MEasiaMagazine | Hilmar Farid – Fokuskan Pembangunan Pada Manusia : Bangsa ini sungguh beruntung memiliki sejarawan muda sepertinya. Progresif, tak sungkan berada di tengah masyarakat. Pantang baginya menjadi akademisi dan mendekam di menara gading yang penuh kemilau.

Jasmerah: Jangan sekali-kali melupakan sejarah.” Inilah semboyan yang diucapkan Presiden Soekarno dalam pidatonya yang ter­akhir pada HUT RI pada 17 Agustus 1966. Beruntungnya, bangsa ini memiliki sederet sejarawan ulung, mulai dari Pramoedya Ananta Toer, Soe Hok Gie, Anhar Gonggong, hingga Hilmar Farid, yang aktif hingga saat ini.

Pria kelahiran 8 Maret 1968 ini merupa­kan sejarawan sekaligus akademisi yang aktif di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Selain sebagai dosen, ia juga menjadi aktivis di sejumlah organisasi maupun perkumpulan.

Pada 1994, Hilmar mendirikan Media Kerja Budaya bersama beberapa orang seniman, peneliti, aktivis, dan pekerja budaya di Jakarta. Pada 2002, lulusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mendirikan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) yang berlokasi di Kramatjati, Jakarta.

Fay, panggilan akrab Hilmar Farid, juga seringkali menuangkan pemikirannya mengenai ekonomi politik, hak asasi manusia, seni dan budaya Indonesia. Tokoh yang beberapa waktu lalu dicalonkan oleh onliner sebagai Menteri Pendidikan untuk masuk dalam Kabinet Kerja ini, juga aktif mengisi acara pidato kebudayaan di berbagai panggung budaya.

Salah satu pidatonya yang berjudul “Arus Balik Kebudayaan: Sejarah sebagai Kritik” disampaikan pada 10 November 2014 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Dalam pidatonya, Hilmar mengajak kita untuk melihat dan menelusuri situasi Indonesia hari ini. Ia juga akan menjabarkan mengapa kita perlu mengubah orientasi pada laut dan desa dengan pendekatan sejarah.

Karenanya, ia terdorong untuk terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah Perkumpulan Praxis, yang memberikan advokasi sekaligus edukasi pada masyarakat. “Anggota kita tersebar di banyak wilayah. Sektornya kebanyakan pedesaan. Ada urusan dengan masalah masyarakat desa. Ada juga komunikasinya dengan buruh,” tuturnya saat dijumpai di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di sebuah sore yang lembab. Berikut petikannya:

Apa inti dari kegiatan sosial kemasyarakatan ini, bagi Anda?

Kita fokus pada knowledge management. Pengelolaan pengetahuannya. Ada aturan baru, soal era pasar bebas ASEAN, misalnya, pasti akan ada sekian regulasi baru yang oleh masyarakat belum diketahui. Kita punya fungsi itu. Menjelaskan apa dampaknya, potensinya, hasilnya begini. Advokasinya seperti itu. Lebih ke edukasi dan pemberdayaan masyarakat, tapi levelnya di pengetahuan.

Tapi, Anda juga terlibat dalam ke­gi­at­an politik, seperti pada Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres lalu. Mengapa?


Awalnya sederhana. Pada Pilka­da DKI Jakarta, banyak orang yang pada masa itu sudah semacam patah hati sama Gubernur. Cuma tak ada alternatif. Ada pembicaraan waktu itu, Pak Joko Widodo atau Jokowi yang waktu itu jadi Walikota Solo maju jadi Cagub. Saya datang ke Solo, kita ngobrol, kita ngobrol sama teman-teman, kita anggap orangnya pas. Track record-nya selama memimpin Solo bagus.

Lalu, kita bikin kelompok relawan yang mengawasi proses pelaksana­an pilkada dari ujung ke ujung. Dari proses pencalonan sampai penghitungan suara. Kita fokusnya lebih banyak bagaimana proses ini bisa berjalan tanpa melibatkan uang. Akhirnya, kita antar proses Pak Jokowi masuk ke Jakarta.

Kaitannya di Pilpres kemarin, tam­pak­nya Anda juga mendukung Jokowi ya?


Saya memang mendukungnya sejak di Pilkada DKI Jakarta. Ada beberapa teman tak rela Jokowi dicapreskan. Baru beberapa bulan, terus jabatan itu ditinggalkan. Cuma kita lihat banyak masalah yang tak bisa diselesaikan oleh beliau karena posisinya hanya gubernur. Jalan raya misalnya, gotnya mampet. Tak bisa gubernur lakukan, yang lakukan harus Kementerian Pekerjaan Umum.

Itu kasus terjadi waktu ada jembatan yang anjlok di TB Simatupang. Jokowi turun tangan, tak boleh. Banyak hal yang bisa begitu, apalagi Jakarta adalah ibukota Negara. Banyak yang berkaitan dengan nasional dan pemerintahan pusat, bukan lagi tugas provinsi.

Sejatinya, apa dibolehkan seorang dosen mendukung figur dalam ajang politik praktis seperti ini?

Kalau pilihan poltik itu hak se­ba­gai warga Negara. Saya kan warga Negara juga. Kecuali saya menggunakan fasilitas kampus, terus mengancam mahasiswa kalau tak pilih orang ini lalu tak lulus. Baru itu tak boleh. Atau misalnya dalam kuliah saya mengarahkan pilihan pada figur tertentu pada mahasiswa. Saya tak menggunakan posisi saya sebagai dosen untuk kepentingan ini. Tapi sebagai warga Negara saya berhak.

Bukankah idealnya akademisi bersikap netral?

Justru pertanyaan itu berbalik. Batas netralitas kita katakanlah kalangan intelektual, jurnalis, di mana? Kita menghadapi suatu ancaman terhadap konstitusi. Kita disarankan untuk netral. Tapi kalau ancamannya sudah serius, apa masih netral? Tentu tidak, pastinya akan berpihak. Bahkan menggunakan sebagian kemampuannya untuk kepentingan itu ya sah. Yang tak boleh adalah kalau kita memanipulasi jabatan untuk mendapatkan keuntungan politik. Ini lain isu.

Jadi, Anda ingin berpolitik atau berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan?

Saya tak bisa memilih salah satunya. Makanya keduanya saya jalani. Di negeri yang memiliki ba­nyak kebutuhan seperti Indonesia, akademisi duduk di menara gading adalah sebuah kemewahan. Kalau dia memang punya kemampuan intelektual dan sumber daya manusia yang cukup, wajib hukumnya turun. Masalah di depan mata lalu menutup diri dengan alasan netralitas? Menurut saya, tak bisa begitu.

Pada 1998 lalu, Anda melihat ada harapan baru bagi bangsa. Apa harapan itu?


Kita lama hidup di bawah sistem yang pada dasarnya mengatakan urusan publik itu ditangani negara saja, entah itu politik, kebebasan, kita dianggap anak kecil yang tak tahu apa-apa. Kita tahu selama ber­tahun-tahun akibat dari situasi seperti itu sangat serius. Kita jadi masa bodoh, urusanku, urusanku. Ini warisan. Masalahnya sederhana, kalau ada bencana alam, kalau tak menimpa dia, bukan urusannya. Padahal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi masalah di masyarakat banyak sekali. Cuma karena disingkirkan terus. masyarakat ikut sistem bukan karena ngerti, tapi karena takut. Orang ikut aturan karena takut, bukan karena hal yang penting.

Tapi, reformasi seakan tak membe­rikan apa-apa selain kebebasan…


Awalnya, semua orang melihat sumber masalah ada di kekuasaan. Begitu kekuasaan berganti, kita berharap otomatis ada perbaikan dan sebagainya. Ketika mulai berjalan 4-5 tahun, orang baru melihat, kok jadi begini. Orang yang dianggap sebagai sumber masalah sudah pergi, tapi keadaan tidak berubah. Sehingga mulai muncul refleksi diri. Bahwa memang betul kita 32 tahun hidup bukan sebagai warga Negara, tapi karena kekuasaan yang terlalu dominan. Tapi yang mesti kita ingat, orang itu bisa bertahan selama 32 tahun karena kita juga yang tak melakukan apa-apa.

Hingga pada masa kampanye Pemi­lu lalu, sejumlah kalangan berupaya menarik dukungan agar kehidupan kita kembali ke masa lalu. Ada apa?

Yang tak mau berubah kan ba­nyak. Buktinya, terjadi kekerasan terhadap mahasiswa. Banyak pihak yang tak mau berubah. Waktu masa kampanye Pilpres lalu, banyak stiker bertulis “enak zamanku toh.” Itu sih suara yang lama. Bukan suara masyarakat yang sadar, tapi dari dulu memang tak mau ada perubahan sejak lama. Karena dalam perubah­an dia melihat ada kekacauan, apa yang semula dengan mudah didapat, sekarang jadi tidak mudah lagi.
Zaman dulu, dengan cukup jadi teman anak pejabat jadi makmur. Sekarang tak segampang dulu, ada KPK, PPATK, belum lagi masyarakat, atau media sosial. bisa dibayangkan, orang yang tadinya punya fasilitas segala macam, repot bagi dia hidup dalam suasana perubahan seperti ini.

Lalu bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa kondisi sekarang adalah yang terbaik?


Buat saya, perubahan sekarang lebih baik. Saya tak ada urusan dengan hak istimewa atau dapat lisensi dan segala macam. Yang saya lihat tiap kali membandingkan dulu dengan sekarang, ukurannya bukan material atau benda. Yang paling penting bagi kita adalah kemampuan untuk memiliki banyak pilihan yang jauh lebih luas dan banyak daripada di masa lalu. Dulu tak ada pilihan. Sumber informasi kita dibatasi. Kebebasan pers ada SIUP, ijin keamanan dan ijin bisnis. Dulu harus punya duit, juga harus aman secara politik. Sekarang, kalau tak punya duit bisa juga punya media.

Apakah pilihan yang banyak itu identik dengan kebaikan?


Belum tentu. Tak semua pilihan banyak, niscaya akan membawa kebaikan. Tergantung pada siapa yang mengisi kebebasan ini. Meyakinkan orang tak sulit. Yang sulit adalah mempertahankan kebebasan itu. Sangat gampang menerangkan bahwa jaman sekarang lebih baik daripada zaman dulu. Tapi kalau kira-kira ada ancaman terhadap kebebasan, respon orang bisa macam-macam. Ada yang bilang, nanti dulu deh. Komitmen untuk mempertahankan kebebasan itu yang belum kuat.

Solusinya?

Sederhana. Menumbuhkan ko­mit­men dikembalikan ke pendidikan. Ajak masyarakat untuk memahami kehidupan kita secara utuh, bukan dimensi ekonomi atau ragawi material semata. Itu yang belum dilakukan. Yang banyak diobrolin sekarang, sudah bisa beli apa? Mobilnya apa? Sudah bisa kredit apa saja? Masih begitu saja. Tapi, kita bisa balik tanya, senang nggak hidupnya? Bahagia nggak? Ini kan nggak material, duit tak nambah, tapi ada kepuasan yang dia peroleh, jadinya lebih happy.

Yang salah kaprah di masyarakat kita, ukuran kebahagiaan itu adalah materi. Di Bhutan, yang diukur adalah indeks kebahagiaan warga Negara. Ada sembilan sektor yang diperiksa. Indikatornya dinilai. Kita perlu ukuran baru seperti ini. Agar masyarakat sadar, meski materi nambah, indeks kebahagiaan jadi turun. Jadi timbul ukuran baru bagi masyarakat. Komitmen bisa lahir dari situ, ketika menyadari bahwa uang bukan satu-satunya ukuran kebahagiaan.

Adakah harapan baru bagi Anda terhadap pemerintahan baru sekarang?

Kalau harapan, saya menaruh harapan besar. Saya mendukungnya bukan karena figur kepemim­pin­an­nya saja, tapi juga karena pro­gram­nya. Keseriusan dia untuk fokus pada pembangunan manusia. Itu kunci bagi saya. Mau dibangunkan jembatan, jalan raya, dan infrastruktur yang bagus, kalau manusianya tak disentuh, tak jadi apa-apa. Fasilitas seperti ini akan gampang rusak. Karena tak pernah fokus pada manusia. Bagi saya, perlu ada sosialisasi atau edukasi, bagaimana caranya memakai fasilitas-fasilitas seperti itu. Tidak masalah, di mana-mana orang diajari bagaimana caranya memakai fasilitas umum.

Apa harapan Anda?

Fokusnya ke orang. Sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi masyarakat tumbuh. Itu saya kira kunci. Tanpa itu, Indonesia tak akan kemana-mana.

Setelah berjalan, apa yang bisa Anda koreksi dari pemerintah?


Kekurangan banyak. Misalnya di birokrasi. Pak Presiden bawa menteri baru, tapi birokrasinya yang lama. Di samping mendorong sejumlah program, harus ada upaya serius untuk mereformasi birokrasinya. Sekarang di tingkat menteri atau dirjen, jor-joran omong program. Padahal, energi terbesar harusnya diarahkan ke dalam. Benahi internal, ajak ngomong sampai tingkat eselon. Apa yang diinginkan dalam waktu lima tahun.

Anda ingin mengatakan, kekurang­annya bukan pada figur Jokowi, tapi pada orang-orang di sekelilingnya?

Dengan sendirinya, Jokowi seba­gai presiden juga jadi kurang. Kalau pasukan yang tak beres, arahnya ke dia dong, karena dia adalah mata rantai tertinggi. Dia di puncak piramida. Kalau birokrasinya masih lemah, berarti masih ada problem. Apakah dengan menggeser orang, memberikan motivasi, fokus pada pasukan, menurut saya belum maksimal. Jokowi harus bekerja lebih keras lagi.

Sebagai pendukung, bagaimana cara ideal dalam memposisikan Jokowi? Apakah dengan selalu membenarkan?

Saya tak begitu. Harus rasional dan kritis juga. Di Indonesia, orang baik saja tak cukup untuk memimpin Indonesia. Orang baik banyak. Di samping baik, orang itu juga harus didukung oleh visi yang baik juga yang terwujud dalam program kerja. Saya termasuk orang yang mendukung hal ini, visi dan program. Cara terbaik untuk mendukung Jokowi, ya pegang saja visi dan programnya. Kalau visi dan programnya sudah mulai melenceng, wajib kita ingatkan.

Setelah menjadi aktivis, kapan Anda terjun ke politik praktis?

Belum terpikirkan. Organisasi dari dulu saya aktif. Perkumpulan praxis ini tak bisa dibilang organisasi politik. Tapi bukan berarti kita tak berpolitik, dalam pengertian yang luas. Jadi dalam politik saya terlibat sejak lama, tapi tidak menjadi anggota sebuah organisasi politik formal. Saya merasa efektif seperti sekarang ini.

Tapi banyak akademisi yang tergiur masuk gelanggang politik…

Saya tak melarang, selama kita tak memanipulasi profesi, entah itu guru, dosen, media, dokter, atau apapun untuk kepentingan politik yang sempit, tak jadi masalah. Saya misalnya dokter, saya merasa sudah jenuh membuka klinik untuk kalangan orang mampu. Saya mau buka praktek untuk orang miskin saja. Nah, itu kan keputusan politik. Saya mendukung sepenuhnya orang-orang seperti ini. Dia membaca situasi masyarakat kemudian menerjemahkan situasi itu ke dalam keputusan politik yang namanya keberpihakan.

Sebagai dosen, saya tak boleh mengumpulkan mahasiswa, terus mengarahkan mereka untuk memilih figur tertentu dalam kegiatan politik. Kalau ada mahasiswa yang ingin diskusi politik dengan saya juga boleh, tapi di stasiun tempatnya. Kampus tempatnya belajar. Saya dosen, tapi kalau mahasiswa mau tahu pendapat saya soal politik, ayo ke stasiun.

Apa obsesi Anda?

Mimpi saya banyak. Saya se­nang banget mencipta dan berkarya, seperti menulis. Kalau misalnya hi­dup yang ideal bagi saya, ada waktu, sumber daya yang cukup untuk berkarya. Cuma kendalanya sekarang adalah waktu yang susah dicari. Kapan bisa duduk tenang, ha-ha-ha…

Bagaimana cara bagi waktunya?

Pusing juga. Kadang keteteran juga. Saya tetap memilih prioritas. Kemampuan membagi waktu sangat bergantung pada kemampuan kita berkata tidak. Kalau diminta kadang tak tega. Jadi semua diladenin.

Tapi kalau ada waktu senggang, biasanya dihabiskan untuk apa saja?

Saya berenang, memasak, main musik, basket sudah jarang. Berenang bagi saya punya efek mene­nangkan. Kalau di darat kita lari, ke­cen­derungannya mengikuti batas kekuatan. Capek, ya berhenti. Kalau berenang, sementara di tengah kolam ya tak bisa berhenti. Urusannya dengan mendorong batas kita. Sekarang lebih baik dalam hal ngatur waktu. Karena umur, jadi tahu batas sekarang. Beda dengan dulu. Segala macam diambil, meskipun akhirnya tak ngerjakan apa-apa. Alarm badan sudah bunyi sekarang.

Apa ukuran keberhasilan bagi Anda?

Kalau pekerjaan untuk memban­tu masyarakat semakin mandiri, orang yang tugasnya membantu tak diperlukan lagi. Saya melihat, pekerja sosial seperti saya ini akan dianggap berhasil ketika tak lagi diperlukan. Kalau masyarakat masih bergantung, tak bisa memecahkan masalahnya sendiri, itu belum dikatakan berhasil. Bagi akademisi, ukuran keberhasilannya adalah menerbitkan buku sebagai bentuk kapasitas intelektual dia. Rencananya tahun depan saya terbitkan buku. ME

Text: Bagoes Hasan  | Photographer: Dhodi Syailendra

Foto oleh Adrian Mulya