Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski) kini memiliki 52 komisariat dan sudah menyelenggarakan konferensi kesusastraan ke-46. Hiski didirikan pada 17 November 1984 di Tugu, Puncak, Bogor. Salah seorang pendiri sekaligus penggagas organisasi ini adalah Prof Sapardi Djoko Damono. Pucuk pimpinan Hiski silih berganti, mulai Sapardi, Riris K Toha-Sarumpaet, Rahmanto, Mursal Esten, hingga saat ini di bawah kendali Suwardi Endraswara.

Ketua Umum Hiski Pusat, Suwardi Endraswara mengatakan, organisasi yang dipimpinnya ini dibentuk oleh satu kesadaran profesi yang bergiat untuk mempelajari dan menghimpun karya sastra. Dia menyatakan, anggota Hiski bukan hanya dari Indonesia, melainkan juga dari Malaysia dan Australia. Dia menuturkan, Hiski memiliki peran sentral terkait sastra dan kebinekaan.

Endraswara menjelaskan, dengan sastra, maka berbagai perbedaan di Indonesia yang berkaitan dengan suku, agama, dan pluralitas menjadi teratur dan tidak terpecah-pecah. “Yang dimaksud di sini bukan hanya sastra Indonesia, tapi adalah sastra yang berada di Indonesia, sastra Inggris, Rusia, Belanda, Prancis, termasuk sastra lokal, seperti sastra Lombok, Bali. Jadi, Hiski itu bukan sastra Indonesia, tapi sastra yang ada di Indonesia, itu yang dimaksud Hiski,” ujarnya saat meresmikan Sekretariat Hiski Pusat di Jalan Ampera Raya Nomor 11, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Endraswara menjelaskan, menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak, seringkali sastra dijadikan alat untuk menyulut konflik dan menyinggung etnis lain. Seharusnya, menurut dia, sastra tidak seperti itu. Sastra bertujuan membangun kedamaian, kesejukan, dan keselamatan manusia. Karena itu, jangan sampai sastra berbenturan dengan dijadikan alat politik untuk memecah-belah masyarakat.

Endraswara mencontohkan, konflik antarsuku di Papua sering memunculkan peperangan antarwarga. Kondisi itu membuat Hiksi memberikan perhatian khusus untuk mencari solusi guna meredam konflik di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Hiski pun sempat menggelar seminar sastra di Kabupaten Fakfak, beberapa waktu lalu. “Kita saling membaca puisi bersama, pantun. Tidak harus puisi, tapi puisi itu bisa jadi lem perekat persatuan. Puisi itu mewakili rasa,” ujarnya.

Kebetulan pula, pergantian kepengurusan Hiski pada 2019 diselenggarakan di Papua yang menjadi tuan rumah musyawarah nasional.

Menurut Endraswara, peran sastra bisa dilihat dari suatu daerah yang sedang dalam masalah dan tidak mencapai kesepahaman. Dalam beberapa kasus, misalnya, suku-suku di Indonesia untuk memberikan sebuah kesepahaman dalam perbedaan dengan orang lain, mereka akan berbalas pantun. Di beberapa daerah, dalam acara perkawinan, selalu diiringi pembacaan pantun. Jadinya, sastra itu memperindah sesuatu, bukan malah memperburuknya.

Namun, saat ini sastra kerap kali dijadikan senjata yang membakar dan menciptakan konflik. Endraswara menjelaskan, tidak semestinya sastra digunakan untuk membuat kericuhan dan mengundang perpecahan. “Sastra itu berekspresi dengan suku apa saja. Dia (sastra) berekspresi dengan Bali, berekspresi dengan Minang. Itu mengartikan bahwa sebenarnya perbedaan itu masalah ekspresi saja, tapi di dalamnya kita sama, sama-sama memiliki makna untuk membangun,” ujarnya.

Hiski saat ini mulai melebarkan sayapnya dengan kerap menggandeng kawula muda di acara festival sastra. Hiski juga memberikan panggung di beberapa acaranya agar kaum muda bisa menyalurkan ekspresinya. Bersama generasi muda, Hiski memberikan sajian sastra yang tertuang dalam bentuk musikalisasi puisi, drama, teater, dan beberapa kesenian lainnya.

Endraswara menerangkan, perhatian khusus juga ditunjukkan kepada generasi muda yang semakin hari bertambah minatnya dalam bidang sastra. Dia berpendapat, minat sastra di kalangan anak muda cenderung meningkat, dan biasanya menggemari genre sastra romantis. “Mereka suka musikalisasi puisi, sering dimusikalisasi puisi.”

Menurut dia, kemajuan sastra juga didukung oleh media massa yang sangat masif dalam berbagai bentuk pemberitaan. Sastra saat ini sering dikaitkan dengan media koran mingguan. Endraswara menuturkan, koran mingguan yang memiliki kolom sastra bisa menjadi wadah peminat sastra untuk mengembangkan kreativitasnya.

Dalam kondisi negara saat ini, sambung dia, kemajuan sastra harus ditopang dan didukung bersama. Endraswara mengatakan, bangsa Indonesia masih membutuhkan banyak karya sastra dengan tema perjuangan. “Saat ini masih butuh karya sastra perjuangan, tapi perjuangan bukan dalam bentuk melawan penjajah pada waktu lalu. Tapi perjuangan melawan kebatilan-kebatilan manusia, melawan korupsi, dan lainnya,” katanya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid mengatakan, pihaknya menanamkan pendidikan karakter di sekolah melalui sastra. Kurikulum dengan konsep baru tersebut bakal diterapkan mulai tahun ajaran 2017. “Sastra membantu anak-anak dalam program penanaman pendidikan karakter di sekolah. Mulai tahun ini, kami akan mencoba melakukan hal itu,” ujar Hilmar.

Saat ini, Kemendikbud melakukan beberapa hal, yaitu mencari karya sastra yang berperan dalam pembentukan karakter, khususnya untuk murid sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Untuk usia tersebut, lanjut dia, buku sastra yang tepat seperti cerita rakyat, dongeng maupun fabel. “Cerita rakyat juga belum tentu semuanya relevan untuk setiap daerah. Misalnya cerita rakyat di Makassar, belum tentu cocok jika diajarkan di Jawa,” kata Hilmar.

http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/17/01/16/ojvd813-indonesia-butuh-karya-sastra-perjuangan