Dahulu dikenal sebagai sejarawan, aktivis, dan pengajar yang kritis, belakangan Hilmar Farid memilih masuk dalam kekuasaan. Fay -begitu sapaannya- bahkan turut mengkoordinasi sukarelawan untuk mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden lalu.

Sejak Desember 2015 lalu, pria kelahiran 8 Maret 1968 ini dilantik sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah.

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, doktor di bidang kajian budaya dari National University of Singapore ini mengatakan pilihannya untuk terjun dalam kekuasaan tidak datang dengan tiba-tiba.

Saya kira semua orang yang ngomong tentang perubahan, pasti punya bayangan itu (duduk dalam kekuasaan), kalau mereka serius,” kata Hilmar dalam wawancara yang berlangsung di kampus Universitas Indonesia, Depok, awal Februari 2016 lalu.

Tetapi apa yang menjadi alasan kuatnya sehingga dia memutuskan untuk mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur DKI dan kemudian pemilu presiden?

Bagaimana tanggapannya atas tuduhan bagi-bagi jabatan terhadap para aktivis pendukung Jokowi?

Dan apa yang bisa dilakukan dalam jabatan barunya?

Berikut petikan wawancara dengan Hilmar Farid dalam rubrik BINCANG:

Anda dulu dikenal sebagai aktivis, pengajar, sejarawan. Tentu Anda paham apa yang Anda maksud sebagai kekuasaan. Nah Anda sekarang masuk ke dalam jaringan kekuasaan. Anda siap dengan konsekuensi-konsekuensinya?

Konsekuensi paling besar muncul ketika menjadi bagian dari kekuasaan ini adalah melaksanakan yang dulu diimpikan. Dari dulu kita punya mimpi. Mimpi untuk bikin riset, mimpi bikin kegiatan dengan skala yang lebih daripada dulu yang kita mampu, dan seterusnya.

Jadi bagi saya, menjadi bagian dari kekuasaan, menjadi bagian pemerintahan, artinya mengangkat praktik-praktik yang sama, yang selama ini dilakukan ke level yang lebih tinggi. Itu saja.

Perbedaannya, adalah ketika melakukan itu, saya tidak lagi bisa sebagai peserta. Karena tidak mungkin saya bikin regulasi, saya ingin main di dalamnya, enggakmungkin. Saya bisa menyediakan lahan, membuka jalan bagi praktik baik di luar sana, untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Tentu semangatnya bukan untuk mengganti yang satu dengan yang lain, menyingkirkan yang lama dengan yang baru, tidak. Tetapi justru menciptakan interaksi yang sebelumnya tidak terjadi dengan baik.

Contoh ada festival kita yang punya usia panjang. Seperti Indonesian Dance festival, sudah ada sejak tahun 1990-an. Enggak banyak festival yang punya usia panjang seperti itu. Juga Art Summit, Jiffest. Ini festival prakarsa masyarakat yang punya usia panjang. Tapi setiap tahun, selalu berhadapan dengan problem yang sama. Kekurangan sumber daya, terutama dana, dan seterusnya.

Nah, semua kita, ketika aktif di dalam prakarsa semacam itu, bermimpi suatu saat ini mesti bisa, pemerintah menaruh perhatian lebih. Nah, sekarang saya berada di posisi itu. Tentunya harus merespon, bukan hanya merespon permintaan, tetapi menjalankan mimpi itu.

Dan saya coba membawa, bukan cuma dengan cara membiayai yang dulu tidak dibiayai, itu saya kira satu segi dari masalahnya. Tetapi yang lebih penting, menjadikan prakarsa yang bagus-bagus itu menjadi lebih terlembaga.

Jadi institusionalisasi lebih jauh penting daripada sekedar ‘Ok ada proposal masuk lalu dibiayai’. Itu pekerjaan teknikal, itu bukan barang sulit.

Yang lebih sulit, adalah memikirkan bagaimana prakarsa yang baik itu bisa menjadi lebih terlembaga sehingga umurnya lebih panjang. Ketika pemrakarsa awalnya kelelahan, atau tidak lagi aktif, institusinya tetap jalan, itu mimpinya dulu. Sekarang saya berada di posisi itu, bagaimana memastikan itu. Bagi saya itu konsekuensinya yang paling besar.

Sebagian lawan politik Presiden Jokowi menyebut jabatan Anda sekarang, juga jabatan yang diberikan kepada bekas aktivis yang dulu mendukung calon presiden Jokowi, sebagai bagi-bagi kekuasaan. Bagaimana Anda menanggapi tuduhan itu?

Dirjen Kebudayaan adalah satu dari sekian posisi eselon satu dari kementrian yang dibuka untuk umum. Dan merupakan satu-satunya -sepanjang sepengetahuan saya- yang dibuka untuk kalangan non-PNS. Jadi proses melalui seleksi yang cukup lama.

Pendaftaran mulai dibuka bulan Mei (2015) dan keputusan pada bulan Desember 2015. Jadi ada waktu cukup panjang. Kalau misalnya bagi-bagi jabatan yang dilakukan, maka tak perlu menunggu lama… Ha, ha, ha. Tak perlu bikin pengumuman, bikin seleksi seolah-seolah selesai. Jadi saya kira dugaan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan, enggak ada dasarnya.

Prosesnya cukup fair, saya tidak tahu siapa panitia seleksi, ada proses wawancara, dan saya kira dijalankan secara profesional. Dan panitianya mengirim nama-nama yang dianggap lolos ke babak berikut ke panitia akhir, di situ ada Presiden, Wapres, Mensekab, Kementrian PAN, jadi banyak pihak. Kecuali kalau menduga semua ini merupakan satu serangkaian..Ha, ha, ha… Saya kira tidak.

Kalau toh mau membagi (kekuasaan), kenapa membagi masalah atau pekerjaan. Ini kan kita masuk untuk menghadapi tumpukan masalah. Dan kerjanya berat. Saya berangkat jam lima pagi dan balik ke rumah jam 10 malam.

Jadi, kalau itu dianggap sebagai kenikmatan, perlu dipertanyakan juga konsep orang tentang kenikmatan… Ha, ha, ha.

Anda sejak awal terlibat dalam tim sukses Jokowi, dan Anda disebut ikut mengkonsep blue print (cetak biru) kebijakan Jokowi ke depan. Mengapa Anda akhirnya terjun ke politik mendukung Jokowi?

Perlu dikoreksi ya, Pak Jokowi tidak punya tim sukses. Juga tidak punya think thank yang membuat konsep. Beliau, dalam pengalaman saya, melibatkan begitu banyak pihak. Saya adalah satu dari banyak pihak yang terlibat dalam percakapan mengenai Indonesia sebaiknya bagaimana, dan sebagainya.

Dan, dalam pengalaman saya, tidak ada previlege. Artinya, ‘Oh kelompok ini lebih penting dari pada itu’, enggak. Pak Jokowi ada di tengah diskusi itu mengambil apa yang dia pikir baik, kemudian mencoba mengkonsolidasinya dalam program.

Nah, mengapa saya terlibat? Saya pertama kali lihat Pak Jokowi itu waktu beliau menjadi Wali kota Solo. Tepatnya di Salatiga, di suatu acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Praxis, dan saya adalah bagian dari acara itu. Beliau menceritakan prosesnya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kota Solo. Begitu saya melihat Pak Jokowi, saya terkesan betul. Ini orang enggak pakai teori, enggak banyak ngomong soal perubahan, transformasi, istilah-istilah gede, enggak.

Beliau langsung lihat, mengemukakan beberapa problem yang dihadapi masyarakat Solo saat itu yang sangat kongkrit, terus mencari pemecahannya. Sudah. Ya Tentu itu sendiri sudah merupakan suatu istimewa. Karena kita sudah terbiasa orang berpidato tentang hal-hal baik, tetapi ketika melakukan hal yang konkret, gagap. Pak Jokowi sama-sekali tidak memperlihatkan itu.

Kedua, banyak pemimpin baik yang melakukan segala sesuatu, tetapi sendirian. Artinya dia mencoba mengambil segala semua masalah di tangan sendiri dan mencoba menyelesaikannya. Tetapi menurut saya ada yang kurang, yaitu kemampuannya untuk menggerakkan organisasi untuk mengikuti kehendak baiknya. Nah, itu ada pada pak Jokowi.

Beliau memaparkan bagaimana mereorganisasi satpol PP, misalnya. Caranya bagaimana? Selama ini Satpol PP dianggap seram, musuh rakyat, dan seterusnya. Lalu diganti, dipasang perempuan sebagai pimpinan, lalu diubah pakaiannya. Jadi hal-hal kecil yang sangat mudah, tidak memerlukan kebijakan hebat-hebat, tetapi intervensinya mengena. Saya terkesan waktu melihat itu.

Kemudian saya terpikir, jangan-jangan seperti ini yang kita perlukan. Bukan lagi orang yang punya konsep lengkap, memahami masalah, bisa berdebat, bagus, canggih, dan sebagainya, tapi orang yang mau bertindak dan bisa menggerakkan organisasi yang dipimpinnya untuk mendukung tindakannya. Jadi bukan hanya soal mampu bertindak tapi mampu menggerakkan organisasinya untuk mengambil tindakan itu. Itu yang langkah. Saya terkesan.

Terus dalam beberapa pertemuan kita diskusi, termasuk dengan pak Jokowi. Soal Gubernur DKI tahun 2012. Pak Jokowi bilang ‘Wah saya tidak ada bayangan ke sana’. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk mendorong, tapi kemudian beliau akhirnya ikut Pilgub di Jakarta, kontan saya dukung. Saya dan teman-teman memobilisasi dukungan dan berhasil dan berlanjut ke pilpres kemarin.

Tapi intinya, keputusan untuk itu (mendukung Jokowi), saya melihat pak Jokowi ini, sosok representasi segala macam dari gagasan yang kita miliki tentang perubahan.

Tentu bukan sosok ideal, karena juga sudah lama saya meninggalkan paham Ratu Adil-isme, ha, ha, ha… yaitu sosok yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tidak.

Tapi yang dilakukan pak Jokowi adalah membuka ruang-ruang bagi terjadinya perubahan. Dan sekarang pilihannya sebetulnya pada kita, mau masuk ke dalam ruang untuk melakukan perubahan, atau menunggu, mengomentari terjadinya perubahan.

Apakah Anda sejak dulu, saat menjadi aktivis, sudah membayangkan bakal duduk dalam kekuasaan?

Saya kira semua orang yang ngomong tentang perubahan pasti punya bayangan itu (duduk dalam kekuasaan) kalau mereka serius. Kecuali bagi mereka yang senang saja ngomong perubahan, ya dia pasti tidak akan berpikir tentang kekuasaan. Itu saya kira semacam rumus.

Kalau dia berpikir tentang perubahan secara serius, pasti (akan memikirkan kekuasaan). Karena kita tahu persis proses ini tidak ada jaminan, apalagi di tangan orang bisa menjalankan apa yang kita pikir baik. Pada satu titik, memang harus kita ambil di tangan kita sendiri.

Masalahnya, sekarang, di samping posisi, artinya penempatan kita sendiri, komposisinya menjadi penting, di dalam konteks seperti apa.

Jadi saya bilang dalam proses seleksi (menjadi Dirjen Kebudayaan) waktu itu, seandainya bukan Jokowi, saya tidak ingin daftar… Ha, ha, ha… Artinya saya enggak ingin asal jabatan itu jatuh ke tangan saya, saya tidak tertarik tapi saya ingin menjadi bagian, ingin menempati posisi dalam komposisi yang saya tahu arahnya perubahan. Jadi itu alasannya.

Membayangkan (kekuasaan) iya, walaupun tidak secara persis membayangkan menjadi Dirjen kebudayaan. Tapi secara tata administrasi pemerintah, itu yang dimungkinkan, karena Pak Menteri Anis Baswedan memutuskan bahwa satu jabatan harus diberikan kalangan non-PNS.

Saya tanyakan: “Kok akhirnya mengambil keputusan seperti itu? Karena ini jabatan pertama eselon satu, direktorat jenderal yang dibuka pendaftaran bagi non-PNS.” Jawaban beliau (Anis Baswedan) sederhana: “Kalau bicara kebudayaan, memang energi besar ada di luar birokrasi, di luar kalangan PNS, jadi wajar saja kalau posisi ini dibuka untuk kalangan itu, karena pemerintah perlu menyerap energi besar yang ada di luar itu masuk ke dalam.”

Waktu itu penjelasannya begitu, jadi saya pikir tepat. Bukan sekedar berbeda, tapi sadar bahwa ada sumber daya besar di luar sana, dan cara melibatkannya secara efektif adalah dengan membuka ruang untuk elemen tersebut. Dan seandainya ini dilakukan di beberapa tempat, saya kira efeknya akan baik.

Dahulu ada istilah di kalangan aktivis, pilihannya hanya ada dua berperan di luar atau di dalam sistem. Apakah dikotomi seperti itu masih relevan ketika Anda terjun ke dunia kekuasaan?

Waktu saya masih di luar sistem pun, saya menganggap pembedaan ini semu dan agak misleading juga.

Kenapa begitu? Artinya, orang yang berjuang di luar sistem pada akhirnya akan terbentur kepada masalah sederhana yaitu skala. Dulu, saya banyak bikin praktek mulai nyetak majalah sendiri, diskusi dibiayai sendiri, puas dan saya tidak menyesal. Dan saya pikir ada kontribusinya terhadap perkembangan secara umum, saat itu.

Tapi di satu titik, kemudian, saya melihat ada problem, kalau sekarang mau ditingkatkan skalanya, jangkauannya, maka tidak akan cukup resources (sumber-sumber) pada kita. Contoh, soal penelitian, untuk misalnya membuat digitilasi sumber sejarah, resources yang diperlukan untuk membuat tugas seperti ini, luar biasa. Dan yang punya resources itu ya negara.

Jadi, bahkan pada saat itu pun saya sudah menyadari. Pada satu titik tertentu harus ada interaksi dengan sistem. Tanpa itu, kerja kita akan betul-betul mendaki terus, dan kita tidak tahu ujungnya di mana.

Saya kira adanya pembedaan (berperan di luar dan di dalam sistem) itu menurut saya bermasalah.

Sama halnya orang di dalam sistem. Jangan dikira bahwa orang di sana (di dalam sistem) happy, tenang hidupnya, enggak. Kegelisahannya juga luar biasa. Dia juga merasa ada energi di luar dirinya, yang seandainya di bawa ke dalam, akan sangat membantu, tapi ini terbentur aturan dan segala macam administrasi, sehingga interaksi itu tidak dimungkinkan.

Nah sekarang, sebetulnya waktunya untuk membuat batasan itu lebih luwes, dalam pengertian, sederhana, mengembangkan apa yang disebut keterlibatan publik, lebih terlembaga daripada sebelumnya. Dibuat lebih sistematis.

Dan di sini pemisahan di luar di dalam sistem, menjadi sangat, sangat menyulitkan. Misalnya musyawarah perencanaan pembangunan yang harus dimulai tingkat RW (kalau di Jakarta).

Kalau kita terus menerus berpikir di luar sistem, kita akan abaikan proses ini. Terus saja membuat advokasi di luar sistem, sementara ruang untuk menentukan kebijakan tersedia. Memang memerlukan kerja keras.

Makanya saya bilang, soal skala. Kalau ditantang bisa nggak mengisi ribuan RW (rukun warga) dengan aktivis-aktivis yang punya pikiran baik, sehingga menghasilkan program-progam yang baik dari tingkat lokal. Saya duga jawabannya tidak, karena tidak pernah diarahkan ke sana.

Berpikir di luar sistem selalu dianggap sebagai advokasi, watchdog yang dilakukan semua pihak. Berapa dari mereka ya mau turun ke grass root (akar rumput).

Problemnya sama, yaitu tingkat keterlibatan di dalam proses sosial politik sangat, sangat terbatas. Yang kemudian terjadi birokrasi, organisasi yang namanya pemerintah kemungkinan terus dikendalikan dengan cara-cara lama padahal kita ingin perubahan.

Itulah saya bilang, kalau para aktivis serius bicara tentang perubahan, pasti dia berpikir tentang kekuasaan. Enggak mungkin enggak. Orang yang kemudian tidak berpikir itu, perlu ditanya keseriusannya untuk perubahan… Ha, ha, ha.

Sekian bulan setelah Anda dipercaya untuk duduk sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, apa yang membedakan aktivitas Anda dulu dan sekarang?

Karena programnya sudah berjalan maka saya masuk di tengah jalan, kesibukan di pekerjaannya itu langsung pada hari pertama.

Tentu ada perubahan yang draktis ya. Jika dulu saya lebih banyak mengajar, penelitian, yang bisa mengatur ritme pekerjaannya sendiri. Sekarang ini ritmenya sudah betul-betul sejak pagi sampai sore, diatur oleh sekretariat.

Ada banyak perbedaan. Perbedaan paling mendasar adalah keputusan demi keputusan harus dibuat berbasis harian, kebijakan mesti dirancang, selain pekerjaan yang sifatnya sejenis ritual, artinya harus hadir, membuka acara, dan meresmikan sesuatu, melantik seseorang, dsb.

Juga soal kerapatan waktu. Jika dulu mungkin ada dua atau tiga acara sehari, sekarang bisa enam sampai tujuh acara.

Jelas ada perbedaan yang agak mendasar dari segi ritme.

Tapi secara prinsipil, walaupun tentu saya bukan dari birokrasi, pekerjaan di dalam birokrasi itu tidak terlalu luar biasa perbedaannya. Prinsipnya sama.

Saya masuk dalam suatu organisasi, maka saya mendekatinya sebagai satu organisasi.

Betul-betul mencoba menyelesaikan masalah dalam kerja tim, mengaktifkan semua perangkat yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat perencanaan, terus juga memimpin pelaksanaan dan mengawasi.

Sebetulnya, saya sudah terbiasa bekerja dalam organisasi, walaupun skalanya tidak seperti ini. Tetapi jenis atau tipe pekerjaannya sama, walaupun skalanya lebih besar.

Menurut banyak orang, istilah kebudayaan di Indonesia masih problematik. Definisinya macam-macam. Nah, setelah Anda ditunjuk sebagai Dirjen Kebudayaan, apakah Anda akan merombak total istilah kebudayaan?

Saya kira perdebatan mengenai istilah kebudayaan itu sendiri, universal. Seluruh dunia masih mempersoalkan itu. Riset terus dibuat. Orang di bidang filsafat mencoba membuat konseptualisasi baru, terus-menerus. Jadi itu sebetulnya menunjukkan bahwa konsep kebudayaan ini sesuatu yang tidak pernah berhenti diperdebatkan.

Tentu dalam birokrasi, dalam organisasi, yang memerlukan kejelasan, perdebatan seperti itu terlalu mewah. Jadi, yang dilakukan kemudian adalah membuat definisi atau rumusan yang lebih operasional sifatnya. Artinya untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Dan definisi itu sudah ada sejak lama. Di dalam birokrasi, merumuskan kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup yang ditransmisikan dari generasi ke generasi membentuk suatu pola.

Dan definisi ini, saya kira, tidak luar biasa. Artinya, orang menggunakannya dari waktu ke waktu dan merumuskan pekerjaan, program berdasarkan pengertian seperti itu.

Saya kira sejauh ini, bagi saya, konsep yang operasional itu cukup untuk memayungi pekerjaan besar yang sedang saya lakukan.

Dan tidak ada ambisi bagi saya… Ha, ha, ha… untuk membuat perombakan konseptual, itu urusan filsuflah, untuk membuat rumusan yang jauh lebih akurat, menyeluruh.

Bagi saya, ada working definition itu sudah cukup selam bisa operaisonal dan bisa digunakan untuk pekerjaan.

Memang persoalan ini muncul lebih banyak dalam kaitan dengan RUU kebudayaan, ada perdebatan panjang lagi mengenai apakah itu kebudayaan ataukah kebudayaan perlu diatur atau tidak, dan sebagainya.

Agak berbeda dengan debat di dunia akademik, yang melibatkan filsuf, sejarawan, antropolog dan sebagainya. Dulu saya adalah bagian dari perdebatan itu… Ha, ha, ha.

Tapi sekarang tugasnya agak berbeda, saya bukan lagi partisipan, tapi adalah pihak yang harus menyediakan landasan bagi terjadinya perdebatan. Jadi bukan peserta itu sendiri. Tapi pihak yang menyedaiakan sarana, fasilitas, landasan, untuk memungkinkan percakapan seperti itu terjadi.

Dalam pengertian paling kongkrit, apa program yang paling Anda utamakan terkait masalah kebudayaan?

Dari segi program, saya bekerja dengan kerangka program yang sudah dirumuskan tahun lalu. Jadi tahun 2016 ini menggunakan APBN yang dirumuskan pada tahun 2015. Jadi tidak perubahan yang berarti dari mata kegiatan. Perbedaan terletak pada bobot dan fokus.

Untuk fokus, misalnya, karena pemerintahan Pak Jokowi ini secara tegas menyatakan keinginan membangun Indonesia dari pinggiran, maka itu menjadi fokus penting.

Bicara kesenian dalam pengertian sempit, kesenian dulu dipahami sebagai ekspresi kultural masyarakat urban. Sementara kalau kita pakai prinsip Indonesia dari pinggiran, maka tentulah harus melibatkan masyarakat pinggiran, baik secara geografis, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Dari segi bobot, ini bicara tentang peningkatan, misalnya, museum kita yang punya koleksi luar biasa. Museum nasional itu punya lebih dari 100.000 item untuk diperlihatkan. Tapi berapa yang kita tahu saat ini? Sedikit sekali.

Di sini kita bicara masalah akses, bagaimana mempermudah orang mengakses ke museum nasional.

Nah, selama ini banyak kampanye media, diupayakan pendekatan ke sekolah, dan saya kira dari segi angka kunjungan itu cukup baik. Saat ini museum nasional sekitar 400.000 per tahun, punya ambisi untuk meningkatkan menjadi satu juta. Pertanyaannya itu bagaimana.

Strateginya apa? Strateginya saya kira, bagaimana caranya menggunakan teknologi digital untuk keperluan itu, karena penetrasi digital di kebudayaan kita sangat luar biasa.

Sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, Anda tadi mengatakan akan melembagakan atau melakukan institusionalisasi prakarsa masyarakat. Kongkritnya seperti apa?

Saya berpikir, bagaimana kegiatan kesenian atau kebudayaan yang menjadi prakarsa masyarakat itu lebih langgeng, lebih panjang umurnya. Satu contoh kongkrit, soal pembiayaan.

Nggak mungkin semua itu dibiayai semua oleh pemerintah. Jalan keluarnya, selama ini adalah menggandeng swasta. Melalui dana CSR, melalui BUMN. Tetapi kalau kita perhatikan, upaya seperti ini, sangat-sangat parsial, sporadis, dan sebetulnya sangat bergantung pada belas kasih, kebetulan bertemu direktur perusahaan yang baik atau kebetulan bertemu komisaris BUMN yang baik, sehingga bisa jalan.

Ini seharusnya lebih terlembaga. Saya terbayang: Mungkinkah sekarang bikin regulasi. Soal dana dari BUMN, misalnya, itu ‘kan diatur oleh peraturan menteri yang mengatur soal program kemitraan dan bina lingkungan, PKBL.

Selama ini bina lingkungan selalu diartikan untuk lingkungan hidup, misalnya tempat sampah. Tapi mungkinkah sekarang itu lingkungannya kita pahami dalam arti lebih luas, mencakup misalnya soal kebudayan, kehidupan seni budaya bisa masuk dalam kerangka PKBL itu tadi. Sehingga dibikin regulasinya yang berbeda dan itu bisa menjadi dasar teman-teman seni dan kebudayaan untuk mencari dukungan dari BUMN, misalnya.

Jadi ada perubahan regulasi semacam ini yang akan menjadi agenda bagi saya. Sama seperti UU perseroan terbatas yang mengatur soal CRS. Mungkinkah itu misalnya diubah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bawa, bagaimana caranya membuat pelembagaan dari berbagai prakarsa itu tadi.

Pada bulan November 2014 lalu, pidato kebudayaan Anda lebih banyak menekankan soal kehidupan maritim. Mengapa?

Secara umum, saya ingin menjelaskan mengapa kesadaran kita mengenai ruang hidup sehari-hari itu seperti salah tempat.

Misalnya begini, Indonesia ini negeri maritim, terdiri atas belasan ribu pulau. Laut adalah wilayah terluasnya, tetapi orang yang tinggal di Indonesia terbatas sekali pemahaman dan kesadarannya mengenai kehidupan maritim, atau praktis tidak ada.

Contoh, pembangunan hampir semuanya terpusat di daratan, eksploitasi perkebunan, tambang. Sedikit sekali industri yang berdasar kepada pengelolaan sumber daya laut. Jauh jika kita dibanding Thailand, Korea, yang garis pantainya dibanding tidak sampai separohnya Indonesia. Artinya kita hidup di satu daerah yang sebetulnya lautan, tetapi poisisi kita selalu menghadap ke darat, tidak ke laut, secara kultural.

Dan bagi saya problem kultural. Artinya kalau sekarang bicara poros maritim, bangun tol laut, menambah kapal dan seterusnya, itu baik, tetapi ada hal mendasar yaitu masalah kebudayaan.

Saya mencoba menelusuri sejarah kenapa kita bisa berubah dari sebuah masyarakat yang sebelumnya hidup di laut kemudian menarik diri konsentrasi ke darat dan orientasi ke darat. Ini problem historis dalam bentang waktu waktu 200-300 tahun, yang tentu saja berpengaruh besar pada kebudayaan kita.

Jadi, kalau misalnya, poros maritim, hanya akan jalan seandainya ada perubahan kebudayaan. Itu tesis dasarnya dari pidato saya.

Dulu Anda berambut gondrong. Bagaimana akhirnya Anda akhirnya memutuskan tidak memelihara rambut panjang?

Saya potong (rambut) itu tiga tahun lalu. Sebetulnya tidak terkait dengan urusan ini (sebagai Dirjen Kebudayaan) sama sekali… Ha, ha, ha… Penjelasannya, kira-kira umurlah… Ha, ha, ha… Sadar diri. Bahwa semakin berumur dan ada banyak keperluan, ada banyak ruang yang menuntut kita memperhatikan segi itu.

Kalau dulu kan mau kaos, sandal, itu sudah menjadi trade mark. Ya, semakin tambah kegiatan, harus menghadiri ini, itu, dan umur nambah, gaya harus diubah tapi tidak ada kaitan dengan jabatan sekarang… Ha, ha, ha.

Apa yang hilang dari keseharian Anda setelah menjabat Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud?

Bangun siang… Ha, ha, ha. Saya sekarang jam lima pagi sudah berangkat (ke kantor). Dulu saya tidak bangun siang-siang amat. Tapi, waktu terasa betul. Kalau dulu selalu ada waktu, diskusi dengan teman, mendalami masalah hingga dua-tiga jam. Sekarang itu kemewahaan luar biasa.

Bahkan mengobrol panjang seperti ini (wawancara) sudah enak, karena agenda rapat sekali, begitu banyak hal harus diputuskan.

Saya sendiri saat ini belajar mengelola itu agar pendelegasian kewenangan itu terjadi secara efektif. Enggak semuanya harus diputuskan oleh Dirjen Kebudayaan.

Ada banyak hal bisa diputuskan level eselon dua atau tiga. Tapi persoalannya, adalah bagaimana membangkitkan tanggung jawab di birokrasi itu sulit. Artinya, bagi posisinya yang lebih rendah, enggan untuk ambil tanggung jawab, takut salah, dan seterusnya.

Ini perlu waktu untuk membiasakan. Enggak apa-apa. Kesalahan kan bisa dikoreksi. Tapi kalau tidak berbuat, itu susah mengoreksinya kesalahannya di mana.

Jadi terus dalam proses, saya berusaha betul melibatkan teman-teman agar, sebelum ada keputusan, masih mau berpendapat, agar saya masih punya banyak waktu… Ha, ha, ha.

SumberĀ bbc.com