35 tahun. Pasal-pasal tidak substansial yang menjadi sumber perdebatan, ia pangkas. Sejak itu pembahasan lan- car. Dan akhirnya, April lalu, RUU Kebudayaan yang berganti nama menjadi RUU Pemajuan Kebudayaan disahkan.

Menurut Hilmar, dalam pembahasan tak lagi disinggung persoalan semacam perlu-tidaknya memasukkan pasal mengenai kretek sebagai warisan budaya bangsa atau perlu-tidaknya kebudayaan diatur dalam undang-undang. “Waktu enam bulan cukup efektif untuk membahas kembali hal-hal yang lebih terukur,” dia mengungkapkan.

Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat pun sepakat mengubah nama RUU Kebudayaan menjadi RUU Pemajuan Kebudayaan. Perubahan tersebut merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan negara bertanggung jawab memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Kepada wartawan Tempo, Aisha Shaidra dan Raymundus Rikang, Hilmar bercerita seputar pembahasan RUU tersebut dan upaya yang hendak ia lakukan dalam menjalankan undang-undang ini.

***

Pembahasan RUU ini mandek 35 tahun. Bagaimana bisa jadi lancar?

Prosesnya enam bulan untuk menyelesaikan UU yang katanya sudah disiapkan sejak 1982. Kalau 35 tahun enggak kelar-kelar, menurut saya, problemnya terlalu lama memperdebatkan apa itu kebudayaan, apakah kebudayaan perlu diatur atau tidak. Saya sejak awal bilang, UU Kebudayaan yang abstrak tak perlu dibikin. Harus spesifik. Mungkin dulu komunikasinya enggak seperti ini. Banyaknya perdebatan soal kretek masuk apa enggak, dan isu-isu kebudayaan yang enggak sub- stansial.

Berapa besar perubahannya?

Berubah rancangannya, bukan dipangkas lagi. Atas kesepakatan bersama, bahwa kita tak bisa lang- sung memikirkan detail sebelum terlihat gambaran besarnya. Tentu ada yang kami ambil dari rancangan awal dan diintegrasikan ke dalam kerangka yang baru. Kuncinya, menyepakati kerangkanya dulu. Ibaratnya ingin membangun sesuatu tulangnya sudah ketemu, dagingnya bagaimana, lalu perlu otot di mana, kulitnya seperti apa.

Kenapa kata “pemajuan kebudayaan” yang digunakan?

Mungkin kata “pemajuan” untuk bahasa Indonesia terdengar janggal, karena tidak setiap hari kita dengar. Kalau ini amanatnya UUD 1945, Pasal 32 ayat 1 bahwa negara wajib memajukan kebudayaan. Kita biasa dengar adalah melestarikan, mengembangkan. Unsur memajukan itu pertimbangan arahnya jelas, semua sudah dirumuskan pula dalam pembukaan UUD.

Lalu, bagaimana cara mewujudkan “pemajuan” itu?

Ada empat konsep dasar yang dipakai di dalam UU ini, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Masing-masing sangat penting karena setelah enam bulan pembahasan, kedudukannya masih sangat lemah. Saya kasih contoh perlindungan paling dasar adalah mengetahui apa yang sebenarnya harus dilindungi.

Saat ini, kita sendiri enggak begitu tahu persis apa sih yang mesti dilindungi dari kebudayaan? Sebelum kita ngomong soal cara, kita mesti tahu dulu nih obyeknya yang dilindungi itu apa. Maka ada satu pasal yang mendetailkan soal obyek- obyek yang harus dilindungi itu apa saja, masuk di situ ritual, ekspresi budaya, dan seterusnya.

Setelah obyeknya diketahui, apa yang dilakukan?

Jadi, langkah pertama itu harus tahu dulu apa yang mesti dilindungi, lalu pendataan bekerja. Pendataan juga tidak sembarangan asal mencatat ada tarian apa, berasal dari mana. Harus lebih detail. Contoh selama ini, jika menggunakan lagu seorang musisi kita harus bayar karena menyangkut hak cipta.

Selama ini juga sering mendengar musik daerah menjadi iringan latar iklan. Ada gending, gamelan, tapi itu tidak dibayar karena dianggap tradisi. Dengan sendirinya produk ekspresi budaya ini digunakan terus- menerus, namun tanpa perlindungan. Di dalam UU, perlindungan dimulai dari sana. Ke depannya, saat mendengar ada instrumen daerah digunakan, kita mesti tahu dan telusuri siapa yang main.

Kenapa perlindungan budaya demikian minim?

Tradisi pencatatan kita memang lemah. Itu problem mendasar. Makanya ditekankan betul kita mulai dari data. Itu basis kita untuk melindungi, sebelum mulai ngomong macam-macam. Maka ada komponen besar dalam UU ini untuk membuat sistem data kebudayaan terpadu. Semacam database untuk membicarakan kekayaan kebudayaan yang selama ini enggak bisa diidentifikasi, kalau kaya seberapa kaya? Ini baru soal musik, belum pengetahuan tradisional lain seperti tentang tanaman.

Mungkinkah pendataan sedetail itu bisa dilakukan?

Saya akan melihatnya sebagai proyek yang tidak akan pernah berhenti. Proses pendataan kayak gitu proses pengembangannya akan berjalan terus. Bandingkan dengan India yang sudah melakukan ini cukup lama. Mereka sekarang punya data sebanyak 2,2 juta lembar dokumen.

Dan ini bukan soal apakah mungkin, tapi jalani saja dulu dengan kesadaran penuh bahwa ini kemungkinannya tak akan selesai selama seseorang itu menjabat. Ini akan terus beregenerasi, dan kekayaannya memang boleh dibilang bisa jadi tidak terhingga.

Kapan pendataan dimulai?

Sudah ada proses pendataan. Kementerian A punya, B ada, tapi belum dikonsolidasi.Yang perlu dilakukan itu sebetulnya komunikasi antara lembaga untuk ditetapkan otoritasnya, sumber acuannya. Kekayaan intelektual juga akan mengacu ke sini. Apakah kemudian sistem data ini akan ada di bawah kementerian A atau B, ya itu keputusan lebih tinggi, karena desainnya akan ditentukan pemerintah.

UU belum menegaskan siapa pemegang otoritas?

Kalau dalam Pasal 6 seluruhnya dikoordinasi oleh menteri yang membidangi kebudayaan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu koordinasi di antara dua kementerian. Peraturan pemerintah nanti akan spesifik menunjuk kepanitiaan yang akan menyelenggarakan sistem data kebudayaan terpadu. Ini kerjaan raksasa, enggak mungkin cuma dari kantor ini yang ngerjain.

Butuh kerja keras juga karena tradisi pencatatan yang lemah…

Dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, pembinaan tenaganya. Seluruh urusan pemajuan kebudayaan perlu sumber daya manusia yang luar biasa dan sekarang belum terarah ke sana. Sekolah-sekolah masih sedikit yang memperhatikan dimensi kebudayaan. Misalkan, bidang sekolah menengah kejuruan lebih banyak di otomotif atau boga, padahal kita perlu sekali orang terampil yang bisa menghimpun dan kerjanya mencatat.

Berapa besar biaya proyek pencatatan ini?

Pengeluaran yang timbul dari kegiatan ini tak boleh dianggap sebagai biaya, melainkan investasi. Kalau bicara investasi kita akan bicara soal orientasi. Kita ikut merespons pernyataan Presiden Joko Widodo soal masa depan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya terletak di kekayaan kebudayaan. Ini manifestasinya.

Apa wujud ekonomi berbasis kebudayaan tersebut?

Dalam Forum Rektor, beliau bilang kalau mau mengejar Cina, Korea, Jepang di bidang teknologi digital agak susah. Tapi untuk kesenian, ekspresi kebudayaan, kita punya kekayaan luar biasa, cuma belum diolah. Pendataan kekayaan kebudayaan ini ke depannya ekonomi kreatif, ekonomi budaya. Dan pasar untuk ekspresi kreatif di Indonesia itu besar loh.

Tugas kita memastikan orang untuk reorientasi dalam melihat pengembangan kebudayaan. Ini bukan sekadar menyimpan uang lalu iseng mendata. Ini kami sedang mencatat kekayaan bangsa yang sifatnya tangible-intangible. Ini sama saja dengan menganalisis kekayaan sumber daya alam. Saat ini, saya belum berani bicara angka. Tapi kontribusinya nanti dalam kue pembangunan nasional akan signifikan.

Kapan kontribusi ini akan terlihat?

Kalau sekarang konsisten menjalankan amanat UU, hasilnya bisa dilihat dalam 5-7 tahun menda- tang. Sederhananya seperti platform digital yang diakses Internet, misal Iflix, Netflix. Orang Indonesia yang langganan kan banyak banget. Itu saja belum ada regulasinya bagaimana cara monetisasi dari itu? Itu kan sama seperti impor. Bawa bawang ke sini, terus kita tonton. Apa aturannya? Enggak ada.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah?

Saya kasih gambaran, setiap hari Jakarta macet. Orang sangat lengket dengan ponsel. Semua mata menatap layar, sedangkan kita belum punya platform digital. Padahal kita punya banyak timbunan film pendek mulai dari yang berkualitas sampai enggak sama sekali. Kecepatan produksinya pun lebih cepat ketimbang kecepatan menonton. Itu arsip luar biasa, tapi enggak ada yang urus. Kalau ada platformnya, diseleksi, diproduksi, dibuat rapi, orang mengakses, enggak usah bayar mahal dulu, misalnya Rp 500 sekali tembak.

Kalau sudah lahir alternatif seperti ini yang memproduksi merasa diapresiasi, bisa jualan, muncul kesadaran meningkatkan kemampuan dan kompetensi.

Untuk tahun ini saja, apa yang dilakukan terkait dengan UU Pemajuan Kebudayaan?

Melakukan perencanaan dari bawah, akan dimulai selama setengah tahun ke depan. Lalu pendataan harus mulai bergerak, peraturan pemerintahnya harus segera dibuat. Kedengarannya mudah tapi cukup kompleks, karena arsitektur sistem datanya perlu dibahas.

Selain menjalankan amanat UU Pemajuan Kebudayaan, apa lagi PR Anda?

Ada beberapa hal. Yang sedang dipikirkan belakangan ini soal banyaknya kegiatan yang dilakukan pemerintah. Padahal peran pemerintah sebagai fasilitator. Kami harus sediakan platform untuk banyak kegiatan kebudayaan. Selama ini pemerintah membuat kegiatan lalu praktiknya diturunkan ke daerah. Dan itu belum tentu cocok dengan masyarakat. Padahal praktik kebudayaan seharusnya muncul dari masyarakat.

Yang bisa dilakukan adalah menyediakan bimbingan teknis. Pemerintah menyediakan fasilitas untuk perbaikan urusan teknis, seperti tata cahaya, suara, ini bisa didorong dengan mengadakan SMK yang kelak bisa mendukung kualitas sebuah festival. Bagaimana sebuah festival disajikan.

Sering masalah teknis membuat acara jadi tidak nyaman dinikmati. Nah, pemerintah berperan me- nyediakan panitia pembantu untuk urusan teknis dan kurasi. Ada banyak karya, seniman bagus, namun tidak tahu ada panggung yang tepat. Nah kami bisa jadi penghubung.

Anda adalah orang luar yang masuk ke pemerintahan, bagaimana proses penyesuaiannya?

Saya senang, capek memang, tapi senang. Kerjaannya buka-tutup acara, ya. Banyak hal kalau dari luar kita cuma mikir, di sini tantangannya riil, enggak berhenti di tataran wacana dan hanya diskusi terus. Bisa berbuat sesuatu dengan segala macam tantangan dan problem pastinya.

Apa yang berubah?

Tampilan berubah pasti, berat nambah, tiap rapat dikasih kudapan, he-he-he. Selama ini banyak merancang dan mikir, namun eksekusi dan sumber dayanya terbatas. Sejak masuk pemerintahan terbalik. Bisa eksekusi terus-terusan, sumber daya memadai, namun waktu untuk berpikirnya kurang. Ini perlu diperbaiki lagi, jangan sampai banyak yang dilakukan tapi sebetulnya tidak ke mana-mana. Harus ada refleksi.

Wawancara ini dimuat oleh Koran Tempo edisi akhir pekan, 1-2 Juli 2017

Foto oleh Majalah Tempo