Foto: Adrian Mulya
Foto: Adrian Mulya

Saat Jenderal Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada Mei 1998, harapan masyarakat akan datangnya masa yang lebih baik membumbung tinggi. Tiga kebebasan dasar – untuk berkumpul, berorganisasi dan berpendapat – dianggap sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi yang bertumpuk. Demonstrasi, rapat umum, perhelatan akbar menjadi pemandangan umum di mana-mana. Sekitar seratus partai politik baru dibentuk dan separuh di antaranya menjadi peserta pemilihan umum bebas pertama pada 1999 setelah Orde Baru jatuh. Media baru pun bermunculan, cetak maupun elektronik. Lembaga negara pun mengalami perubahan. DPR yang sebelumnya hanya menjadi “tukang stempel” kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim, menjadi jauh lebih aktif. Lembaga kepresidenan juga tidak sangar seperti di masa Soeharto. Orang bebas mengkritik kinerja presiden dan wakil presiden, hal yang tidak terbayangkan di masa sebelumnya.

Pada saat bersamaan kebebasan juga melahirkan berbagai masalah baru. Di berbagai daerah terjadi mobilisasi massa di sekitar identitas etnik dan agama yang kemudian bermuara pada konflik sektarian. Pada 1999 gelombang kekerasan melanda Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan berbagai daerah lainnya. Aksi protes yang semula merupakan metode khas gerakan yang berjuang untuk demokrasi kemudian juga digunakan oleh kekuatan anti-demokrasi. Kebebasan berbicara juga digunakan untuk menyebar kebencian yang tujuan akhirnya adalah membungkam kebebasan orang lain. DPR dan DPRD yang semakin aktif pada saat bersamaan juga menjadi sarang korupsi dan manipulasi. Kekuasaan politik yang terpusat di tangan gubernur dan bupati setelah adanya kebijakan otonomi daerah, melahirkan raja dan ratu kecil lengkap dengan dinastinya di banyak daerah.

Pidato Kebudayaan yang diselenggarakan tiap November oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki adalah upaya memahami dan menjawab berbagai permasalahan ini. Sebuah perhelatan menarik yang menghadirkan para tokoh dan pemikir dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama sampai sejarawan, pejabat pemerintah sampai ilmuwan sosial, dan ahli hukum sampai filsuf ekonomi. Mereka datang dengan pengalaman dan pandangan yang berbeda-beda pula. Pidatonya tidak dimaksudkan sebagai bagian dari rangkaian yang utuh, tapi ketika dikumpulkan dalam buku ini tetap ada semacam kesinambungan, mungkin karena masing-masing pembicara bergulat dengan persoalan yang kurang lebih sama. Jika dibaca sebagai kesatuan ada semacam diskursus yang muncul di sana, atau setidaknya beberapa titik koordinat yang bisa berkembang menuju sebuah diskursus.

Tajuk “kebudayaan” mendorong sebagian pembicara mencari penjelasan terhadap persoalan sosial, ekonomi dan politik yang mereka hadapi di ranah “kebudayaan” dalam pengertian yang agak ketat dan terbatas. Fokus perhatian mereka terarah pada tata nilai dan perilaku yang berkembang (atau sebaliknya absen) dalam masyarakat. Masalah korupsi misalnya dianggap sebagai produk rusaknya tata nilai yang menjaga kehidupan bersama. Para pelaku korupsi tidak lagi membedakan ranah publik dan privat sehingga menjadikan kas negara semacam ATM milik pribadi yang bisa dipakai kapan saja diperlukan. Aturan hukum tidak lagi diindahkan dan bahkan para pengawalnya – mulai dari polisi, jaksa sampai hakim agung – terlibat dalam praktik serupa. Ajaran agama pun dianggap sepi seperti terlihat dari kasus korupsi pengadaan Al-Quran di lingkungan Departemen Agama.

Kritik yang menonjol dalam berbagai pidato yang dikumpulkan di sini adalah kritik moral. Titik tolaknya adalah asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang semaunya sendiri dan serakah. Jika dibiarkan mengikuti nafsunya maka yang terjadi adalah persaingan tanpa akhir, konflik dan kekerasan, perang dan penghancuran. Perubahan menuju arah yang lebih baik akan terjadi jika manusia mampu mengendalikan diri. Ahmad Syafii Maarif, bertolak dari kritiknya terhadap perjalanan intelektual Indonesia, menyerukan agar semangat membangun diimbangi oleh ketaatan beragama. Senada dengan itu D. Zawawi Imron mengajak kita memahami tradisi secara kreatif dan menjadikannya pegangan (kembali) dalam mengarungi kehidupan sosial yang keras. Tentu ini bukan pekerjaan mudah karena baik ajaran agama maupun tradisi sudah mengalami penafsiran dan manipulasi sehingga harus “diluruskan” seperti disarankan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam konteks kebudayaan Jawa.

Setelah ajaran agama dan tradisi berhasil “diluruskan” dari tafsir yang keliru dan manipulasi, maka tantangan selanjutnya adalah melembagakan ajaran dan tradisi tersebut dalam kehidupan sosial. Dan ini juga bukan perkara mudah mengingat agama dan tradisi seringkali menjadi bagian dari masalah karena apa yang berlaku dalam sebuah masyarakat belum tentu berlaku dalam masyarakat yang lain. Ignas Kleden dalam pidatonya mencatat bahwa untuk menjadikan nilai yang partikular menjadi universal maka yang pertama perlu dilepaskan dulu dari atribut dan nomenklatur komunalnya. Gagal menempuh langkah tersebut bisa membuat kita terperosok pada primordialisme yang menganggap nilai-nilai yang ada pada kita sebagai sesuatu yang universal. Slogan “berpikir global, bertindak lokal” akan terbalik menjadi “berpikir lokal, bertindak global.” Dalam skala kecil sovinisme kebudayaan semacam ini hanya akan menjadi bahan tertawaan, tetapi jika sempat berkembang menjadi gerakan yang besar sudah pasti akan bermuara pada bencana. Dengan kata lain, kritik moral yang bersandar pada ajaran agama dan tradisi berpotensi menambah panjang masalah yang ingin diselesaikan.

Pesan lain yang muncul dari berbagai pidato kebudayaan dalam buku ini adalah fokus pada pendidikan sebagai sarana untuk mengubah mental orang Indonesia. Dengan membentuk sikap dan perilaku sejak dini diharapkan akan ada perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Lapisan terdidik dalam masyarakat akan berfungsi untuk memulai dan mengawal berbagai langkah perubahan yang penting dalam masyarakat. Tetapi masalahnya seruan itu juga seperti menguap di hadapan realitas sosial yang keras. Menurut prediksi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), jumlah sarjana di Indonesia sekarang secara proporsional sudah melampaui Jepang dan banyak negeri di Eropa. Tetapi pertambahan jumlah orang terpelajar ini ternyata berbanding lurus dengan jumlah uang yang dicuri dari kas negara. Dan para pelaku kejahatannya tidak lain adalah orang terdidik, bergelar doktor dan profesor, di bidang hukum pula! Mereka juga dikenal sebagai orang yang taat beribadah.

Kritik moral yang sekadar menganjurkan agar orang berbuat baik tidak punya daya tahan dalam kehidupan sosial kontemporer yang kompleks dan hampir pasti akan menemui jalan buntu. Solusi yang hanya menyarankan perubahan mental lebih tepat disebut ilusi karena tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti penguasa kolonial di masa lalu yang menganggap inlander bodoh, bermental culas dan semaunya sendiri – dan karena itu tidak pantas merdeka dan harus dibimbing ke arah yang benar – para penganjur perubahan mental juga berpikiran sama terhadap orang kebanyakan atau para inlander di masa sekarang. Bagi para pengajur ini – yang bukan kebetulan berasal dari kalangan elite, atau setidaknya ingin menjadi bagian dari elite – orang kebanyakan juga belum siap menerima demokrasi. Pada akhirnya bukan transformasi masyarakat yang diharapkan tapi kekuasaan otoriter yang mampu membimbing orang banyak menuju kemajuan: Orde Baru dalam bentuknya yang paling sempurna!

Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dan Rocky Gerung sadar sepenuhnya bahwa kita tidak mungkin bersandar pada gagasan abstrak tentang manusia dan masyarakat yang lebih baik. Perbaikan jelas memerlukan perubahan dalam sistem yang konkret. Dalam konteks Indonesia pasca-Soeharto perubahan lebih tepat diartikan kembali kepada sistem yang awal karena, seperti ditunjukkan oleh I Gusti Agung Ayu Ratih dalam pidatonya, yang dilakukan oleh rezim Soeharto tidak lain dari mengubah haluan negara dan meninggalkan nasion sebagai political project untuk pembebasan. Republik dan demokrasi adalah titik tolak historis yang final dan prasyarat bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Kita tidak mungkin melangkah mundur dari titik ini karena, seperti yang dikatakan Rocky Gerung, tidak ada jalan lain bagi kita untuk merawat kebersamaan kecuali itu. Bentuk kekuasaan lain sudah terbukti tidak dapat melayani kepentingan kolektif sebagai bangsa yang majemuk.

Tetapi perubahan sistem, atau pengembalian sistem, juga tidak lepas dari masalah. Mulya Lubis dalam pidatonya menyoroti dua hal, yakni pertama, komitmen para pemimpin akan perubahan, dan kedua, perubahan cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan. Para pemimpin perlu menunjukkan komitmen mereka untuk melakukan perbaikan dan bukan sekadar menguasai lembaga negara untuk menjamin akumulasi kekayaan pribadi. Ini tentu bukan perkara mudah mengingat krisis yang berkepanjangan cenderung membuat orang mencari jalur pendek untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Seperti seloroh yang kerap terdengar di jalan raya Jakarta: “yang haram aja susah, apalagi yang halal?” Di tingkat masyarakat juga perlu ada perubahan paradigma yang tidak lagi menganggap pejabat sebagai raja/ratu, tetapi sebagai orang yang dipilih untuk menjalankan tugas pemerintahan. Para pejabat adalah abdi orang banyak dan bukan sebaliknya, seperti di masa kerajaan feodal. Hanya dengan perubahan sikap seperti inilah “kontrak sosial” antara masyarakat dengan penyelenggara negara dapat dilakukan.

Khusus untuk yang kedua ada masalah besar. Selama ratusan tahun orang Indonesia hidup di bawah tindasan feodalisme. Mental feodal bukanlah warisan masa lalu bagi banyak orang, tetapi tetap merupakan bagian dari kehidupan sosial di masa sekarang. Hubungan orang tua dengan anak, atau orang yang lebih tua dan yang lebih muda masih berlangsung dalam ketidaksetaraan yang sudah berabad-abad demikian adanya. Imajinasi feodal bukanlah bagian dari masa lalu, tetapi hidup dalam kekuasaan politik sekarang. Para penguasa masih membayangkan diri sebagai tuan atau pembesar dan bukan pelayan yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Orang yang berada di lapisan bawah pun masih memperlakukan mereka yang di atas dengan cara yang lama. Budaya paternalistik, demikian Hidayat Nur Wahid, masih sangat kuat dalam masyarakat. Seruan sekuler untuk kembali kepada konsep manusia sejati yang konkret, menyejarah dan berlaku sebagai subyek pun tidak bergema dalam masyarakat yang masih dikungkung oleh hierarki sosial.

Karena alasan itulah sebagian pembicara beranjak menelusuri akar sosial dan historis dari permasalahan tersebut. Herry-Priyono melacak akarnya pada paham yang dikenal dengan sebutan neoliberalisme. Inti pemikirannya sederhana saja, yakni bahwa segala sesuatu direduksi menjadi tunduk pada logika dan hukum pasar. Tidak ada sesuatu yang boleh hidup dan berkembang di luar pasar. Pasar tiba-tiba memiliki daya hidup sendiri yang lepas dari manusia yang membentuknya, seperti tercermin dari konsep “sentimen pasar.” Implikasi dari pemikiran yang nampak sederhana ini sangat luar biasa. Seluruh pemikiran dan praktik diarahkan pada pertumbuhan dan persaingan yang diatur oleh pasar tanpa bertanya lagi tentang artinya bagi kehidupan sosial. Pemikiran dan praktik yang mengutamakan pasar ini terutama mengemuka di masa Orde Baru ketika kekuasaan otoriter berkoalisi/kolusi dengan liberalisme pasar bebas.

I Gusti Agung Ayu Ratih melacak masalah ini lebih jauh ke dalam sejarah politik Indonesia. Ia melacak akar persoalannya pada penguasaan terhadap tubuh perempuan dari masa ke masa. Ketika kekerasan massal melanda negeri ini pada 1965-66 salah satu sasaran terpentingnya adalah tubuh perempuan dan di titik inilah kehancuran bangsa sebagai political project yang menjanjikan kesetaraan dan keadilan mulai terjadi. Penyingkiran perempuan dari panggung politik dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai ‘kodrat’ perempuan yang tidak bergerak di ranah publik. Pembagian kerja dari zaman feodal pun terus berlanjut tanpa menyadari bahwa di atas kehancuran inilah pemikiran dan praktik neoliberalisme bisa terus terjadi. Ada semacam paradoks di sini ketika orang yang memperjuangkan kedaulatan justru menghidupi praktik yang pada akhirnya menggerogoti kedaulatan tersebut.

Para pembicara di sini sudah beranjak jauh dari kritik moral dan masuk ke dalam kritik kebudayaan yang lebih historis. Apa yang gagal dilihat oleh kritik moral menjadi lebih jelas di sini termasuk latar belakang dan arti politik dari kategori moral itu sendiri. Walau begitu masih ada hal mendasar yang sepertinya luput dari analisis, yakni persekutuan atau kawin-mawin antara feodalisme dengan kapitalisme global yang melahirkan fenomena dinasti politik di sejumlah wilayah. Apakah ini karena sektor yang paling penting dalam akumulasi kapital adalah sektor ekstraktif yang hanya memerlukan akses pada sumber daya alam dan tenaga manusia yang mencukupi? Dalam sektor ini tidak diperlukan transformasi sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri seperti yang dibayangkan dalam teori modernisasi karena seluruh sektor itu bertumpu dari pengerukan bahan yang ada dan bukan produksi sesuatu yang baru. Atau ada alasan lain?

Kritik kebudayaan yang historis tidak bersandar pada pengertian abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Perubahan terjadi bukan karena kita berpegang teguh pada komitmen, tetapi karena adanya kontradiksi dalam masyarakat yang menuntut penyelesaian. Perubahan adalah buah dari pertarungan sosial yang terbuka. Kata kuncinya dari sudut masyarakat yang menginginkan perubahan adalah pembebasan. Dan pembebasan di sini bersifat imanen dan berakar pada gerakan yang nyata ada, bukan pada himpunan angan-angan yang abstrak dengan kebebasan. Kumpulan pidato kebudayaan ini memperlihatkan berbagai dimensi dari pembebasan yang kompleks tersebut.

Hilmar Farid, 2013

Catatan: Tulisan ini adalah pengantar untuk buku Imajinasi Kebudayaan: Kumpulan Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta 1998-2013, Mirwan Andan & Martin Suryajaya (ed).

Ilustrasi: Haruritsa