Di masa Orde Baru sejarah ditulis ulang untuk membuang unsur-unsur yang tidak sesuai dengan pandangan dan sikap rezim. Gerakan nasionalis misalnya dibersihkan dari unsur radikal dan anti-kolonialnya dan disebut sebagai ‘pergerakan nasional’ yang seolah melintasi batas ideologi dan organisasi demi persatuan dan kesatuan.[1] Pergerakan nasional kemudian identik dengan elemen moderat atau malah konservatif dari periode itu, yang mengagungkan atau bahkan memberhalakan persatuan dan kesatuan di atas segalanya, dan melupakan transformasi sosial serta perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dalam hal ini Orde Baru sama dan sebangun dengan penguasa kolonial yang juga ingin menyingkirkan elemen radikal sambil merangkul dan bahkan mendukung elemen konservatif yang tidak akan menyinggung kepentingan mereka. Jika di masa lalu penguasa kolonial menyekap para tokoh dan melarang organisasi mereka berkiprah di panggung politik, maka Orde Baru berpuluh tahun kemudian secara sistematis menyingkirkan para tokoh dan organisasi radikal ini dari panggung sejarah.

Hubungan antara kontrol penguasa terhadap realitas politik dan distorsi dalam penulisan sejarah paling baik digambarkan dalam karya Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca. Di situ ia menggambarkan bagaimana Jacques Pangemanann, seorang pribumi berpendidikan Eropa (berusaha) mengontrol jalannya pergerakan nasional dengan membaca arsip dan menyusun laporan yang akan dipakai oleh Gubernur Jenderal dan pejabat di bawahnya, khususnya Penasehat Urusan Bumiputera, untuk mengambil tindakan. Adalah Pramoedya juga yang pertama mencatat hubungan paternal antara para tokoh pergerakan dengan para ‘pembimbing’ mereka di lingkungan birokrasi kolonial. Hal ini saya kira penting untuk ditekankan mengingat narasi sejarah yang ada sekarang ini belum sepenuhnya bebas dari ‘historiografi rumah kaca’. Banyak dari kita masih memahami sejarah melalui kacamata kolonial (dan Orde Baru) dan karena itu gagal menjadikan pengetahuan sejarah sebagai senjata pergerakan.

Dalam konteks inilah tokoh seperti Mas Marco Kartodikromo (1890-1932) menjadi penting.[2] Ia adalah figur menarik dalam sejarah Indonesia modern. Seorang yang hanya lulus sekolah menengah tapi tampil di atas panggung pergerakan di masa awal dengan pemikiran dan praktek politik yang radikal dan orisinal sekaligus. Ia aktif dalam bidang pers dan organisasi pergerakan. Tulisan singkat ini akan membahas perjalanan hidupnya secara ringkas lalu menyoroti beberapa butir pemikirannya yang penting.

Zaman Modern, Zaman Bergerak

Sepanjang abad kesembilanbelas seluruh wilayah kepulauan Hindia mengalami perubahan pesat. Di Jawa dan Sumatera dibuka lahan perkebunan yang mengubah lanskap dan cara hidup para petani secara drastis. Di Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi penguasa kolonial melancarkan serangkaian operasi militer untuk menaklukkan masyarakat setempat dan mengintegrasikan seluruh wilayah itu di bawah mesin ekonomi kolonial. Langkah itu menemui perlawanan hebat terutama dari kalangan petani dan seperti dicatat oleh Sartono Kartodirdjo, menjelang akhir abad kesembilanbelas hampir seluruh karesidenan di Jawa dilanda pemberontakan petani.[3] Pemberontakan ini umumnya dipimpin oleh orang terpandang seperti tuan tanah atau ulama dan secara fisik menyerang representasi dari kekuasaan kolonial seperti pemilik perkebunan dan/atau aparat keamanan.

Pada awal abad keduapuluh perlawanan ini mulai memasuki sebuah fase baru. Eksploitasi kapitalis yang semakin meluas menghilangkan posisi perantara dan membuat rakyat berhadapan langsung dengan kapital. Dunia sosial juga mengalami perubahan. Cara pandang baru tentang dunia, atau pemikiran modern, mulai meluas melalui pendidikan dan terbitan berkala (suratkabar dan majalah). Kalangan terpelajar mulai mengangkat soal ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam tulisan dan pembicaraan mereka.[4] Mereka terlibat dalam berbagai gerakan untuk memperbaiki perikehidupan masyarakat dari ekonomi sampai pendidikan. Sebagian dari mereka mulai mengkritik penguasa kolonial walau dalam batas-batas yang masih dapat ditenggang. Tokoh penting dari periode ini tidak lain adalah Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, yang dikenal sebagai jurnalis dan pemimpin pergerakan di masa awal, yang oleh Pramoedya Ananta Toer disebut sebagai sang pemula.

Di masa awal ini munculnya pemikiran modern lebih banyak membuka jalan bagi sebuah generasi – yakni kaoem moeda – untuk berkiprah. Memang sudah ada tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo yang melihat akar masalah ketidakadilan itu adalah kolonialisme dan karenanya perjuangan harus diarahkan untuk mengakhiri sistem tersebut, tapi penguasa kolonial segera mengucilkan dirinya dari panggung politik. Pada saat bersamaan perhatian pun ditujukan kepada perbedaan dan pertentangan di antara angkatan tua dan kaoem moeda, antara pemikiran kolot dan madjoe, antara nilai lama dan baru. Itu sebabnya banyak tokoh pergerakan di masa awal bisa bersinggungan dan bahkan bekerjasama dengan orang Belanda atau Eropa yang juga berpikiran maju dan terbuka.[5] Dalam suasana seperti ini organisasi-organisasi pribumi yang pertama dibentuk oleh kalangan priyayi muda dengan restu penguasa kolonial, dan itu sebabnya juga sejarah resmi – khususnya Orde Baru yang mengekor kebijakan kolonial – kemudian tidak mencatat elemen yang lebih radikal seperti gerakan buruh kereta api yang sudah muncul pada 1908 dan juga pemberontakan rakyat yang masih terus berlangsung.

Sejarah di ‘zaman bergerak’ ini bukanlah pergeseran dari pemberontakan petani yang bersifat tradisional ke organisasi politik yang bersifat modern, tapi paduan antara pemberontakan dengan penyebaran ide dan juga pembangunan organisasi. Gerakan modern memberi arah dan warna pada gerakan yang terjadi di tingkat akar rumput dan justru persekutuan di antara keduanya yang perlu dipelajari, dan tokoh seperti Marco Kartodikromo sangat penting. Ia menjadi semacam penghubung antara kaum intelektual yang memimpin suratkabar, menyuarakan pendapat dan kepentingan orang banyak melalui tulisan mereka, dengan rakyat yang bergerak di tingkat kampung. Hal ini juga yang membedakan ia dari ‘pergerakan nasional’ dalam perspektif Orde Baru. Dan benturan di antara keduanya bukan tidak pernah terjadi.

Sepenggal Riwayat

Marco Kartodikromo lahir di Cepu pada 25 Maret 1890.[6] Ada beberapa pendapat berlainan tentang asal-usulnya, tapi yang pasti ia adalah anak seorang priyayi kecil yang bekerja pada pemerintah. Ia bersekolah di Tweede Klasse School di Bojonegoro dan kemudian melanjutkan ke sekolah swasta di Purworejo. Pada usia limabelas tahun ia sudah bekerja sebagai juru tulis di perusahaan kereta api di Semarang sambil belajar bahasa Belanda. Enam tahun kemudian ia pindah ke Bandung dan bergabung dengan Medan Prijaji yang dipimpin oleh Tirto Adhi Soerjo. Di sini ia berjumpa dengan Suwardi Surjaningrat yang kelak dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara. Usaha penerbitan itu tidak bertahan lama dan akhirnya bangkrut. Tirto Adhi Soerjo dibuang ke Maluku, sementara Suwardi Surjaningrat aktif bersama Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker dalam Indische Partij. Marco sementara itu memulai karirnya sebagai jurnalis untuk suratkabar Sarotomo yang terbit di Solo.

Gaya menulisnya dikenal khas karena penuh dengan sindiran dan permainan kata yang tidak lazim bagi penulis berbahasa Melayu di masa itu. Bahasa Melayu belum lagi digunakan secara luas tapi sudah bisa menjadi senjata di tangan Marco untuk menyerang kekuasaan kolonial. Di Solo ini juga ia menjadi pengurus Sarekat Islam setempat. Hidupnya sebagai jurnalis yang baru meniti karir tidak mudah apalagi pers di masa itu belum berkembang sebagai usaha. Kapitalisme cetak yang berkembang sejak pertengahan abad kesembilanbelas belum lagi memberi ruang bagi orang pribumi untuk ikut berkiprah secara bebas, sehingga lebih tepat disebut sebagai kolonialisme cetak.[7] Tapi di tengah segala keterbatasan ia sudah membuka polemik tentang berbagai masalah dengan penguasa setempat dan juga lawan politiknya di kalangan pergerakan. Beberapa kali ia terlibat perdebatan melalui suratkabar, antara lain dengan Tjokroaminoto yang memimpin Oetoesan Hindia di Surabaya.

Di masa ini juga Marco mendirikan perhimpunan jurnalis pertama, Inlandsche Journalisten Bond (IJB) di Solo. Organisasi ini kecil saja dan hanya beranggotakan Marco sendiri serta para medewerker­ (rekan sekerja) di berbagai suratkabar di Solo, tapi cukup militan. Ketika Sarotomo akhirnya berhenti terbit pada 1914, Marco bersama Sosrokoernio menerbitkan jurnal Doenia Bergerak yang merupakan terbitan resmi dari IJB. Penerbitan suratkabar ini menandai sebuah fase baru dalam sejarah pers dan pergerakan. Bukan saja karena Marco melalui jurnal ini bisa menghimpun penulis dari berbagai kota yang berlainan – dan dengan begitu membentuk jaringan yang nantinya akan membentuk gerakan nasionalis itu sendiri – tapi juga karena dari segi nada dan visi ia melangkah lebih maju dari pendahulunya, Tirto Adhi Soerjo. Kritik sosial yang di masa Medan Prijaji masih menjadi kecenderungan saja, kini sudah menjadi ‘garis utama’ dalam Doenia Bergerak. Dari segi bentuk jurnal ini juga unik karena sering menerbitkan komentar orang atas tulisan terdahulu yang kemudian ditanggapi lagi oleh para editor – terutama Marco – dengan catatan, yang membuat suratkabar itu menjadi polyphonic. Suratkabar menjadi semacam forum untuk berpendapat dan beradu pendapat, yang tidak dikenal sebelumnya dalam dunia tulis di Jawa.

Munculnya Sarotomo dan Doenia Bergerak segera diikuti oleh belasan, bahkan kemudian puluhan, suratkabar lain di berbagai kota.[8] Marco sendiri terlibat dalam beberapa suratkabar dan majalah sekaligus, seperti Pantjaran Warta, Soeara Tamtomo, Persatoean Hindia, Sinar Djawa (yang kemudian menjadi Sinar Hindia), di samping yang sudah disebutkan sebelumnya. Tapi jumlah yang banyak juga tidak berarti intensitasnya terus terjaga. Banyak suratkabar atau majalah itu yang berusia pendek saja karena kekurangan dana dan kesulitan mendapat pelanggan. Suratkabar yang menjadi orgaan (penerbitan) resmi dari organisasi seperti Sarekat Islam, serikat buruh atau lainnya, lebih mudah bertahan karena anggotanya menjadi pelanggan yang membayar iuran. Belum lagi persaingan di antara para jurnalis sendiri yang kadang membuat suratkabar baru karena merasa tidak cocok dengan medewerker yang lain. Bermacam hal ini bisa membantu menjelaskan tumbuh pesatnya jumlah penerbitan pers di masa itu.

Marco beberapa kali mendapat masalah karena tulisannya di berbagai suratkabar. Saat itu pemerintah memiliki mekanisme persdelict (delik pers) yang bisa mengenakan hukuman pidana kepada seseorang karena tulisannya dianggap menghina. Pada awal 1915 Marco menghadapi tuduhan delik pers yang pertama karena Doenia Bergerak memuat beberapa tulisan yang dianggap menghina. Marco dijatuhi hukuman, tapi peristiwa itu justru memicu perlawanan dari kalangan pergerakan yang segera membentuk sebuah komite aksi untuk menentang pasal-pasal delik pers dalam strafrechtwetboek kolonial, yang mungkin menjadi gerakan kebebasan berpendapat yang pertama di Indonesia. Setelah dibebaskan ia dikirim ke Belanda dan menetap di sana selama lima bulan. Sekembali dari sana kegiatannya justru meningkat dan ia menerbitkan artikel penting ‘Sama Rata Sama Rasa’, sebuah frasa yang kemudian akan digunakan secara luas oleh kalangan pergerakan, bahkan sampai sesudah kemerdekaan.

Ia mulai menggunakan syair juga sebagai alat ungkapnya di samping artikel di suratkabar. Salah satu sasaran kampanyenya adalah Indie Weerbaar, yakni rencana penguasa kolonial untuk mengerahkan orang pribumi sebagai serdadu kolonial menghadapi ancaman dari luar. Marco termasuk orang yang secara keras mengkritik rencana itu. Beberapa tulisannya yang mengecam Indie Weerbaar membawanya kembali ke penjara antara Mei 1917 dan Januari 1918. Semasa ditahan ia sempat menulis beberapa karya, termasuk Student Hidjo yang dimuat bersambung sebagai feuilleton dan kemudian diterbitkan sebagai buku. Selepas dari tahanan ia tinggal di Semarang dan bergabung dengan suratkabar Sinar Djawa. Di sana ia bertemu dengan Semaoen, yang jauh lebih muda darinya, tapi sudah menjadi pemimpin serikat buruh dan Sarekat Islam. Lagi tulisannya di suratkabar itu membawanya ke penjara antara April sampai Oktober 1920. Di penjara ia tidak berdiam diri tapi justru menempa diri dengan belajar teori, sejarah dan banyak pengetahuan lain yang berguna bagi kerja propaganda melalui tulisan.

Penguasa kolonial rupanya melihat Marco sebagai gangguan serius dan berencana membungkamnya untuk waktu yang lama. Kesempatan itu datang ketika ia menerbitkan beberapa artikel yang secara terbuka mengecam dan menghina penguasa kolonial, sehingga ia kembali dipenjara dari Desember 1921 sampai Desember 1923. Tapi sebelum itu ia sendiri sudah merasa seperti satria yang kesepian, karena berulangkali mengalami kasus persdelict tanpa tanggapan serius dari kalangan pergerakan. Bahkan sebagian sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa karena berulangkali menimpa jurnalis pergerakan. Sebelum masuk penjara ia sempat mengumumkan keinginannya untuk beristirahat dari pergerakan, tanpa menyadari bahwa istirahat itu akan dijalaninya di penjara. Selagi di penjara dunia pergerakan berkembang pesat. Organisasi massa, terutama serikat buruh dan petani, bermunculan. Pertentangan gagasan dan ideologi pun tidak terhindarkan, terutama antara elemen yang radikal dengan yang lebih moderat. Sarekat Islam bergerak ke kiri, sementara orang kiri sendiri memutuskan membentuk Sarekat Rakjat dan PKI.

Ketika keluar dari penjara Marco menghadapi situasi yang sangat dinamis. Ia pindah ke Salatiga dan mulai menyiapkan penerbitan sebuah jurnal baru yang diberi judul Hidoep. Ia juga membuka perpustakaan untuk umum di sana dan mulai mempelajari buku sejarah, geografi dan etnologi tentang Jawa dan Hindia secara serius. Hasil studi itu kemudian dituangkan ke dalam seri ‘Babad Tanah Djawa’ yang diterbitkan sebagai serial di mingguan Hidoep.[9] Ia menyadari bahwa pekerjaannya itu punya dimensi intelektual dan karena itu ia secara terbuka meminta kepada kalangan intelektual untuk mendukung usahanya membantu pergerakan rakyat, karena jika tidak maka ‘pihak sana’ (penguasa kolonial dan kapital) akan memanfaatkan kepandaian mereka justru untuk menindas rakyat. Ia sadar sejak awal bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat netral tapi selalu terkait dengan kekuasaan.

Di jalur Solo dan Salatiga ia kembali bertemu dengan sejumlah temannya saat masih memimpin Sarekat Islam. Bersama mereka pada November 1924 ia membentuk (kembali) Sarekat Rakjat di Solo yang sebelumnya dipimpin oleh Hadji Misbach yang sudah dibuang ke Manokwari oleh penguasa setahun sebelumnya. Marco menjadi ketua Sarekat Rakjat yang baru dan menerbitkan suratkabar sendiri, Habromarkoto. Di sini ia mulai bersinggungan dengan PKI dan bahkan hadir sebagai utusan Sarekat Rakyat dalam kongres partai itu di Kotagede, pada Desember 1924. Sepanjang 1925 dan 1926 ia sangat aktif di Sarekat Rakyat dan segera saja mengundang reaksi dari pemerintah. Aksi pemogokan dan demonstrasi terus dilancarkan, kadang dengan bentrokan dan perkelahian antara massa dan aparat penguasa. Pada 6 September 1926 ia ditangkap lagi karena dianggap mendalangi kerusuhan. Tak sampai dua bulan kemudian meletus sebuah pemberontakan bersenjata di Banten, Batavia dan sebagian Jawa Tengah. Penguasa kolonial bergerak cepat memadamkan pemberontakan dan menangkap ribuan orang. Belasan orang dihukum mati sementara sekitar 1.300 orang dibuang ke kamp tahanan di Boven Digoel. Marco termasuk dalam rombongan itu.

Di Boven Digoel ia tidak berhenti mengkritik. Ia termasuk kalangan naturalisten yakni tahanan yang menolak bekerjasama dengan penguasa kolonial. Ia hidup di kamp terpisah di Tanah Tinggi bersama istrinya. Di sana ia meninggal pada 18 Maret 1932 karena sakit malaria.

Sekelumit Pemikiran

Marco sosok pergerakan yang istimewa. Ia tidak mulai dari ideologi atau gagasan besar melainkan dari tanggapan langsung terhadap ketidakadilan yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia memanfaatkan secara penuh posisinya sebagai jurnalis pemimpin suratkabar untuk menyuarakan apa yang menurutnya benar dan dengan begitu membentuk masyarakat pembaca yang setidaknya berbagi pemikiran dan perasaan yang sama dengannya. Ia menulis dalam bahasa Melayu, dan bukan Jawa atau Belanda, karena bahasa itu yang walau belum diakrabi tapi setidaknya dikenal oleh hampir semua golongan: Belanda, Indo-Eropa, Tionghoa, Jawa dan pribumi pada umumnya. Di samping itu bahasa Melayu juga bersifat egaliter yang tidak mengenal hirarki seperti bahasa Jawa atau Sunda, dan sejak akhir abad kesembilanbelas sudah diterima sebagai bahasa dunia kolonial yang baru.[10] Pilihan pada bahasa Melayu memang sangat strategis karena di samping bisa menjangkau orang pribumi yang diharapkan sebagai tulang punggung pergerakan, ia juga bisa menjangkau telinga penguasa kolonial dan membangun semacam ruang di antara keduanya.

Bentuk tulisan menjadi penting dan berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran. Berbeda misalnya dengan para pujangga istana di Jawa pada abad kesembilanbelas atau para priyayi terpelajar yang diangkat menjadi pegawai kolonial dan menulis laporan resmi kepada atasannya, Marco menulis tentang apa yang didengar dan dilihatnya di jalan raya. Bahasa ungkapnya sangat khas dengan elemen ‘jalanan’ yang sangat kuat. Ia juga menantang otoritas dan suara tunggal dengan membuat tulisan seperti rekaman percakapan di antara dua orang yang memberi efek polyphonic. Gaya tulisan yang tidak lazim kerap membuatnya dianggap eksentrik. Penguasa kolonial dalam laporan mereka bahkan menyebutnya gek (gila) karena tulisannya sering menyerang ke sana-sini secara tidak beraturan (dalam perspektif kolonial yang selalu mengutamakan keteraturan). Tulisannya juga yang antara lain mendorong penguasa kolonial membentuk Balai Pustaka untuk menyediakan bacaan yang ‘baik dan benar’, dan juga memperkenalkan konsep kesoesastraan – dalam pengertian sastra modern yang adiluhung – untuk mengimbangi karya fiksi Marco yang subversif.

Untuk memahami pemikirannya secara menyeluruh kita perlu meletakkannya dalam kebudayaan Jawa di masa kolonial. Sampai abad kesembilanbelas di kalangan elite terpelajar masih berkuasa prinsip tepa selira dan pasrah bongkokan yang pada dasarnya menjadi cara bagi kalangan ini untuk memaklumi kebungkaman mereka melihat berbagai bentuk ketidakadilan. Sastra Jawa, apalagi yang berkembang pada abad kesembilanbelas, tidak mengenal perlawanan dan kritik terbuka terhadap kekuasaan. Tulisan Marco yang muncul pada awal abad keduapuluh keluar dari kepompong tradisi yang dihidupi orang pribumi selama berabad-abad. Ia tidak membuat teori sosial baru tapi menghadirkan cara pandang baru terhadap masalah yang sangat radikal untuk masanya. Dengan perspektif ini juga kita akan bisa memahami karya sastranya seperti Mata Gelap yang sering dianggap ‘murni hiburan’. Ia memang tidak membuat cerita tentang pahlawan atau teladan dalam masyarakat, tapi justru mengangkat kehidupan sosial yang nyata secara verbal ke dunia sastra yang mengingkari justru kenyataan (munafik). Ia bercerita tentang seorang nyai yang memilih berpisah dari orang Eropa yang menjadi majikannya untuk kemudian berhubungan dengan seorang pemuda pribumi. Alurnya sangat sederhana tapi penuh dengan kejadian yang tidak dibicarakan dalam kesoesastraan.

Sama halnya jurnalisme buatnya juga punya tugas serupa. Suratkabar menjadi forum untuk melancarkan ‘perang suara’ melawan kekuasaan kapital yang juga menggunakan suratkabar untuk mencapai kepentingannya. Karena itu ia kerap mengingatkan agar orang tidak sembarang membaca suratkabar tapi memilih yang tidak memihak kepada kaoem oeang. Jurnalis juga harus tegak kepala mengungkap kebenaran sekalipun ada bahaya menghadang seperti ditulisnya dalam syair berikut:

Djadi journalist djaman sekarang

Berani dihoekoem dan diboeang

Karena dia orang jang mesti menendang

Semoea barang jang malang melintang

Ia tahu bahwa hambatan akan datang bukan hanya dari penguasa kolonial tapi justru dari masyarakat Jawa (Hindia) sendiri. Tapi memang baginya hanya itu jalan keluar dari kebuntuan masyarakat yang berdiam diri, pasrah bongkokan melihat ketidakadilan. Dengan tulisannya ia memicu dukungan dan reaksi, membentuk persekutuan dan perhimpunan baru dalam masyarakat, yang membuka jalan bagi munculnya gerakan yang lebih luas (dan juga reaksi yang lebih hebat). Persekutuan inilah yang kemudian menjadi basis bagi munculnya konsep ‘nasion’. Melengkapi pemikiran Anderson bahwa nasion adalah sebuah imagined community, maka Marco membangun komunitas itu melalui kombinasi antara pemikiran-praktek. Ia tidak sekadar membuat bayangan abstrak mengenai ‘nasion’ tapi mengumpulkan berbagai cerita tentang ketidakadilan dan aspirasi akan kebebasan lalu meramunya dalam sebuah narasi yang baru. Secara konseptual ia bukan seorang ‘penemu’, ia cenderung menggunakan istilah yang sudah ada seperti inlander, anak Hindia atau boemipoetra saat berbicara tentang masyarakatnya sendiri. Sesudah bergerak ke kiri sekitar 1918 ia mulai lebih konsisten berbicara tentang rakjat dan kromo. Ia menulis beberapa artikel di Sinar Hindia tentang perikehidupan kaum kromo yang bekerja keras di sawah dan ladang, tapi tidak pernah berhasil mengumpulkan hasil cukup untuk membayar pajak sehingga terjerat utang dan terpaksa melepas tanahnya kepada perkebunan. Setelah tidak memiliki apa-apa kecuali tenaganya, ia terpaksa bekerja sebagai buruh di perkebunan dan pabrik gula. Tentu kita menangkap gema analisis Marxis tentang proletarianisasi di sini, tapi Marco sampai ke sana melalui pengamatan sehari-hari dan bukan melulu lewat buku. Perbedaannya, ia sampai masa itu setidaknya, masih menganggap solusi terhadap penderitaan itu ada di tangan kapital dan penguasa kolonial. Karena itu ia menuntut agar ada perbaikan nasib di kalangan kromo.[11]

Hal yang mendorong pemikirannya menjadi semakin radikal tidak lain dari keterlibatannya dalam pergerakan sendiri. Sepanjang 1918 terjadi radikalisasi gerakan dengan aksi mogok di berbagai tempat, kota dan desa. Penguasa kolonial berusaha meredam gerakan itu dengan merangkul kalangan elite terpelajar ke dalam Volksraad, yang segera ditolak oleh elemen radikal dalam pergerakan. Marco menulis serangkaian artikel tentang “kapitalisme dan regeering [yang] sesungguhnya jadi satu badan.” Ia tahu bahwa kapital bisa menyewa tanah murah dari petani karena ada permainan elite desa dan polisi yang sudah dibayar oleh pemilik kapital.

“Ingat! Bahwa Gupermen itu suatu vereeniging, kemampuannya orang-orang dagang, yaitu orang yang mencari untung! Keuntungan mana yang didapat dari kita Bumiputra. Dari sebab kita anak Hindia ini digunakannya mencari keuntungan, maka kita tinggal kurus kering, sebab darah kita di KOKOP dan daging kita dimakan oleh orang-orang yang buas!”[12]

Pengertiannya bahwa sistem kapitalis yang berkuasa itu hidup dari menghisap darah dan makan daging rakyat jelata tentu langkah maju. Ia melihat ada korelasi antara kemakmuran dengan kemiskinan dan bahwa dunia terbagi karena sistem yang tidak adil dan bukan karena ada orang rajin (kaya) di satu pihak dan orang malas (miskin) di pihak lain. Dalam satu napas ia membantah dongeng dari penguasa dan kapital tentang kebodohan/kemalasan sebagai penyebab kemiskinan dan juga memberi dasar bagi analisis yang lebih radikal tentang kenyataan di tanah jajahan. Tapi di sisi lain dengan menyebut kapital atau penguasa sebagai ‘orang buas’ atau ‘bukan manusia’ juga bermasalah karena dengan begitu menyelamatkan para pemilik modal dari kesalahan sistemik. Bagaimanapun kita masih bisa menangkap keinginannya agar ‘orang buas’ menjadi tidak buas dan mau membagi keuntungannya secara ‘adil’ kepada kaum kromo, sementara masalah sesungguhnya ada pada prinsip membagi keuntungan itu sendiri. Ada juga gema pemikiran Tjokroaminoto di sini, bahwa yang bermasalah di Hindia adalah zondig kapitalisme atau kapitalisme ‘berdosa’. Tapi dalam kritiknya terhadap negara kolonial Marco tidak punya reserve. Ia tahu bahwa seluruh sistem kenegaraan itu berpihak pada kapital. Seperti ditulisnya dalam syair ‘Indie Weerbaar’:[13]

Oentoeng sekali anak Hindia

Soedah memboeka matanja

Tidak soeka di bikin sendjata

Orang jang menghisap darah kita

Pikiran tentang ‘nasion’ tidak membuatnya menjadi seorang nasionalis sempit, walau di masa awal ia pernah berseteru dengan seorang Tionghoa karena sebutan ‘babah’ di novel Mata Gelap. Marco membalas kritik itu dengan tajam dengan mengedepankan perbedaan rasial dan menyebut orang Tionghoa sebagai ‘tetamoe’.[14] Ketegangan antar etnik dan ras memang kuat pada masa awal Sarekat Islam karena gerakan itu sendiri muncul sebagai kelompok ronda yang melawan kelompok Kong Sing yang sering melakukan pengacauan dan tindak kekerasan. Tapi saat radikalisme mulai tumbuh maka perbedaan etnik dan ras – yang kerap dieksploitasi oleh penguasa kolonial – juga meredup. Sebaliknya berkembang sejenis internasionalisme atau solidaritas terhadap orang dari berbagai latar belakang etnik dan ras yang memperjuangkan keadilan kelas. Misalnya saat Henk Sneevliet, pemimpin ISDV, diusir dari Jawa pada akhir 1918, Marco menulis artikel tajam yang mempertanyakan mengapa orang Belanda seperti Sneevliet lebih gigih membela orang yang menderita. “Berapa orang bangsa kitakah yang berani membela kepada bangsa kita seperti Sneevliet yang dibuang lantaran membela kita orang itu?” ia bertanya kepada pembacanya. Di masa yang sama juga ia meletakkan prinsip ‘sama rata sama rasa’ dalam perjuangannya, yang segera menjadi slogan gerakan radikal.[15] Ia juga menyerukan persekutuan di antara berbagai etnik yang ada di Hindia.

“Sekarang telah njata bahwa orang-orang Tjina di Hindia sini djoega merasa dapat tindesan seperti kita b.p. dari itu apakah boekan seharoesnja kita b.p. dan Tionghoa mesti bekerdja bersama-sama goena menghilangi tindesan-tindesan itoe … Ingat kalau kita bisa bekerdja bersama-sama tentoe bisa lebih koeat dan berdjalan lebih tjepat.”[16]

Tapi dari buah pemikirannya yang mungkin paling mengesankan adalah penulisan ulang Babad Tanah Djawa dari perspektif baru. Seperti disinggung sebelumnya karya ini boleh disebut sebagai upaya paling awal dari gerakan nasionalis untuk menyusun sejarahnya sendiri. Setelah selama sekurangnya seratus tahun produksi pengetahuan sejarah berada sepenuhnya di tangan sarjana dan pegawai kolonial maka kini muncul upaya dari kalangan pribumi. Marco sadar bahwa upaya semacam itu belum pernah dilakukan dan bahwa ia pekerjaan itu sangat politis sifatnya karena “sebagian besar djoeroe babad ada dibawah pengaroeh lain orang atau oeang. Lantaran itoe pengetahoean hal babad itoe satoe antara lainnya berlainan.”[17] Dalam hal itu pemikirannya sudah sangat maju bahkan dibandingkan kalangan priyayi terpelajar yang lebih dulu dan lebih banyak mendapat pendidikan darinya. Bagi saya ini satu lagi bukti bahwa produksi pengetahuan progresif yang diperlukan oleh gerakan rakyat memang tidak mungkin dilepaskan dari gerakan rakyat itu sendiri tapi harus menjadi bagian integral dari gerakan itu.

Bagaimanapun usaha Marco untuk menyusun sejarah dari perspektif yang baru tidak sepenuhnya berhasil. Karena keterbatasan bahan ia harus mengandalkan hasil studi para sarjana kolonial yang ingin ditinggalkannya seperti P. J. Veth dan Cohen Stuart. Ia juga belum sepenuhnya lepas dari perspektif kolonial yang menganggap Hindia sebagai kesatuan yang organik dan bukan sebuah bentukan/konstruksi yang baru ada sekitar pertengahan abad kesembilanbelas. Dari segi itu belum ada terobosan berarti dan gerakan rakyat masih menunggu beberapa puluh tahun lagi sebelum penulisan sejarah yang dapat diandalkan dan berpihak pada rakyat bermunculan. Tapi Marco dengan Babad Tanah Djawa sudah mengambil langkah besar dan membuka pintu bagi bermunculannya studi dan kecenderungan intelektual semacam itu. Proyek lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah riwayat hidup beberapa perjuang seperti Hadji Misbach dan Semaoen yang diterbitkannya secara berkala di berbagai suratkabar.

Penutup

Marco memang sosok yang unik. Ia hidup dalam sebuah masa yang sangat menarik, yang oleh Pramoedya disebut sebagai masa ‘kebangkitan’, yakni dari 1898 sampai 1918. Di masa inilah bermunculan berbagai gagasan baru yang belum pernah diketahui orang dalam sejarah – mulai dari kemerdekaan orang pribumi sampai sosialisme – bermacam pemikiran yang kemudian akan membentuk arus pergerakan yang lebih besar. Marco turut berperan membentuk masa itu melalui tulisan dan perbuatannya. Ia juga mengembangkan tekad gurunya untuk membangun institusi pers yang baru, yang bebas dari pengaruh kolonial dan punya dunia edarnya sendiri. Untuk itu diperlukan lebih dari pengetahuan dan ketrampilan, tapi keberanian dan ketegasan sikap.

Memang itoleh wetnja doenia

Siapa menolong orang sengsara

Besar halangannja soedah njata

Penghabisannja meninggal doenia

Hilmar Farid, 2007

Catatan: Makalah ini disampaikan dalam Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB) Megawati Institute Angkatan II pada 1 Maret 2012

Catatan Kaki:

[1] Setahu saya Orde Baru juga enggan menggunakan istilah ‘nasionalis’ karena tidak ingin memberi ruang pada ideologi alternatif di luar dirinya (Golkar dan militer). Dalam sapuan ideologis yang sama istilah ‘revolusi nasional’ diganti menjadi ‘perang kemerdekaan’. Saya kira tujuannya juga untuk membuang elemen revolusioner dari periode itu dan pada saat bersamaan mengangkat atau menonjolkan elemen militernya (perang).

[2] Ada beberapa tulisan yang menguraikan riwayat Marco Kartodikromo secara rinci dan lengkap, termasuk Razif, “Marco Kartodikromo: Perintis Jurnalis Pemegang Prinsip Pergerakan,” Prisma, No. 9, 1991; Soebagyo I.N., Jagad Wartawan Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1981); Agung Dwi Hartanto, Karya-Karya Lengkap Marco Kartodikromo: Pikiran, Tindakan, dan Perlawanan. Jakarta: I:Boekoe, 2008). Untuk pembahasan umum tentang masa pergerakan, lihat Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (Jakarta: Grafiti Pers, 2005).

[3] Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java (Singapore: Oxford University Press, 1973).

[4] Kartini misalnya giat mempersoalkan ketimpangan sosial akibat kolonialisme. Tapi segi radikal dari pemikiran Kartini tidak banyak diketahui akibat penyuntingan (atau lebih tepatnya sensor) yang dilakukan oleh kepada J.H. Abendanon. Lihat Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja (Jakarta: Lentera Dipantara, 2010).

[5] Ada juga orang Belanda dan Eropa yang sebaliknya mulai menyelami pemikiran Timur dan bekerjasama dengan kalangan terpelajar pribumi untuk keperluan itu. Gerakan Teosofi adalah wujud nyata dari kerjasama ini yang cukup berpengaruh dalam pergerakan di masa awal. Beberapa tokoh seperti Radjiman Wediodiningrat, pendiri Budi Utomo, adalah anggota gerakan ini. Lihat Iskandar P. Nugraha, Teosofi, Nasionalisme dan Elite Modern Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).

[6] Untuk riwayat lengkap lihat beberapa tulisan dan buku yang disebut dalam catatan kaki no. 2.

[7] Lihat Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 1991). Anderson menekankan pentingnya penyebaran percetakan di tanah jajahan sebagai sarana untuk mengembangkan imajinasi tentang komunitas yang bernama ‘nasion’. Tapi mungkin ia lupa bahwa di tanah jajahan kepemilikan percetakan hampir seluruhnya di tangan penguasa dan pengusaha kolonial, dan hanya sebagian sangat kecil ada di tangan orang yang ‘independen’. Lihat Hilmar Farid dan Razif, “Batjaan Liar in the Dutch East Indies: A Colonial Antipode,” Journal of Postcolonial Studies, Vol 11, No. 3, 2008.

[8] Pers gerakan kiri saja pada 1920an sudah mencapai lebih dari tiga puluh suratkabar dan majalah yang tersebar di seluruh Hindia, termasuk Ternate (Bendera Merah), Langsa (Oetoesan Rajat), Bukittinggi (Doenia Achirat), Solok (Sasaran Ra’jat), Pontianak (Berani), Palembang (Djam), dan banyak kota lainnya. Lihat Ruth McVey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 426, fn 77.

[9] Dengan langkah ini saya kira Marco menjadi sosok intelektual organik yang paling awal dalam dunia pergerakan. Kalangan nasionalis terpelajar (artinya berpendidikan Belanda setingkat HBS atau perguruan tinggi di Belanda) pun hampir tidak ada yang menulis sejarah. Sejarawan Anthony Reid mengatakan buku sejarah pertama disusun oleh penulis yang tidak dikenal pada 1938 di Sumatera. “The Nationalist Quest for an Indonesian Past,” dalam Perceptions of the Past in Southeast Asia, ed. Anthony Reid and David Marr (Singapore: Heinemann Educational Books, 1979). Reid sepertinya tidak pernah membaca ‘Babad Tanah Djawa’ yang disusun Marco sehingga sampai pada kesimpulan itu. Bagi saya kesimpulannya mendukung pendapat saya tentang distorsi ‘historiografi rumah kaca’ yang saya singgung di atas.

[10] Tapi perlu diingat bahwa penguasa kolonial juga menciptakan bahasa Melayu sendiri yang bertolak dari bahasa Melayu-Riau. Bahasa itu dikenal sebagai bahasa Melayu-Resmi atau Melayu-Tinggi dan digunakan dalam lembaga pendidikan yang dikelola penguasa kolonial. Semua penerbitan pergerakan ditulis dalam bahasa Melayu-Rendah yang tidak mengenal aturan baku dan karena itu sangat terbuka dan fleksibel untuk menyuarakan protes. Lihat Hilmar Farid, “Mencipta Bahasa, Menemukan Bangsa: Politik, Bahasa dan Nasionalisme,” Kalam, No. 3, 2000.
[11] Lihat misalnya, Sinar Djawa, 20 Februari 1918.

[12] Sinar Djawa, 26 Maret 1918.

[13] Sinar Hindia, 2 September 1918.

[14] Doenia Bergerak, No. 28, 1914.

[15] Soe Hok Gie berpikir bahwa itu adalah ekspresi gagasan sosial-demokrat. Lihat tulisannya, “Pahlawan yang Dilupakan: Mas Marco Kartodikromo,” Indonesia, No 2, 1965. Saya kira slogan itu lebih tepat dilihat sebagai ungkapan kesetaraan (sama rata) dan solidaritas (sama rasa), tanpa menyangkut ideologi tertentu, apalagi sosial-demokrat yang pada masa Soe Hok Gie menulis punya makna yang sangat jauh dari sama rata sama rasa.

[16] Sinar Hindia, 8 Agustus 1918

[17] Hidoep, 1 Juni 1924

sumber foto: Wikipedia