Beberapa waktu lalu seorang ibu muda, Prita Mulyasari namanya, menjadi buah bibir karena perkaranya yang unik. Suatu hari ia menulis surat elektronik (surel) kepada beberapa temannya, mengeluhkan perlakuan rumah sakit Omni International terhadap dirinya. Mungkin karena prihatin mendengar cerita itu, beberapa orang meneruskan surel itu ke berbagai milis dan dalam waktu singkat menyebar tanpa kendali. Pihak rumah sakit merasa dirugikan dan membawa Prita ke pengadilan. Perempuan muda itu sempat ditahan di LP Wanita Tangerang sampai akhirnya ‘ditemukan’ oleh media yang membuat kasusnya terangkat ke permukaan. Persis seperti surel yang mengawali perkara ini, berita tentang dirinya dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru. Di jejaring sosial facebook beberapa pengguna membuat laman khusus untuk berkampanye dan menggalang dukungan baginya. Gayung bersambut. Dalam waktu singkat ribuan orang memberikan simpati dan dukungan. Mobilisasi di dunia maya berefek di dunia nyata. Di mana-mana orang mulai mengumpulkan koin yang akan dipakai untuk membayar denda jika akhirnya Prita dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Di puncak drama pengadilan akhirnya menyatakan Prita tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan.

Kasus ini memicu diskusi hangat. Prita bukan satu-satunya orang yang mengalami ketidakadilan, tentu saja. Banyak yang lain, dan malah lebih buruk. Tapi mobilisasi melalui jaringan Internet inilah yang dianggap baru. Pertanyaan besarnya, apakah media baru dan jejaring sosial seperti facebook adalah obat mujarab baru yang bisa memicu perlawanan terhadap ketidakadilan? Sebagian menilai gerakan itu berhasil menggalang kepedulian dan membuat orang bergerak walau ‘sebatas’ mengumpulkan koin. Ide mengumpulkan koin juga cemerlang karena ratusan ribu koin itu adalah representasi dari kekuatan rakyat kecil yang besar. Tapi ada juga pendapat bahwa gerakan ini gagal justru karena tidak melawan, tapi menghindari, ketidakadilan. Koin yang dikumpulkan itu akan dipakai untuk membayar denda yang ditetapkan pengadilan, dan karena itu bisa ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa apa yang dilakukan oleh Prita itu salah. Apalagi jika melihat dukungan yang tadinya masif langsung menguap setelah ada keputusan pengadilan, padahal masih banyak orang senasib yang tidak terurus. Dunia kembali seperti semula lengkap dengan segala ketidakadilan yang pernah membawa Prita ke penjara.

Bagi saya kedua kubu yang berbeda pendapat ini ada benarnya, tapi mungkin terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ada beberapa hal dalam kasus Prita ini yang menuntut perhatian lebih cermat. Mobilisasi dukungan yang begitu luas tidak mungkin terjadi di masa Orde Baru, bukan karena represi dan kontrol yang ketat terhadap media, tapi karena teknologi media memang belum memungkinkan penyebaran informasi yang begitu cepat dan efektif. Dalam kasus Prita kita sebenarnya menyaksikan kekuatan dari teknologi media baru – khususnya Web 2.0 – yang memungkinkan interaksi media mainstream dengan jejaring sosial. Berita di media cetak dan elektronik yang pertama membuat perkara ini menjadi publik menyebar melalui jejaring sosial dan memicu perlawanan. Dukungan pun mengalir. Kegiatan dalam jejaring sosial ini kemudian menjadi bahan berita bagi media mainstream dan begitu seterusnya. Dan semua itu berlangsung dalam waktu sangat singkat dan boleh dibilang bersifat spontan. Gerakan ini praktis anonymous dan tanpa tokoh, walaupun banyak elite politik yang berebut menungganginya. Kecuali sejumlah teman dekat atau keluarga saya kira tidak ada lagi yang ingat siapa yang pertama menulis berita tentang Prita ketika mendekam di tahanan. Tidak ada juga yang ingat siapa inisiator yang pertama membuka laman dukungan untuk Prita di facebook.

Tentu ini tidak dengan sendirinya berarti hadirnya sesuatu yang lebih baik. Tapi yang jelas pemandangan baru dalam gerakan sosial menuntut pemahaman yang berbeda pula. Cara pandang lama yang menganggap teknologi media semata-mata sebagai alat luhu yang bisa digunakan sekehendak pemiliknya tidak banyak gunanya di sini dan pasti akan muncul dengan pertanyaan usang: apakah jaringan Internet dan jejaring sosial bisa membawa perubahan sosial? Padahal jelas bahwa teknologi media sekarang jelas membawa perubahan dalam masyarakat, seperti halnya teknologi cetak membawa perubahan di tanah jajahan seratus tahun lalu. Soalnya karena itu bukan apakah ada perubahan atau tidak, tapi perubahan ke arah mana? Dari perspektif gerakan sosial hal yang paling penting adalah bagaimana berbagai elemen media baru itu berinteraksi dan memberi jalan bagi munculnya gerakan. Hanya dengan begitu kita bisa lebih produktif memikirkan strategi gerakan sosial yang menjadi fokus utama dari tulisan ini.

Revolusi Digital, Ruang dan Waktu

Saat TVRI menyiarkan serial Star Trek pada awal 1970-an orang mungkin tidak membayangkan bahwa masa depan yang mereka lihat di layar televisi itu akan datang begitu cepat. Saat ini orang sudah bisa bicara ‘tatap layar’ dengan ponsel atau komputer persis seperti Kapten Kirk saat berkomunikasi dengan Mr Spock dari ruang kendali USS Enterprise. Di Indonesia komunikasi berbasis komputer mulai digunakan publik sekitar pertengahan 1990an saat Kapten Kirk sudah pensiun. Ada beberapa perusahaan dan lembaga yang menyediakan akses ke jaringan Internet dengan pengguna beberapa ribu orang saja. Angka ini kemudian berlipat ganda dengan cepat karena meluasnya layanan dengan adanya berbagai kemungkinan akses mulai dari modem personal, televisi kabel sampai teknologi seluler. Sepanjang dekade pertama abad ini berulangkali terjadi ledakan penggunaan Internet karena perkembangan teknologi. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 31 juta pengguna, dan angka ini akan mencapai 94 juta pada 2015.[1] Jika angka ini dihadapkan pada piramida sosial maka bisa dipastikan bahwa akses Internet di Indonesia sudah tumpah ke bawah, tidak lagi terbatas pada kalangan menengah atas saja.

Untuk memahami lanskap digital pemisahan sosial yang penting bukan hanya kelas tapi juga usia. Enda Nasution dalam sebuah diskusi baru-baru ini mengklaim bahwa 70% pengguna Internet di Indonesia berusia 35 tahun ke bawah.[2] Artinya ini adalah generasi yang dibesarkan pada era 1980an dan 1990an dan mengenal komputer serta Internet sejak anak-anak atau remaja, dengan pengalaman komunikasi yang sangat berbeda dari orang tua mereka. Jika orang tua mereka baru mengenal televisi saat remaja, atau bahkan dewasa, dan itupun hanya melalui TVRI, maka generasi ini tumbuh bersama layar televisi atau monitor komputer, dengan puluhan saluran. Subyektivitas yang terbentuk dalam jejaring media seperti itu tentu akan berbeda pula. Cara orang melihat dunia pun berubah dengan bertambahnya kemungkinan dalam skala yang nyaris tak terhingga. Di atas kertas tidak ada belahan dunia yang belum atau tidak tersentuh. Jika tidak secara fisik maka pasti akan mungkin dengan perantaraan media. Teknologi membuat semua sudut di dunia seolah transparan, termasuk ruang-ruang yang semula aman terlindung seperti pulau terpencil atau kamar tidur.

Pengertian mengenai jarak juga mengalami perubahan drastis. Pada awal abad lalu seorang penulis Hungaria, Frigyes Karinthy, merumuskan teori six degrees of separation yang mengatakan bahwa orang di dunia ini hanya dipisahkan oleh enam orang/langkah saja. Misalnya hubungan antara A, seorang pemuda kampung di Morowali dengan H, seorang penari striptease di Los Angeles. A bertetangga dengan B, yang adalah adik ipar C, seorang perwira militer. C adalah bawahan dari D yang bertugas sebagai atase militer di Washington. Ia akrab dengan E, perwira penghubung dari Pentagon yang masih saudara tiri dari F, pemilik restoran tempat H biasa sarapan setelah semalam suntuk menari di klab malam. Di abad sekarang jarak itu menjadi makin singkat. Ekspansi jaringan telekomunikasi praktis menutupi hampir seluruh wilayah dunia yang berpenghuni padat dan memperkecil jarak antara mereka yang punya akses dan tidak punya akses pada layanan komunikasi digital. Dalam jejaring sosial seperti twitter dan facebook jarak rata-rata orang adalah empat langkah saja, karena – meminjam contoh rekaan di atas – B akhirnya berteman dengan D di facebook, dan E berkencan dengan H setelah diperkenalkan oleh F melalui twitter.

Tetapi soal jarak ini juga ada kecenderungan sebaliknya. Di facebook saya menemukan tagline menarik: mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Semakin sering kita melihat pasangan atau kumpulan orang yang duduk mengelilingi meja makan tapi sibuk dengan ponsel masing-masing. Di rumah pun para penghuni akan sibuk dengan komputer atau ponsel tanpa sempat berkomunikasi dengan pantas seperti halnya duapuluh atau tigapuluh tahun sebelumnya. Banyak status di facebook sekarang ini mengumumkan kerinduan akan tempat-tempat yang jauh dan betapa menyenangkannya berada di tempat lain. Komputer atau ponsel menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga pemisahan ketat antara dunia maya dan dunia nyata sudah semestinya dipertanyakan kembali. Semakin sering kita menjumpai pengendara sepeda motor yang sibuk dengan ponselnya saat berhenti di lampu merah. Beberapa yang super-trampil bahkan melakukannya sambil mengendai sepeda motor dengan helm separuh terangkat. Anak remaja yang dipaksa ikut orang tuanya menghadiri pesta yang membosankan tidak lagi merengek karena sibuk dengan game atau lawan chat di ponselnya. Displacement massal ini menunjukkan bahwa teknologi media punya pengaruh penting terhadap pola hubungan sosial. Komunikasi di jaringan Internet bukan sesuatu yang abstrak di luar sana, tapi merupakan bagian integral dari dunia nyata.

Konsepsi dan perilaku terhadap waktu juga berubah drastis. Teknologi digital membuat arus informasi mengalir semakin cepat. Portal berita seperti detik.com menyajikan bermacam informasi secara beruntun yang jika diikuti terus bisa menyedot perhatian seseorang sepanjang hari tanpa jeda sedikit pun. Di Indonesia ada belasan portal berita sejenis, belum terhitung puluhan situs lain yang lebih ambisius dalam hal kedalaman daripada kecepatan. Jika ditambah dengan portal berita internasional, surel yang kita terima, pesan dan bermacam fitur di facebook, twitter dan pesan pendek melalui ponsel, yang kita peroleh ada ledakan informasi. Jika di masa lalu orang mengeluhkan kurangnya informasi maka sekarang kita justru mengalami kelimpahan informasi dan kurangnya waktu untuk mengorganisasi dan mencerna informasi. Waktu sepertinya tidak lagi membentuk bentang yang jelas tapi dipotong-potong dalam unit yang semakin kecil. Tidak ada yang mencerminkan kecenderungan ini lebih baik dari industri pop, terutama saluran MTV. Hampir seluruh tayangan di saluran ini berupa potongan (clips) yang non-linear dengan beragam images yang silih-berganti tanpa koherensi makna. Perhatian kita terarah pada momen yang indah dan bukan keutuhan narasi. Pola ini juga menular ke industri berita yang cenderung mengabaikan koherensi dan kedalaman karena fokus pada kecepatan. Para pekerja media berlomba menjadi yang pertama dan bukan yang utama. Thomas Eriksen menyebut situasi ini sebagai tyranny of the moment, di mana segala sesuatu terancam berubah menjadi rangkaian momen, tanpa sebelum dan sesudah, tanpa sana dan sini, untuk membedakan satu dari yang lain.[3]

Di dunia digital pergeseran ini ditandai dengan munculnya Web 2.0 yang menjadikan jejaring (web) Internet sebagai platform. Jejaring ini tidak dibentuk dari satu sumber tunggal tapi sebaliknya mengandalkan keterlibatan orang banyak. Pengguna menjadi produsen informasi sekaligus yang dapat menentukan isi dan bentuk dari informasi yang beredar. Di facebook atau twitter orang bisa menyebarkan link pada informasi tertentu dengan komentar yang mengarahkan. Dalam hitungan detik orang ramai bisa memberikan komentar dan ikut membentuk makna. Informasi tidak lagi disiarkan dari satu sumber ke penerima tapi sudah berinteraksi sedemikian rupa dengan variasi yang jauh dari maksud aslinya. Dengan sedikit kecermatan dan kerajinan tangan kita bisa memilah dan mengkombinasi beberapa potongan informasi menjadi bongkahan informasi baru dengan tafsir dan sudut pandang baru. Keragaman pengolahan informasi menjadi begitu tinggi sehingga praktis tidak ada yang bisa menduga arahnya. Pada akhirnya berita asli tidak lagi penting dan hanya menjadi satu dari banyak elemen yang terlibat dalam proses pembentukan makna. Hirarki sosial dan ikatan komunitas untuk sementara diabaikan karena pertukaran berlangsung terbuka antara semua pihak yang hadir. Ada semacam kekacauan yang produktif karena wacana tidak dibentuk berdasarkan ketaatan tapi melalui pertarungan yang terbuka.

Hal ini yang membuat banyak orang menganggap kebudayaan digital ini adalah platform paling tepat bagi demokrasi. Sepintas ada benarnya. Hirarki sosial sepertinya tertunda, setiap orang punya ruang dan kesempatan yang sama, dan yang paling penting selalu ada ruang bagi subversi, menggoyahkan yang mapan. Dan tidak sedikit orang yang menggunakan kesempatan semacam itu seperti serangan bertubi di jejaring twitter terhadap Tifatul Sembiring di sekitar ‘insiden salam tangan’ dengan Michelle Obama saat yang terakhir berkunjung ke Indonesia. Tetapi jika diperhatikan lebih saksama klaim bahwa suasana seperti itu ideal bagi demokrasi juga berlebihan. Kita memang bisa merasakan kehadiran demos dengan sangat, tapi unsur kratos sebaliknya sangat samar. Justru sebaliknya kita seperti melihat runtuhnya kratos dalam pengertian tradisional sebagai kekuasaan yang terhimpun. Pertukaran informasi yang begitu cepat tidak hanya mengguncang grand narrative tapi menghalangi pembentukan narasi yang langgeng. Kebudayaan digital tidak hanya menantang hal-hal yang terlalu lama dianggap mapan tapi justru kemapanan itu sendiri. Subversi dan disruption dimungkinkan setiap saat dari landasan bicara yang sama. Hasilnya bukanlah kesimpulan atau pendapat yang solid melainkan himpunan pendapat yang tidak selalu koheren. Jejaring twitter misalnya, sesuai namanya, adalah forum berkicau dan bukan platform untuk menghimpun sebuah orkestra. Saya sering terkesima mengikuti banjir komentar di jejaring itu: kontroversi politik ditingkahi celetukan cabul, berita gempa atau kultwit tentang pasar bebas atau penodaan agama. Belum lagi satu masalah selesai dibicarakan sudah datang yang lain sehingga lebih banyak hal yang terlewat.[4]

Kesan setara dan demokratis dari kebudayaan digital ini lebih jauh ditantang oleh konsentasi kepemilikan dan kontrol. Semua ruas tulang punggung pertukaran informasi ini masih dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang mengeruk keuntungan besar pula. Sering tidak disadari bahwa di balik jejaring sosial yang terlihat partisipatoris dan demokratis ada mesin hitung yang bekerja super cepat menghitung gerak jutaan ujung jari di seluruh dunia. Pengguna jejaring sosial adalah konsumen sekaligus produk. Setiap akses ke jejaring sosial dihitung sebagai kesempatan promosi seperti halnya pembaca suratkabar atau penonton televisi dijual kepada pemasang iklan sebagai pasar potensial. Sebagai konsumen para pengguna menikmati berbagai fasilitas dalam jejaring sosial seperti memuat berita, memasang foto, membentuk berbagai group dan sub-jaringan, semuanya tanpa bayaran. Secara tidak sadar para pengguna ini melakukan kerja sukarela membuat jejaring itu semakin menarik dan dengan begitu terus menyedot pengguna baru yang pada gilirannya akan melakukan hal yang sama. Saat panen tiba massa pengguna ini dengan semua informasi yang mereka tampilkan menjadi komoditi yang ditawarkan oleh para pemilik jejaring sosial ini kepada klien targeted advertising. Semua informasi yang secara sukarela diberikan para pengguna jejaring sosial, mulai dari data sederhana mengenai diri, selera musik dan film, preferensi seksual dan pilihan warna, menjadi komoditi yang sangat berharga dan membuat orang seperti Mark Zuckerberg, pemilik jejaring sosial facebook, bisa menjadi milyarder dalam hitungan bulan.

Hubungan teknologi informasi dan politik tidak bersifat deterministik. Teknologi digital memang mempermudah dan memperluas akses sehingga punya potensi demokratik yang jauh lebih besar dari teknologi cetak. Siapa saja bisa berbicara, kapan saja. Tapi di sisi lain teknologi yang sama juga membatasi dan mungkin menimbulkan hirarki baru. Cukup jelas bahwa lanskap digital sekarang ini dikuasai oleh kalangan menengah berusia muda, karena ruas-ruas tulang punggung industri elektronik memang diarahkan kepada mereka. Dan itu adalah keputusan politik yang dibuat tidak lain oleh beberapa perusahaan multinasional raksasa. Tidak ada demokrasi di sana, yang berlaku adalah aritmetika bisnis. Informasi digital karena itu bisa bermuara pada demokrasi dan kesetaraan, tapi bisa juga sebaliknya. Platform baru seperti Web 2.0 memberikan banyak peluang dan kesempatan berpolitik baru tapi sekaligus membatasi.

Gerakan Sosial dan Politik Digital

Jika diperhatikan ada irisan menarik antara perkembangan teknologi dan sejarah politik di Indonesia. Penggunaan Internet mulai meluas pertengahan 1990an. Pada saat yang sama rezim Soeharto mulai limbung akibat krisis ekonomi dan politik yang terjadi berbarengan. Dan irisan ini tercipta tentu bukan karena kebetulan belaka. Jaringan Internet sejak awal berfungsi sebagai penyalur informasi alternatif yang di masa akhir kekuasaan Soeharto coba dijaga ketat dengan sensor, penutupan media dan pembungkaman jurnalis. Teknologi milis melahirkan forum diskusi seperti mediacare dan Forum Pembaca Kompas yang meramaikan penyebaran informasi dengan diskusi interaktif. Pemikiran yang dihambat seperti mendapat saluran di sini dan tidak dapat disangkal bahwa jaringan Internet adalah situs produksi pikiran kritis yang penting. Di dalam milis orang bisa mengangkat dan mengutarakan pikiran yang paling subversi dan cabul secara politik tanpa resiko yang mungkin diderita seandainya diucapkan dalam pertemuan tatap muka. Walau sering diejek dan direndahkan sebagai ‘tempat buang ludah’, teknologi milis ini mengubah komunikasi sosial secara drastis. Hal yang semula tidak mungkin dikatakan sekarang menjadi hal biasa. Bermacam tabu sosial, budaya dan politik – yang sangat besar pengaruhnya di Indonesia – dipecah seperti tukang batu membobol tembok. Penelitian mendalam harus dibuat untuk memahami transformasi kesadaran dan subyektivitas akibat perkembangan ini, tapi saya kira cukup aman untuk mengatakan bahwa generasi yang lahir dan besar bersama teknologi ini lebih terbuka dan merdeka dalam berpikir dari generasi sebelumnya.

Setelah Orde Baru jatuh banyak perubahan yang terjadi. Kekuatan dan pemain baru mulai bermunculan di pentas. Mereka yang semula dimusuhi Orde Baru kini relatif bebas berkumpul, mengutarakan pendapat dan bahkan ikut pemilihan umum. Banyak lembaga negara mengalami perubahan fungsi dan wewenang. Lembaga kepresidenan misalnya, terutama di masa Gus Dur, tidak lagi sangar dan tertutup. Militer walau tidak mundur sepenuhnya dari politik tidak lagi berperan sebagai kesatuan seperti dulu karena kesetiaan pun terbelah-belah mengikuti proses desentralisasi. Pemerintah daerah yang semula hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat kini punya suara dan warna tersendiri. Tentu ini tidak berarti segalanya menjadi lebih baik. Praktek korupsi yang semula terpusat dan terpimpin, sekarang semakin menyebar dan liar. Di tengah krisis ekonomi orang berlomba menduduki jabatan penting karena birokrasi negara menjadi situs akumulasi kekayaan yang utama. Korupsi makin menggila. Kepentingan bisnis dan politik tumpang-tindih, ganas menunggangi peristiwa politik apapun, atau lebih tepatnya menjadikan apapun juga sebagai peristiwa politik, mulai dari kedatangan artis porno Miyabi sampai ledakan Merapi. Jika semula gerak politik cenderung menanggapi ritme rezim Soeharto maka sekarang gerak itu berpencar ke segala arah melahirkan ritme-ritme baru yang tidak selalu padu.

Perluasan media elektronik, jaringan Internet dan teknologi digital membuat berbagai ritme ini semakin sulit dirangkai. Semua hal bisa menjadi sama penting. Informasi seperti berdesakan menuntut perhatian dan waktu yang semakin terbatas. Di masa sekarang perjuangan untuk demokrasi dan keadilan sosial bukan hanya bertarung dengan sensor atau politik yang anti-demokrasi dan anti-keadilan sosial, tapi terutama dengan ketidakpedulian dan pengalihan. Dalam studi terhadap sekitar seribu forum diskusi di Internet yang beranggotakan lebih dari empat ratus ribu orang, terlihat bahwa mayoritas anggota menggunakan berbagai forum itu untuk keperluan silaturahmi keluarga dan teman, disusul dengan keilmuan (terutama teknologi komputer) dan bisnis. Politik berada di urutan terendah dikalahkan oleh pornografi, agama dan hobi.[5] Saat ini mungkin online gaming yang berkembang sejak pertengahan 2000an sudah ikut menduduki peringkat atas.

Di tengah perubahan ini gerakan sosial sepertinya justru meredup. Di mana-mana orang mengeluh soal tidak adanya fokus kerja, lemahnya dukungan publik dan juga keterbatasan daya tahan organisasi dan para penggeraknya. Gerakan mahasiswa yang sempat merajai jalan-jalan raya saat kekuasaan berpindah tangan kini sudah menguap. Sebagian pemimpinnya masuk jalur politik formal sebagai anggota DPR, pejabat pemerintah, mengikuti jejak angkatan sebelumnya. Sebagian lain memilih bekerja sebagai ‘tenaga profesional’ dengan sedikit perhatian dan komitmen pada gerakan sosial. Gerakan buruh dan petani datang silih-berganti seiring dengan pasang-surut advokasi di sekitar keluhan mereka. Berbagai sektor masyarakat lain seperti pedagang kaki lima, guru sekolah, pegawai negeri, bahkan polisi terlibat berbagai aksi protes yang biasanya berumur pendek dan tidak berlanjut menjadi gerakan. Menghadapi semua ini ada dua tanggapan yang muncul. Pertama, upaya pengkhususan dengan membentuk lembaga-lembaga baru yang sangat spesifik cakupan dan tujuan kerjanya, dan (dibayangkan) terhubung satu sama lain melalui jaringan, dan kedua, konsistensi pada strategi membangun basis massa dari daerah sampai pusat (dengan imajinasi Fordist). Sebagian membayangkan adanya intervensi langsung melalui lobbying, advokasi dan kontrak politik, sebagian lain melihat satu-satunya jalan adalah dengan menguasai lembaga negara yang menghasilkan dan melaksanakan kebijakan. Dengan kata lain, berpolitik dalam sistem yang disediakan.

Penggunaan teknologi informasi dan media baru di sini hanya sebatas apa yang disebut ‘kampanye publik’, yang tujuan akhirnya adalah menggalang dukungan untuk sebab tertentu. Para pegiat gerakan sosial memikirkan cara-cara baru dan kreatif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak karena mengira masalah utamanya adalah kurangnya informasi dan perlunya penyadaran. Padahal di zaman ini masalah utamanya adalah kurangnya perhatian dan waktu. Banyak program kampanye publik ini kandas karena kehabisan napas menghadapi arus informasi yang begitu deras. Riset mutakhir terhadap jejaring sosial twitter menunjukkan lebih dari 70% pesan yang terpampang di timeline akan diabaikan oleh pemiliknya, dan yang bertahan diperhatikan pun tidak akan berumur lebih dari satu jam. Topik yang hangat akan cepat sekali populer dan bahkan mendunia – seperti dalam kasus video pribadi Ariel dan Luna Maya – tapi akhirnya hanya bertahan sekitar satu-dua hari sebelum cepat digantikan oleh yang lain. Strateginya karena itu bukanlah menambah informasi yang sudah berlimpah tapi mengatur arus informasi yang bisa bermanfaat bagi gerakan sosial. Manuel Castells misalnya berbicara tentang framing atau memberi kerangka pemahaman pada berbagai elemen dalam ledakan informasi. Percepatan informasi membuat orang tidak sempat mencerna berita dengan saksama. Pikiran sangat dipengaruhi oleh silih-bergantinya image, dan karena itu pesan yang paling kuat dalam situasi seperti ini adalah pesan sederhana yang dilekatkan pada image.[6] Perang untuk memperebutkan posisi yang berpengaruh juga berlangsung secara diskursif, sehingga tugas terpenting bukanlah sekadar memenangkan perdebatan di televisi atau talkshow tapi menguasai nodes dalam jaringan informasi. Tanpa strategi semacam itu ‘perang suara’ di jejaring sosial hanya akan menyumbang bising (noise) pada jaringan tanpa efek yang berarti.

Gerakan sosial di Indonesia saya kira masih beberapa langkah dari strategi semacam itu. Para pemimpin dan aktivis cenderung mengerdilkan cyberactivism dengan bermacam pernyataan seperti “perubahan tidak datang dengan sentuhan ujung jari pada mouse.” Sejauh ini saya belum pernah mendengar adanya konvensi yang membahas dan menentukan strategi gerakan sosial menghadapi revolusi digital dan lanskap kesadaran yang terus berubah ini. Beberapa individu yang menyadari arti pentingnya terjun dan secara sadar menggunakan jejaring sosial sebagai alat ekspresi tapi setahu saya tidak punya mekanisme koordinasi. Masalah lain yang menghalangi keterlibatan gerakan sosial dalam membentuk lanskap kesadaran ini adalah cara pandang lama yang masih secara ketat memisahkan dunia maya dan dunia nyata, tanpa menyadari bahwa dunia maya, terutama produksi makna di dalamnya, menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Basis pendukung dalam sebuah gerakan misalnya tidak hanya dibentuk karena kesamaan pengalaman ditindas oleh kekuasaan atau karena kesamaan keluhan di tempat kerja, tapi juga oleh dan terutama melalui pembentukan wacana. Tidak semua buruh yang berupah rendah mau terlibat dalam aksi mogok. Hanya mereka yang bisa diyakinkan melalui wacana bahwa aksi mogok adalah cara paling efektif untuk mendapatkan hak-hak bersedia berjuang. Dan seperti diuraikan di atas pembentukan wacana di zaman digital ini dilakukan terutama dalam jaringan komunikasi elektronik.

Langkah penting bagi gerakan sosial untuk terus bergerak di atas lanskap baru ini adalah meninggalkan paradigma yang melihat teknologi informasi sebagai alat lugu yang bisa dikerahkan sekehendak penggunanya. Jaringan komunikasi yang semakin kompleks sekarang ini tentu mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan kultural penggunanya. Gerakan sosial semestinya terarah pada titik-titik hubung (nodes) dalam jaringan yang rumit dan terus berkembang ini, sehingga bisa ikut menentukan arah dan perkembangannya. Tugas yang sulit memang, apalagi mengingat digital divide yang masih sangat besar di Indonesia, bukan hanya antara mereka yang punya akses dan tidak punya akses, tapi antara segelintir pengguna yang aktif dengan massa pengguna yang pasif. Menghidupi dunia digital secara penuh sehingga muncul kemampuan seleksi, framing dan terlibat dalam produksi makna memerlukan waktu tersendiri. Sejauh ini tidak ada usaha kolektif ke arah itu. Banyak orang yang memilih terjun ke dalam arus informasi yang deras, menjadi virtual celebrity, dan justru memperlebar jurang digital divide itu. Titik-titik hubung (nodes) tidak mungkin dibentuk dan framing mustahil dilakukan tanpa secara sadar memperlambat arus informasi yang begitu cepat. Kombinasi antara produksi makna di dunia maya perlu diimbangi gerak bermakna di dunia nyata.

Saya mulai menyusun tulisan ini saat ada macet hebat di Jakarta beberapa waktu lalu. Selama berjam-jam ribuan pengemudi dan penumpang terkurung dalam kendaraan mereka. Sumpah-serapah dan caci-maki melesat dari ponsel, komputer jinjing, dan iPad mereka, menghiasi laman jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Teknologi transportasi yang termaju dan teknologi informasi yang paling cepat terperangkap dalam ruang fisik. Perlombaan untuk menjadi yang paling cepat dengan mobil terbaik dan perangkat elektronik mutakhir bermuara pada kemacetan total. Paling cepat tapi berjalan di tempat. Di tengah semua itu seorang teman melesat di sela-sela kemacetan dengan sepedanya, teknologi dari dua abad lalu, yang rupanya sekarang mendapatkan pamornya kembali. Ia sampai di rumah dalam waktu singkat sementara ribuan kendaraan belum lagi beranjak dari tempat mereka semula. Bagi mereka yang masih berharap dunia bisa menjadi tempat hidup yang lebih baik, perlu kiranya meresapi makna pepatah lama, “biar lambat asal selamat.”

[1] The Internet’s New Billion: Digital Consumers in Brazil, Russia, India, China, and Indonesia. The Boston Consulting Group, September 2010, hlm. 7.

[2] Presentasi Enda Nasution dalam seminar “Politik dan Bisnis Media Baru,” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 4 Agustus 2010.

[3] Thomas H. Eriksen, Tyranny of the Moment: Fast and Slow Time in the Information Age. London: Pluto Press, 2001.

[4] Tentu ada perkecualian. Pengalaman lintasmerapi yang menggunakan saluran twitter untuk mengkoordinasi pekerjaan saat Merapi meletus adalah salah satunya, tapi itupun tidak mungkin terjadi tanpa pengorganisasian offline, kesepakatan dan disiplin menggunakan hashtag #merapi dari para follower.

[5] Onno W. Purbo, Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber, Jakarta: Penerbit Republika, 2003, hlm. 44.

[6] Manuel Castells, “Communication, Power and Counter-Power in the Network Society,” International Journal of Communication, 1, 2007, hlm. 242.

Hilmar Farid, 2010

Catatan: Tulisan ini telah dipresentasikan dalam sesi diskusi Aktivisme Budaya pada acara 10 Tahun ruangrupa 2011 lalu. Tulisan ini juga sedianya diterbitkan dalam rangka acara yang sama.

sumber ilustrasi: Wallpaperup.com