Pemuda punya tempat istimewa dalam narasi sejarah dan politik Indonesia. Sepertinya tidak ada peristiwa penting di negeri ini yang tidak melibatkan pemuda, mulai dari pembentukan Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, Revolusi Agustus 1945, sampai mundurnya Suharto sebagai presiden pada Mei 1998. Mereka hadir sebagai kekuatan yang berjasa menyelamatkan negeri dari marabahaya dan mengantar masyarakat ke gerbang kehidupan yang adil dan makmur. Narasi seperti ini biasanya menguat di masa krisis ketika kekuatan-kekuatan sosial lain seperti buruh dan tani atau borjuasi dan kelas menengah tidak mampu mengendalikan keadaan. Usulan “potong generasi” yang intinya menuntut kekuasaan diserahkan kepada kaum muda saya terka adalah salah satu bentuk paling mutakhir.

Klaim tersebut tentu saja mengandung kebenaran. Dalam semua peristiwa politik yang disebutkan di atas peran pemuda memang sangat menonjol, jauh melampaui kekuatan-kekuatan sosial lain, apalagi partai politik. Namun, orang kerap lupa bahwa keadaan itu tidak selalu direncanakan. Tidak semua pemuda ingin memenuhi “panggilan sejarah”. Keterlibatan dalam politik atau perjuangan bukan karena ada kualitas tertentu yang inheren dalam diri setiap pemuda, tapi karena situasi tertentu. Bobot dan peran besar yang sering melekat pada kata “pemuda”—misalnya, “pemuda harapan bangsa”—itu diberikan oleh pihak lain dan belum tentu meresap dalam kesadaran para pemuda sendiri. Mereka yang angkat senjata melawan Belanda mungkin punya mimpi sama sekali berbeda. Hanya keadaan yang mendorong mereka untuk bertempur, seperti tersua dalam beberapa cerita pendek Pramoedya Ananta Toer tentang masa revolusi di Indonesia.

Tidak semua orang berusia muda mengidentifikasi diri sebagai “pemuda” atau senang disebut “pemuda” justru karena atribut moral dan politik yang melekat pada istilah itu. Mereka mungkin lebih nyaman dengan sebutan netral seperti “anak muda”, karena istilah ini bebas dari campur tangan otoritas di luar mereka. Dengan kata lain, istilah seperti “anak muda” lebih memberi agency kepada yang bersangkutan ketimbang “pemuda” yang makna dan tempatnya ditentukan oleh pihak lain. Dalam perjalanan sejarah kita berulang kali melihat bagaimana orang berusia muda meronta dan berontak terhadap intervensi itu. Justru pemberontakan inilah, setidaknya dalam beberapa kasus, menjadi tanda bahwa mereka hidup secara politik. Jauh lebih hidup daripada kalau mereka memenuhi panggilan sejarah sekedar menjadi “pemuda harapan bangsa”.

Masalahnya, pembentukan ideologi di kalangan anak muda itu kerap diabaikan. Sejarah memotret pemuda sebagai orang yang senantiasa berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa. Sesuatu yang sangat abstrak. Padahal, dalam kenyataan pembentukan ideologi, pemuda sangat konkret dan kompleks. Para peneliti dan politikus lebih memperhatikan hiruk-pikuk partai atau organisasi politik yang berusaha merekrut orang muda untuk masuk ke dalam barisan mereka sebagai onderbouw dan lupa bahwa pemuda juga punya gerak dan agency sendiri yang bisa muncul dengan ekspresi ideologi yang khas.(1) Dalam beberapa momen sejarah pemuda justru muncul sebagai kekuatan penting dan kategori politik yang mandiri, serta berdiri berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lain.

Dinamika tersebut direkam dengan baik dalam beberapa karya sastra modern. Kaum muda sendiri menggunakan sastra sebagai media untuk mengungkapkan kegelisahan dan protes mereka terhadap keadaan sekeliling. Melalui sastra kaum muda membentuk diri sebagai subjek yang mandiri serta lepas dari hegemoni ideologi dan narasi sejarah yang lebih mapan. Dalam tulisan ini saya membatasi diri pada tiga periode penting dalam sejarah politik dan sejarah sastra, yakni ketika kaum muda muncul sebagai sebuah entitas pada awal abad ke-20; ketika pemuda menjadi sebuah kategori politik penting pada masa Revolusi Agustus 1945; dan masa Orde Baru ketika semua peran sejarah pemuda dilucuti dan difosilkan menjadi “pemuda harapan bangsa” yang kering dan kaku tanpa jiwa.

Kaum Muda dan Kemajuan

Salah satu unsur penting dalam mitologi negara adalah “kebangkitan bangsa”. Indonesia di sini dibayangkan sebagai jiwa yang terlelap dan akhirnya bangkit dari tidur panjangnya pada awal abad ke-20. Momen kebangkitan itu adalah pembentukan Budi Utomo, organisasi priyayi Jawa yang juga disebut sebagai organisasi pribumi pertama di Hindia-Belanda.(2) Kunci kebangkitannya adalah pendidikan yang membuka mata kaum muda dan membuat mereka bisa mengenali diri dan sekelilingnya dengan cara pandang baru. Tidak mengherankan jika dalam mitologi negara, para pemuda (terpelajar) dan organisasi yang mereka bentuk seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan Jong Batak Bond punya kedudukan penting. Setiap tahun negara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang sejatinya adalah hari saat berbagai organisasi pemuda peserta kongres pemuda di Jakarta pada Oktober 1928 mengeluarkan resolusi yang antara lain mencantumkan tiga baris pernyataan sikap.

Saya kira sejarah yang “sesungguhnya terjadi” jauh lebih rumit dan berliku daripada mitologi negara. Sebenarnya, jauh sebelum pembentukan Budi Utomo, kaum muda, atau lebih tepat para bangsawan terpelajar, sudah mulai melihat dunia dengan cara dan sudut pandang berbeda. Mereka mungkin tidak aktif dalam dunia politik—seperti Budi Utomo yang juga menolak berpolitik—tetapi yang pasti mereka membentuk satu lapisan baru dalam masyarakat yang berbeda dari generasi orang tua mereka. Kaum muda terpelajar ini mengisi berbagai jabatan dalam birokrasi kolonial dan badan-badan swasta yang semula hanya diduduki orang Eropa. Mereka disebut dan juga menyebut diri “orang particulier”.(3) Mereka mulai menulis, mencatat dan mengomentari dunia baru yang mereka alami di sekitar pergantian abad ke-20. Kata kunci dalam narasi mereka adalah kemajuan. Mereka berbicara dalam bahasa Belanda, mengikuti gaya hidup Eropa, dan berbusana moderen. Mereka sadar bahwa dunia tidak seperti yang dibayangkan orang tua atau generasi pendahulu mereka; bahwa Jawa bukanlah pusat dunia tapi hanya bagian dari tanah jajahan yang berada di bawah kekuasaan Ratu Belanda; bahwa status dan kekayaan bukan anugerah turun-temurun tapi sesuatu yang bisa diraih dengan usaha dan kerja.

Dengan kesadaran baru ini sebagian dari mereka terjun ke dunia jurnalistik, awalnya bekerja magang, kemudian sebagai penulis, dan akhirnya menerbitkan surat kabar sendiri.(4) Sebagian di antara mereka banyak menulis karya-karya sastra, terutama novel. Pada awalnya hubungan antara jurnalisme dan sastra sangat erat bukan saja karena para penulisnya berperan ganda, tetapi juga karena karya sastra menjadi semacam “versi panjang” dari berita dan tulisan yang dimuat di surat kabar. Salah satu tokoh yang dapat dikatakan mewakili penulis-jurnalis masa itu adalah RM Tirtoadhisoerjo. Dia menerbitkan beberapa surat kabar pribumi seperti Soenda Berita (1903-1905), Medan Prijaji (1907), dan Putri Hindia (1908), serta menulis dan menerbitkan beberapa karya sastra antara lain Njai Permana dan Busono. Seperti penulis dan penerbit pribumi lainnya, dia sangat dipengaruhi karya-karya sastra berbahasa Melayu yang ditulis orang Tionghoa dan Indo-Eropa, baik dari segi bentuk dan isi cerita. Pramoedya dengan tepat menyebutnya sebagai “sastra gatra” atau peralihan karena sifatnya yang mengantarai dua zaman berbeda sebelum orang Indonesia menemukan suara mereka yang solid.(5)

Tema novel dan syair di masa itu cukup beragam, tetapi di latarnya sering kali tampak pertentangan antara kaum tua yang kolot dan kaum muda yang menginginkan pembaruan. Berbeda dengan masa berikutnya yang sangat menonjolkan kaum muda, dalam karya sastra awal itu peran mereka justru selalu dipinggirkan. Imaji karya-karya sastra awal juga jauh dari ideal. Raden Ongko, misalnya. Anak Raden Beij dalam lakon Raden Beij Soerio Retno itu adalah tokoh muda yang manja dan menyebalkan.(6) Dia murid STOVIA, sama seperti para pendiri Budi Utomo yang termasyhur, tetapi lebih senang menghabiskan waktu di luar sekolah dan menghamburkan uang pemberian orang tuanya. Dalam lakon itu kita melihat bagaimana Raden Ongko terus-menerus merengek minta uang dari Raden Beij sampai yang bersangkutan menolak. Raden Beij menganggap anaknya bertingkah keterlaluan. Karena ditolak, Raden Ongko menempuh jalan pintas: mencuri uang pajak yang dikumpulkan sang ayah. Walaupun Raden Beij menangkap basah, dia diam saja karena istrinya mendukung perbuatan Raden Ongko. Anak dan ibu yang semula khawatir pun bersuka cita tanpa menyadari bahwa tindakan mereka ini akhirnya membuat Raden Beij bunuh diri. Tirai ditutup.

Raden Ongko mungkin sebuah representasi agak unik, tetapi sifat dasarnya juga tampak nyata pada diri beberapa tokoh muda lainnya. Mereka semua terpelajar (atau setidaknya pergi ke sekolah), namun secara sosial kurang pengalaman. Segi pengalaman ini kemudian diasah ketika mereka mengarungi alur cerita dengan berbagai kejadian seperti percintaan, pertemuan, perpisahan, dan juga kematian. Dalam perjalanan berangkat dewasa mereka terkadang dibantu oleh tokoh-tokoh “mentor”, bisa orang tua sendiri, guru yang dihormati, teman seperjalanan, atau para nyai. Dalam Tjerita Njai Ratna karya Tirtoadhisoerjo, ada seorang tokoh muda bernama Sambodo, siswa STOVIA, yang juga kekasih gelap Nyai Ratna.(7) Dia mengantar Sambodo memasuki alam dewasa, termasuk mendapat pengalaman seksual—mungkin yang pertama—dari sang nyai, dan mengenali kehidupan modern yang amat keras. Sementara dalam dua jilid pertama kuartet Pulau Buru, Pramoedya menggambarkan hubungan dekat antara Nyai Ontosoroh dan Minke, yang juga siswa STOVIA. Perbedaannya dengan pasangan Nyai Ratna dan Sambodo, mereka tidak terlibat dalam hubungan seksual.(8) Selain itu, peran “mentor” yang “diperagakan” Nyai Ontosoroh juga tampak gamblang bahkan lebih jelas daripada dalam Tjerita Njai Ratna .

Para peneliti sastra dan sejarah dengan cermat memperhatikan bermacam elemen modern yang muncul dalam karya sastra awal ini, mulai dari pemikiran dan penggambaran karakter, setting dan perlengkapan, sampai perubahan konsep tentang waktu.(9) Namun demikian, ada satu hal mendasar yang kelihatannya luput dari perhatian, yakni percintaan dan pembentukan subjek moderen. Percintaan bersandar pada konsep manusia modern yang berdaulat dan berkehendak, sebuah hal baru dalam masyarakat yang masih mengatur pernikahan dan tidak mengenal percintaan romantik antar-individu. Pemikiran ini sangat menonjol dalam novel dan syair kendati pendekatan yang digunakan dan penyelesaian yang ditawarkan berbeda-beda. Pergaulan sosial baru dan terbuka yang muncul di antara subjek modern inilah yang menjadi basis sosial pergerakan politik. Keterbukaan membuat kaum muda lebih mudah menyerap berbagai gagasan, mulai dari Islam modern sampai sosialisme dan teosofi, tentunya melalui proses penerjemahan yang sangat rumit.

Pemikiran sosialis yang berkembang pesat pada paruh pertama tahun 1920-an membawa perubahan penting dalam diskursus politik dengan memperkenalkan berbagai kategori baru seperti kapitalis dan proletariat. Konflik pun bergeser dari perbedaan generasi (tua muda) ke perbedaan sosial dan kelas. Kaum muda terpelajar yang menduduki tempat istimewa kini justru dipermainkan dan menjadi sasaran olok-olok. Para penulis sosialis sengaja menggunakan nama-nama samaran seperti “Si Kromo” atau “Si Bodo” untuk menonjolkan perbedaan status dan pemikiran mereka dengan kaum priyayi terpelajar. Para pemuda masih digambarkan tidak berpengalaman, tetapi para nyai atau ibu yang semula memainkan peran mentor kini digantikan oleh organisasi modern dan para kadernya, seperti terlihat dalam Hikajat Kadiroen karya Semaoen dan Rasa Merdika karya Soemantri.(10) Sastra sosialis ini tumbuh bersamaan dengan meningkatnya radikalisme politik yang kemudian bermuara pemberontakan terhadap kekuasaan kolonial pada November 1926 di Jawa dan Januari 1927 di Sumatera Barat. Aksi itu mengundang reaksi hebat penguasa. Sejumlah orang dihukum mati, ribuan orang ditangkap, dihukum penjara, dan lebih dari seribu orang dibuang ke Boven Digoel, termasuk beberapa jurnalis dan penulis terkemuka seperti Marco Kartodikromo, Soebakat, Soemantri, dan Budisutjitro. Sementara tokoh-tokoh seperti Semaoen dan Tan Malaka yang berada di luar negeri ketika terjadi pemberontakan, menghilang dari panggung pergerakan.

Penerbitan pers menjadi sasaran represi kolonial. Puluhan surat kabar dan penerbit kiri digulung segera setelah peristiwa itu, sedangkan mereka yang tersisa harus menghadapi pengawasan dan sensor sangat ketat.(11) Semakin banyak orang ditangkap, ditahan, dijebloskan ke penjara, dan dibuang atau diasingkan. Pemerintah kolonial percaya bahwa pengaruh gerakan komunis yang telah kian meluas harus dihadapi secara sistematis di tingkat gagasan. Penerbit Balai Pustaka yang sejak awal dibentuk untuk mengimbangi “batjaan liar” semakin aktif menerbitkan buku dan melakukan intervensi politik untuk membentuk kesadaran sosial dan identitas orang jajahan. Pengaturan ini tidak hanya berlaku bagi sastra modern, tetapi juga bagi sastra tradisional yang harus mengubah bentuk dan isi agar sesuai dengan politik kolonial.(12) Tentu tidak semua terbitan Balai Pustaka mencerminkan politik kolonial. Ada juga upaya subversi dari dalam sebagaimana dilakukan oleh beberapa penulis seperti Abdul Muis, Marah Rusli dan Nur Sutan Iskandar. Namun, secara keseluruhan tidak mengubah kecenderungan umum yang mengibas radikalisme dan komitmen sosial dalam sastra.

Kawin paksa kembali muncul menjadi tema yang sangat menonjol. Konflik antargenerasi kembali mengemuka menggantikan konflik sosial yang sangat dominan dalam sastra sosialis. Hal menarik lainnya adalah pendisiplinan seksualitas. Affair antara orang muda dan nyai atau orang Belanda menghilang dari seluruh karya terbitan Balai Pustaka. Sebagai gantinya muncul pemuda yang murni secara seksual dan terlibat dalam cinta platonik abadi.(13) Mereka bukan pegawai yang kritis seperti Kadiroen atau anak manja seperti Raden Ongko, tetapi anak muda yang penuh disiplin dan taat pada orde kolonial. Masalah utama mereka bukan hubungan kolonial yang tidak adil, melainkan hubungan antargenerasi. Kenyataan tekstual ini bertaut dengan kenyataan politik ketika organisasi-organisasi pemuda berhaluan moderat tampil dan mendominasi panggung pergerakan. Di tengah melemahnya politik radikal, gagasan bahwa pemuda terpelajar atau elite adalah agen perubahan pun semakin menguat dan terus menetap dalam diskursus politik di Indonesia.

Pemuda Sebagai Kategori Politik

Dominasi pemuda terpelajar dalam politik mulai ditantang oleh kehadiran balatentara Jepang pada awal 1942. Secara statistik jumlah pemuda terpelajar sangat sedikit. Dari sekitar lima juta orang berusia antara 15-20 tahun pada 1940, tidak lebih dari dua ribu orang pernah mengenyam sekolah menengah dan hanya 637 orang berpendidikan tinggi. Dengan kata lain, para pemuda yang menjadi tokoh utama dalam novel-novel Balai Pustaka sebenarnya hanya minoritas yang terasing secara sosial kendati dominan dalam politik. Kedatangan Jepang mengubah semua itu. Pemerintahan militer memobilisasi pemuda dalam pelbagai organisasi politik dan militer, memberikan indoktrinasi “nasionalis” (antikolonial), dan merambah kotakota kecil dan desa yang semula berada di luar pusaran politik.(14) Pemuda ideal di masa itu bukan (hanya) mereka yang terpelajar, tetapi juga (atau terutama) mereka yang berbadan sehat. Konsep “pemuda perwira” menemukan bentuk yang sempurna di masa ini seperti terlihat dalam beberapa “sajak keperwiraan” karya Chairil Anwar.

Pemuda menjadi kekuatan sosial yang menonjol karena tidak ada unsur lain dalam masyarakat yang punya kedudukan kuat. Gerakan buruh dan tani yang dipukul sejak pemberontakan 1926 belum lagi bangkit dan kembali ditekan secara sistematis pada masa pendudukan Jepang. Sementara itu, sebagian elite pribumi terlibat terlalu jauh dalam praktik tentara pendudukan yang menindas penduduk, terutama pengerahan tenaga kerja paksa dan perbudakan seksual. Mereka telah kehilangan wibawa di mata penduduk. Sementara gerakan nasionalis masih didominasi golongan tua yang lamban menyikapi situasi yang terus berubah dengan cepat. Keadaan demikian membuat pemuda muncul sebagai kategori politik yang penting, jika bukan terpenting, semasa revolusi.(15 ) Konflik kerap terjadi di antara golongan tua yang lambat dengan pemuda yang menginginkan revolusi segera. Dalam beberapa kejadian, konflik politik ini tidak jarang melibatkan letusan senjata. Aksi penculikan, penggedoran, penangkapan, dan tindak kekerasan lainnya kerap terjadi, yang menciptakan imaji baru pemuda radikal dan keras.

Tanggapan dunia seni terhadap perkembangan tersebut sangat menarik. Bidang yang paling dekat dengan energi revolusioner pemuda saat itu adalah seni rupa dan musik. Imaji pemuda gerilyawan yang gigih berjuang muncul dalam poster dan lukisan, sementara para komponis menciptakan lagu-lagu perjuangan yang menekankan semangat. Lain halnya di bidang sastra. Memang ada “puisi perjuangan” yang biasa diserukan saat mobilisasi politik, namun jumlahnya tidak sebanding dengan karya-karya puisi bersifat perenungan. Karya prosa malah sebaliknya mengkritik revolusi yang penuh dengan ekses negatif, seperti tindak kekerasan terhadap orang tidak bersalah tapi terlanjur diasosiasikan sebagai musuh. Karya-karya Pramoedya Ananta Toer dan Idrus, misalnya, terlepas dari perbedaan ideologi di antara mereka, bisa disebut sebagai karya antiperang yang sama sekali tidak merayakan kehadiran “pemuda revolusioner”. Namun, terlepas dari perbedaan itu, semua karya di masa revolusi 1945-1949 menampilkan apa yang disebut “kesederhanaan baru” (nieuwe zakelijkheid ) dalam berbahasa.

Tema yang diangkat juga bukan tentang pengorbanan dan perjuangan seperti yang mungkin diharapkan dari sastra yang ditulis di masa revolusi. Justru sebaliknya banyak cerita di masa itu berkisah tentang orang yang berjuang dan bertahan hidup, walaupun itu berarti “menyempal” atau melenceng dari perjuangan kemerdekaan. Tidak sedikit yang berbicara mengenai pengkhianatan orang-orang Indonesia sendiri. Tema ini terasa kuat dalam beberapa karya Pramoedya Ananta Toer seperti Perburuan, Keluarga Gerilya dan kumpulan cerita pendek Subuh. Beberapa cerita pendek karya Idrus bahkan lebih kritis (dan sinis) terhadap revolusi. Dia menggambarkan para pemuda sebagai koboi yang pergi berperang melawan bandit (pasukan Sekutu), dan menekankan bahwa perang di antara keduanya justru merampas kehidupan dan membuat rakyat sengsara. Korupsi, ketidakpedulian, kebodohan merajalela, dan tidak seorang pun tahu apa yang harus diperbuat.

Imaji para pemuda juga jauh dari menawan. Dalam Jalan Tak Ada Ujung, Mochtar Lubis menghadirkan seorang tokoh guru muda yang bertolak belakang dengan imaji “pemuda perwira”.(16) Dia bertubuh kurus, penakut, dan impoten. Perangainya halus dan baik hati, jauh dari sifat beringas dan revolusioner. Sama halnya dengan para tokoh Di Tepi Kali Bekasi karya Pramoedya Ananta Toer. Tak seorang pun di antara mereka, kecuali Farid, punya sifat dan jiwa perwira. Hal ini juga tidak menjadikan Farid sebagai tokoh super. Justru “status” keperwiraan membuatnya selalu canggung dalam situasi revolusi yang penuh manipulasi dan korupsi. Gambaran pemuda bimbang, penuh pertimbangan, dan perenung, yang cukup dominan tentu sangat kontras dengan gejolak revolusioner dalam kehidupan nyata.

Karya yang mencoba memberi tafsir radikal terhadap pergolakan itu justru muncul setelah revolusi atau lebih tepat setelah arus “revolusi pemuda” berhasil diredam oleh politik moderat kalangan tua. Puncaknya adalah konflik bersenjata di Madiun pertengahan September 1948 yang, menurut kritikus AS. Dharta, menjadi tempat Angkatan 45 dibunuh oleh orang Indonesia sendiri.(17) Peristiwa yang menyingkirkan gerakan kiri itu memberi jalan kepada arus moderat dalam revolusi untuk terus berunding dengan pihak Belanda. Hasil akhirnya adalah keputusan Konperensi Meja Bundar yang oleh kelompok-kelompok kiri, termasuk nasionalis radikal, dianggap sebagai kekalahan karena sangat merugikan Republik. Sebagai kritik, mereka menyatakan revolusi belum selesai dan perjuangan kemerdekaan memasuki fase baru. Para seniman dan pekerja budaya beraliran kiri kemudian membentuk Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) untuk melancarkan revolusi di bidang kebudayaan. Melalui berbagai media seperti Harian Rakjat dan Zaman Baru para penulis kiri menerbitkan tafsir radikal terhadap revolusi. Di jantung narasinya adalah “pemuda revolusioner” yang merupakan kombinasi “pemuda perwira” dari zaman Jepang dengan nafas kerakyatan yang sangat kuat.

Munculnya Lekra tidak berarti arus yang lebih “kritis” (dan sinis) terhadap revolusi dengan sendirinya berhenti. Justru ada perpaduan menarik di antara sikap kritis itu dengan “sastra revolusioner” seperti terlihat, misalnya, dalam kumpulan cerita pendek Tjerita Dari Djakarta karya Pramoedya Ananta Toer. Salah satu cerpen yang menawan, baik dari segi teknik dan bentuk maupun isi, adalah Ikan-Ikan Jang Terdampar, bercerita tentang seorang pejuang yang setelah perang usai gentayangan di kota bersama alter ego-nya. Dalam cerita pendek itu, Pramoedya menggugat revolusi secara sempurna tanpa harus terperosok ke dalam sinisme seperti Idrus ataupun optimisme berlebihan. Banyak kritikus sastra seperti AA. Teeuw dan HB. Jassin menganggap perdebatan budaya yang terkadang keras di masa itu sebagai sesuatu yang merugikan, tanpa menyadari bahwa benturan politik dan ideologi itu justru menghasilkan tenaga kreatif yang besar dan karya yang beragam.

Orde Baru, Anak Muda dan Pemberontakan

Pemuda kembali berperan dalam gejolak politik tahun 1960-an yang berakhir dengan jatuhnya Soekarno dan naiknya Suharto. Pemuda secara khusus dimobilisasi oleh militer dalam koalisi antikomunis yang berperan penting dalam aksi pembunuhan massal terhadap setengah sampai satu juta orang.(18) Mahasiswa juga terlibat dalam aksi-aksi kekerasan di berbagai kota, tetapi dalam narasi Orde Baru tampil sebagai “hati nurani rakyat”. Topeng “tidak berpolitik” dan teknokratik sengaja dikenakan Orde Baru untuk menyembunyikan maksud sesungguhnya; mengubah haluan politik nasional kerakyatan pemerintahan Soekarno. Dengan menghadirkan pemuda dan mahasiswa yang bersih dari kepentingan politik, masalah sosial kembali dialihkan menjadi masalah “angkatan”. Kemiskinan bukan karena terus bertahannya dominasi kolonial, tetapi karena sikap tercela angkatan tua dalam pemerintahan Soekarno. Jawaban terhadap keadaan itu ada di tangan pemuda, sementara militer hanya mendorong dari belakang. Dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya: seluruh agenda perubahan kekuasaan ada di tangan militer, sementara pemuda dan mahasiswa hanya memberi wajah sipil pada proses itu.

Kesan pemuda yang berontak dan bergolak dengan cepat pudar ketika militer berhasil menguasai keadaan. Organisasi-organisasi pemuda yang terlibat dalam operasi pembasmian PKI dikendalikan dan menjadi bagian penting dari rezim Orde Baru.(19) Mereka mendukung penuh agenda rezim yang kolot dan justru merestorasi kekuasaan neokolonial. Dalam konteks ini, pemuda di masa awal Orde Baru jauh dari sifat spontan dan revolusioner yang menjadi ciri khas pemuda masa sebelumnya. Kegiatan pemuda kemudian direduksi di seputar disiplin (militer) yang lebih mengedepankan simbol-simbol seperti seragam, bendera, dan lambang ketimbang pemikiran. Sastra hampir tidak dikenal. Tidak ada surat kabar atau penerbitan apa pun yang signifikan lahir dari kalangan ini. Kegiatan “kultural” para pemuda sebatas pada penyelenggaraan hiburan. Setelah gejolak politik berlalu, banyak di antara mereka kembali ke habitat semula sebagai tukang catut karcis bioskop atau penjaga keamanan di klab malam. Mereka hanya tampil sesekali dalam ritual kenegaraan. Kalau pun sastra ditampilkan dalam acara semacam itu, yang ada hanyalah “sajak keperwiraan” Chairil Anwar yang telah mengalami fosilisasi. Sajak seperti Siap Sedia atau Krawang-Bekasi, misalnya, dibacakan dengan intonasi datar nyaris tanpa makna.

Hubungan dengan gejolak politik semakin pupus ketika Orde Baru berbiak semakin mapan. Fokus sepenuhnya kini diarahkan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam subjektivitas Orde Baru yang penting bukan lagi gagasan atau tujuan politik di luar dirinya, tetapi kemampuan konsumsi. Orang tidak lagi bersaing secara politik untuk membentuk masa depan lebih baik, tetapi berlomba-lomba mengakumulasi kekayaan. Sementara di lapang sastra ada perkembangan cukup menarik. Setelah semua elemen radikal diberantas, inovasi dan penjelajahan sepertinya melulu terarah pada bentuk. Di tingkat lebih formal ada upaya untuk menegaskan kembali hubungan dengan tradisi Balai Pustaka, seperti terlihat dari para penerima Anugerah Seni 1969 yang sebagian besar adalah sastrawan Balai Pustaka dan Angkatan 45 dari garis nonradikal. Semua ini kemudian mengarah pada, meminjam istilah Ariel Heryanto, “sastra resmi”.(20) Lekra dan kalangan kiri jelas berada di luar orbit dan dimusuhi, tetapi lawan politiknya di masa lalu—dari kelompok Gelanggang sampai Manifes—juga tidak bisa mengklaim kemenangan. Sastra secara umum dengan cepat menjadi minoritas dalam produksi kebudayaan. Produksi karya sastra anjlok sejak 1970-an dan mencapai titik terendah justru ketika teknologi memungkinkan perluasan distribusi.Gerak berlawanan terhadap kecenderungan umum itu muncul di kalangan mahasiswa yang sejak awal memang sulit dikooptasi Orde Baru. Gerakan protes mahasiswa terhadap kecenderungan oriter tampak semakin membuncah pada akhir 1960-an. Ketegangan di antara mahasiswa dengan rezim terus berlanjut dan dalam banyak kesempatan mahasiswa justru harus berhadapan dengan pemuda yang sudah berada dalam genggaman Orde Baru.(21) Sepanjang 1970-an, meruyak pelbagai gerak perlawanan yang terkadang berkembang menjadi aksi protes massal seperti dalam peristiwa Malari 1974 dan pendudukan kampus 1978. Di tengah semua itu muncul sastra protes dari penyair seperti Rendra. Karyanya menjadi semacam kesaksian atas masalah-masalah sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Seperti di masa sebelumnya puisi adalah bentuk yang paling sering dipilih, sementara novel dan cerita pendek cenderung lebih konservatif.

Dalam konteks ini, karya beberapa sastrawan seperti Pramoedya Ananta Toer meraih pencapaian istimewa, baik dari segi bentuk maupun isi. Dia memperkenalkan kembali novel sejarah yang sudah lama tidak terlihat dalam sastra Indonesia. Tetralogi Buru juga mengangkat orang muda sebagai tokoh utama yang asing dan berlawanan dengan imaji pemuda Orde Baru serta mahasiswa penentang Suharto. Pramoedya memberi dimensi sejarah pada perlawanan terhadap Orde Baru. Dari segi hubungan antara pemuda dan lingkungan, dia kembali pada cerita nyai yang sempat menghilang lama dari khazanah sastra dengan mengombinasikannya dengan sastra sosialis yang agak didaktik. Pramoedya menempatkan Nyai Ontosoroh sejajar dengan mantan tentara Belanda, jurnalis radikal, pengacara impoten, keluarga liberal Belanda, dan petani Jawa yang tak pernah ditempatkan satu panggung dalam karya sastra mana pun.

Di luar pemuda dan mahasiswa ada kategori baru yang muncul di masa Orde Baru, yakni anak muda dan remaja. Keduanya bukan produk gerakan politik seperti halnya pemuda di awal abad ke-20 atau mahasiswa di awal Orde Baru, tetapi produk ekspansi kapital dan politik depolitisasi Orde Baru. Mereka lebih mudah dikenali dari pola konsumsi dan gaya hidup daripada pemikiran politik. Cermin pemikiran mereka ada di dalam majalah populer seperti Le Laki dan majalah remaja Hai serta novel remaja. Beberapa generasi penulis mulai dari Ashadi Siregar dan Teguh Esha sampai Leila Chudori dan Hilman Hariwijaya mengisi apa yang kerap disebut “sastra pop” itu. Di tengah gegap-gempita korporatisme Orde Baru mereka sengaja memilih menjauh dari politik, tetapi bukan berarti sama sekali absen dari pembicaraan politik. Tema novel dan cerita pendek mereka tetap punya kaitan dengan masalah-masalah sosial seperti keterasingan akibat modernisasi, konflik ideologi antargenerasi, dan kadang kala konflik sosial berbasis kelas. Akan tetapi, ciri paling menonjol adalah tingkat individualisme yang tidak tampak dalam karya-karya sebelumnya. Jika di masa Balai Pustaka atau Angkatan 45 kita selalu berjumpa dengan tokoh muda yang hidup dalam hubungannya dengan atau sepenuhnya untuk orang lain, di masa Orde Baru kita sering melihat tokoh muda yang disibukkan dengan pikiran dan persoalannya sendiri. Di sini ada semacam pergeseran dalam cara melihat diri sebagai subjek.

Di antara para penulis yang menarik untuk diperhatikan ialah Yudhistira Ardi Noegraha—kemudian lebih dikenal sebagai Yudhistira AN Massardi. Tulisannya khas dibandingkan dengan penulis sezaman, karena jelas menunjukkan pemberontakan terhadap tatanan dengan bahasa sama sekali baru dan tidak dikenal dalam sejarah sastra Indonesia.(22) Dalam seri Arjuna Mencari Cinta (1977), Arjuna Dropout (1980) dan Arjuna Wiwahahaha (1984), dia tidak hanya membuat parodi atas kisah wayang dan kekuasaan Orde Baru, tetapi juga terhadap sastra “serius” yang dominan saat itu. Bahasa yang digunakannya sangat khas mencerminkan sikap “semau gue” yang menjadi ciri khas anak muda masa itu. Novelnya boleh dibilang “picisan” karena ringan, tetapi sekaligus subversif dan menggugat kemapanan kaum elite Jakarta. Ada gema subversi dari sastra awal abad ini dan sebagian sastra sosialis yang mengacak tatanan sosial dan semua perasaan yang direpresi justru diangkat ke permukaan.(23) Dia juga menyusun novel yang dikategorikan serius berjudul Aku Bukan Komunis yang meraih penghargaan Dewan Kesenian pada 1977 dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul baru, Mencoba Tidak Menyerah (1979). Dalam novel itu dia mengangkat pengalaman seorang anak yang terlibat pembunuhan massal 1965-1966, sementara orang tuanya sendiri ditahan.

Dengan bahasa dan cara berbeda-beda semakin banyak penulis yang kemudian menonjolkan ketidakpedulian terhadap politik (dan Orde Baru) serta menjelajahi dunia mereka sendiri secara penuh. Hasilnya adalah sosok muda yang dalam banyak hal berseberangan dengan keteraturan dan ide Orde Baru tentang pemuda dan anak muda. Perbedaan ini juga tidak dapat diatasi rezim Orde Baru dengan mudah, karena salah satu tenaga penggeraknya justru ekspansi kapital yang mereka dukung. Kehadiran mereka menjadi bukti keterbatasan Orde Baru dalam mengembangkan dan mempertahankan hegemoni. Walaupun demikian, saya kira terlalu berlebihan jika menganggap kaum muda yang lahir dari proses sosial ini niscaya subversif dan punya potensi untuk memberontak. Bahkan, banyak di antara mereka menjadi bagian penting dari kekuasaan Orde Baru setelah mereka melewati usia muda.

Sekarang, situasi itu sudah jauh berubah. Gejolak politik 1998 kembali memunculkan mahasiswa ke panggung politik. Pemuda yang dikuasai Orde Baru berada di seberang gerakan itu dan dikerahkan dalam bentuk Pamswakarsa untuk menghadapi mahasiswa dan juga gerakan prokemerdekaan di Timor Leste. Mundurnya Suharto mengubah lanskap ini secara signifikan. Organisasi pemuda yang sebelumnya hanya ada secara formal kembali dihidupkan, baik sebagai onderbouw partai ataupun organisasi yang relatif mandiri. Namun, pemuda tampaknya sudah kehilangan pesona politik. Dalam karya sastra, misalnya, pemuda jelas bukan lagi kategori yang dianggap penting. Kedudukan istimewa yang pernah dimilikinya sekarang ditempati banyak aktor baru, mulai dari buruh dan kaum miskin kota sampai perempuan lesbian dan penderita HIV/AIDS. Perempuan, misalnya, jauh lebih menonjol sebagai kategori penting dalam sastra Indonesia mutakhir daripada pemuda. Dari segi tema juga tidak banyak karya yang mempersoalkan konflik antargenerasi yang begitu penting di masa lalu. Walaupun masih berakar pada persoalan sosial, wujud konflik dalam karya sastra sudah sangat beragam dan sulit direduksi menjadi sumber tunggal. Beberapa di antaranya malah mengkritik posisi pemuda di masa lalu, terutama keterlibatan mereka dalam pembunuhan massal 1965-66, seperti dalam cerita pendek “Bau Busuk” karya Eka Kurniawan.(24)

 

Kesimpulan

Tulisan ini menyoroti perubahan representasi pemuda dalam karya sastra dari waktu ke waktu dalam kaitannya dengan pembentukan kesadaran dan ideologi kaum muda. Pemuda di sini tersua sebagai floating signifier, sebuah kategori yang tidak memiliki kualitas tertentu yang inheren pada dirinya kecuali perbedaan usia. Adalah proses sosial, politik, dan kultural yang memberi makna berbeda-beda pada kategori pemuda. Pada satu masa ia bisa berwajah progresif dan menyatu dengan kekuatan sosial yang menginginkan perubahan radikal, pada masa lain ia bisa berbalik total menjadi bagian dari kekuatan konservatif bahkan reaksioner. Pada masanya, terutama sekitar Revolusi Agustus 1945, pemuda menjadi kategori politik yang mandiri dan penting. Namun, momen bersejarah itu tidak membentuk pola yang berkelanjutan. Segera setelah gelombang revolusi surut pemuda kembali menjadi onderbouw kekuatan-kekuatan sosial dan politik di luar dirinya. Gerak dinamis ini direkam dengan baik dalam beberapa karya sastra dan juga ikut membentuk perkembangan sastra itu sendiri. Di setiap fase sejarah sastra muncul para penulis muda dengan bahasa ungkap dan pilihan bentuk yang berbeda. Umumnya mereka meronta dan berontak pada tatanan lama yang dirasa terlalu mengekang. Dari gerak itu lahir situasi baru yang menarik sekaligus mengundang tanya: setelah itu apa?

Hilmar Farid, 2011

Tulisan ini pernah dimuat di Jurnal Prisma edisi Gerakan Pemuda 1926-2011: Persatuan Terhenti, Kesatuan Asimetris, Vol. 30 No.2, 2011.

 Catatan Kaki

 1.Istilah “onderbouw” berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti “landasan”. Dalam bahasa politik, onderbouw mengacu pada anak organisasi sebuah partai atau organisasi politik yang lebih besar. Jadi, ada makna “bawahan” tapi saat bersamaan pengakuan bahwa yang disebut onderbouw juga merupakan basis yang penting dan tak dapat ditinggalkan.

2. Budi Utomo sebenarnya bukan organisasi pribumi pertama. Sebelumnya sudah ada Sarekat Dagang Islamijah yang dibentuk pada 1905 dan Sarekat Prijaji pada 1906. Sarekat Dagang Islamijah kemudian berkembang menjadi gerakan massa paling penting pada perempat pertama abad ke-20, sedangkan Sarekat Prijaji berumur pendek dan hilang tidak lama setelah dibentuk. Pada periode hampir bersamaan, di kalangan buruh terbentuk beberapa perserikatan untuk buruh kereta api, pegawai kantor pos, perkebunan, dan lain-lain. Sebagian besar perserikatan didominasi orang-orang Belanda, namun di dalamnya juga tergabung beberapa “orang pribumi” yang pada dekade berikutnya muncul sebagai pemimpin terkemuka. Akan tetapi, Budi Utomo tetap dianggap lebih penting karena historiografi kolonial (dan nasionalis) bias pada kalangan elite pribumi dan juga politik yang moderat.

3. Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926 (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hal. 30. Uraian berikut, kecuali disebutkan lain, berasal dari sumber yang sama.

4. Tentang dunia pers masa itu; lihat, Ahmat Adam, Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (Jakarta: Hasta Mitra, 2003).

5. Lihat, Pramoedya Ananta Toer, Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia (Jakarta: Lentera Dipantara, 2003).

6. Raden Beij Soerio Retno diterbitkan oleh Oeij Tjaij Hin di Batavia pada 1901 dan ditulis Ferdinand Wiggers, seorang jurnalis dan penulis Indo-Eropa terkenal yang menulis banyak karya sastra dalam bahasa Melayu pasar.

7. Cerita bersambung ini diterbitkan kali pertama dalam Medan Prijaji. Saya memakai versi yang diterbitkan dalam Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), hal. 301- 352.

8. Lihat, Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia (Jakarta: Hasta Mitra, 1980) dan Anak Semua Bangsa (Jakarta: Hasta Mitra, 1981).

9. Karya Shiraishi, An Age in Motion…, sangat menonjol karena mampu menangkap gerak zaman modern ini; lihat juga tinjauan RudolfMrazek, Glass House, Takashi Shiraishi, and Indonesian Studies in Motion: A Review, dalam Indonesia, Vol. 53 (April 1992), hal. 169-175.

10. Semaoen, Hikajat Kadiroen (Semarang: tanpa penerbit, 1920); Soemantri, Rasa Merdika, Hikajat Soedjanmo (Semarang: tanpa penerbit, 1924).

11. Ruth T McVey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hal. 426, khususnya Catatan Kaki 77.

12. Doris Jedamski, Balai Pustaka: A Colonial Wolf in Sheep”s Clothing, dalam Archipel, Vol. 44 (1992), hal. 23-46. Khusus mengenai perlakuan terhadap sastra tradisional; lihat, halaman 25; cf., Hilmar Farid, Kolonialisme dan Budaya-Balai Poestaka di Hindia Belanda, dalam Prisma, No. 10 (Oktober 1991), hal. 23-41.

13. Menarik untuk diperhatikan, “pemuda harapan bangsa” di masa Orde Baru memiliki beberapa ciri mirip dengan zaman itu. Di tingkat diskursif represi Orde Baru terhadap seks malah lebih dahsyat, meski (atau mungkin justru karena) dalam kenyataan kaum muda sangat “menyepelekan” urusan seks dan bahkan menjadi konsumen penting industri seks; lihat, misalnya, Julia Suryakusuma, Seks dalam Jaring Kekuasaan, dalam Prisma, No. 7 (Juli 1991), hal. 70-83.

14. Selain mengguncang hierarki kolonial, kedatangan Jepang juga memberi ruang lebih luas bagi para pemuda dari kalangan nonelite untuk berperan dalam dunia penulisan. Pramoedya Ananta Toer, misalnya, secara intens meningkatkan keterampilannya sebagai penulis di masa itu, diawali dengan menjadi pegawai kantor berita Domei; lihat, Hilmar Farid, Memories of an Aspirant: Pramoedya Ananta Toer and the Japanese Occupation of Indonesia (naskah tidak diterbitkan, 2010); cf., HB Jassin, Kesusasteraan Indonesia di Masa Jepang (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

15. Benedict Anderson bahkan menyebut revolusi Indonesia sebagai “revolusi pemuda”, karena peran sentral pemuda dalam politik di masa itu sampai dengan pertengahan 1946; lihat, Benedict R’OG Anderson, Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946 (Ithaca: Cornell University Press, 1972). Buku ini dikembangkan dari disertasi doktoral yang lebih telak menunjukkan tesis intinya, The Pemuda Revolution: Indonesia Politics, 1945-1946 (Cornell University, 1967).

16. Karya ini kali pertama diterbitkan Pustaka Jaya di Jakarta pada 1952.

17. Lihat, Angkatan 45 Sudah Mampus, dalam Spektra, 27 Oktober 1949. Dimuat dalam Budi Setiyono (ed.), Kepada Seniman Universal: Kumpulan Esai Sastra AS Dharta (Bandung: Ultimus, 2010).

18. Pembunuhan massal ini merupakan salah satu peristiwa terkeji dalam sejarah modern, tetapi hampir tak pernah dibicarakan dalam sastra Indonesia. Beberapa cerita pendek dalam majalah Horison atau novel Pergolakan karya Wildan Yatim terbitan Pustaka Jaya pada 1977, cenderung mengamini pembunuhan tersebut.

19. Korporatisme tidak hanya berlaku di kalangan pemuda, tetapi juga di semua sektor masyarakat. Di setiap sektor, penguasa mendirikan “organisasi payung”. Semua organisasi dipaksa menganut “asas tunggal” (Pancasila) dan menginduk pada organisasi payung tersebut. Setiap langkah menyebal dihadapi dengan represi dan pengucilan.

20. Lihat, Ariel Heryanto, Masihkah Politik Jadi Panglima? Politik Kesusasteraan Indonesia Mutakhir, dalam Prisma, No. 8 (Agustus 1988).

21. Salah satu insiden terjadi saat aksi protes menentang pembangunan Taman Mini di Jakarta. Sekelompok pemuda menyerang mahasiswa yang sedang berdemonstrasi; lihat, Loren Ryter, Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto”s Order? dalam Benedict R’OG Anderson (ed.), Violence and the State in Suharto”s Indonesia (Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2001), hal. 140.

22. Savitri Scherer, Yudhistira Ardi Noegraha: Social Attitudes in the Works of a Popular Writer, dalam Indonesia, No. 31 (April 1981), hal. 31-52. Tentang implikasi lebih luas karya Yudhistira terhadap kebudayaan Jawa; lihat, Benedict R’OG Anderson, Sembah-Sumpah: The Politics of Language and Javanese Culture, dalam Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hal. 194-237.

23. Yudhistira tentu bukan satu-satunya penulis dengan karya carnivalesque subversif seperti itu, meski bisa dibilang paling subversif di antara semua. Tentang karnival dalam sastra; lihat, Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World (Bloomington: Indiana University Press, 1941).

24. Cerita pendek ini diterbitkan dalam kumpulan Cinta Tak Ada Mati (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).