Sejak masih di sekolah dasar, kita telah belajar tentang wilayah Indonesia yang mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Kita juga belajar tentang panjang pantai Indonesia yang lebih dari 95.000 kilometer dan menjadikannya negeri dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Dari segi demografi, potensi bahari kita juga luar biasa. Lebih dari 160 juta orang atau 60 persen penduduk Indonesia tinggal di pesisir. Namun, mengapa hingga hari ini ekonomi Indonesia masih bertumpu pada industri pengolahan, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan peternakan yang semuanya berbasis di daratan? mengapa kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini hanya sekitar 20 persen?

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Hilmar Farid dalam Pidato Kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta pada 10 November 2014 itu sesungguhnya telah tertanam sejak dia masih belajar di Jurusan Sejarah, Universitas Indonesia, pada 1990-an. Adalah kuliah-kuliah Prof. Adrian Lapian, sejarawan maritim Nusantara, yang menggedor pikirannya. ”Kuliahnya membekas karena memang lain dari yang lain. Waktu itu belum banyak studi sejarah sosial, apalagi sejarah maritim,” kenang Hilmar.

Dalam satu kesempatan, Lapian mengundang Pierre Yves-Manguin ke kampus. Sejarawan sekaligus arkeolog Perancis ini mempresentasikan penelitiannya tentang kapal-kapal di Asia Tenggara dengan metode etnoarkeologi. Dia menelusuri masa lalu yang jauh dengan mempelajari teknologi dan pengetahuan yang ada dalam masyarakat ”tradisi” di masa kini.

Imaji tentang sejarah maritim Nusantara dan kemundurannya menghantui Hilmar. Tema ini pula yang menjadi inspirasi untuk disertasinya di Fakultas Seni dan Ilmu Sosial, National University of Singapore. Argumentasi utama dalam disertasinya mengenai imajinasi historis dan geografis dari Pramoedya Ananta Toer itu adalah bahwa proses dekolonisasi di Indonesia gagal karena tidak adanya kesadaran geografis Indonesia sebagai negeri maritim.

”Pramoedya melalui novelnya menelusuri mengapa kesadaran itu absen dalam benak kolektif kita. Ketertarikan saya bukan pada sejarah maritim per se, melainkan akar historis yang membuat kita tidak mengenal lingkungan tempat hidupnya sendiri,” sebutnya.

Imaji sejarah

Ditemui di Reading Room, Kemang, Senin (8/12) sore, Hilmar Farid berpenampilan santai berkaus oblong dan bersandal. Penampilan itu gampang menipu orang yang baru mengenalnya. Hilmar sesungguhnya pemikir serius. Dia sejarawan, akademisi, sekaligus aktivis sosial dan budaya. Aktivitasnya mencakup persoalan HAM hingga gerakan sosial.

Mengapa pembangunan kita selama ini meminggirkan maritim?

Masalah mendasar di Indonesia ini terjadi karena absennya dua hal penting, yaitu hilangnya imajinasi sejarah dan imajinasi geografis. Hal inilah yang selama ini menyebabkan pembangunan di Indonesia seperti kehilangan dasar berpijak.

Tentang sejarah. Memang sejarah masih dipelajari, tetapi tidak secara kritis. Tahun-tahun dihafalkan, tetapi konteksnya dihilangkan. Misalnya, Majapahit ataupun Sriwijaya kerap disebut sebagai dua bangsa maritim besar, tetapi tidak dengan penjelasan memadai tentang kebangkitan dan kejatuhannya. Kenapa bangkit, kenapa jatuh, apa pelajaran yang bisa dipetik? Sejarah digunakan tidak sebagai pengetahuan untuk melihat masalah sekarang, tetapi hanya sebagai warisan yang harus diingat. Sejarah akhirnya menjadi beban.

Persoalan yang lebih serius lagi adalah hilangnya imajinasi geografis. Banyak sarjana yang menyebut Indonesia negara kepulauan yang konon diterjemahkan dari archipelagic state. Padahal, ini salah konsepsi. Saya setuju dengan pemikiran Adrian Lapian, negara ini sebenarnya adalah lautan yang di dalamnya ada pulau-pulau.

Jadi, peminggiran maritim ini bukan karena kurangnya investasi atau kurangnya pengetahuan dan teknologi. Namun, masalahnya jauh lebih mendasar, yaitu terpisahnya laut dan dunia maritim dari kebudayaan kita. Sikap memunggungi laut terjadi karena berbagai perubahan penting dalam sejarah yang membalik arus kebudayaan kita.

Sejak kapan hal ini mulai terjadi?

Hilangnya imajinasi geografis ini menandai hilangnya mata rantai penting, tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Hal ini dimulai dengan kekalahan kerajaan-kerajaan di Nusantara dari Belanda, terutama setelah abad ke-17. Sejak kekalahan itu, bangsa kita perlahan beralih ke darat. Dan, itu berlangsung hingga saat ini karena cara berpikir kita ternyata masih tunduk pada pemikiran kolonial yang berbasis daratan.

Ketika kekuasaan kolonial menguat, kerajaan maritim di Nusantara satu per satu runtuh. Bersamaan dengan itu kemampuan maritim kita merosot. Kapal-kapal tidak lagi dibuat. Perlahan orang lupa dengan kemampuan baharinya.

Jadi, kekalahan dari Belanda ini bukan hanya kekalahan politik dan ekonomi melainkan juga kultural dan intelektual. Sejak itu, orang-orang di Nusantara tidak lagi memproduksi pengetahuan dan mengomunikasikannya satu sama lain. Kalaupun orang Banten hendak bertemu dengan orang Madura, harus lewat Belanda. Padahal, sebelum itu, terjadi transfer pengetahuan yang intens antaretnis dan budaya. Misalnya, undang-undang laut dari Kerajaan Gowa di Sulawesi, Amanna Gappa, dipakai di banyak tempat di Nusantara.

Namun, sejak VOC berkuasa, aturan main dan inti kehidupan sosial kita diambil alih. Secara intelektual, sejak abad ke-18 dan terutama abad ke-19, masyarakat di Nusantara tidak lagi memproduksi pengetahuan yang saling dipertukarkan. Lebih parah lagi, kita semakin mengalah pada reproduksi kolonial. Kebudayaan kita diambil alih dan pada akhirnya didefinisikan orang lain.

Bagaimana persisnya proses pengambilalihan itu terjadi?

Pada fase pertama, orang Eropa, khususnya Belanda, mempelajari dulu khazanah kebudayaan ini, kemudian dibelokkan untuk kepentingan praktis mereka. Contohnya babad, ini kan merupakan himpunan naskah yang ditulis sedemikian banyak orang dalam jangka waktu panjang. Penulisnya tidak tunggal dan sebagian besar anonim. Bagaimana membuat itu bisa mudah dipahami? Apa peralatannya?

Metode perlengkapan yang ada di Barat saat itu adalah filologi, yang basisnya dari Yunani kuno dan Latin yang sangat mementingkan otentitas. Siapa penulisnya menjadi sangat penting. Maka, begitu dapat naskah otentik ini, kemudian ditransliterasi, tetapi konstruksi pengetahuannya sendiri diabaikan. Selain itu, yang paling menyedihkan, bagian-bagian yang dianggap tidak otentik kemudian dihapus atau dihilangkan sebagaimana terjadi dengan Babad Tanah Jawi.

Fase kedua adalah pemberian struktur terhadap khazanah budaya ini sesuai pola pengetahuan Belanda. Mereka punya pola pikir, setiap bahasa ada gramatikanya. Dalam upaya menyusun gramatika ini, pasti ada paksaan. Seperti kita diminta berbahasa Indonesia yang sesuai kaidah, pasti bubar jalan. Ini Belanda membuat kodifikasi dengan cara pikir mereka sendiri, lalu menerapkannya dalam masyarakat yang hidup. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi.

Lalu, karena otoritas politiknya, mereka merasa lebih mengerti daripada masyarakat yang memiliki kebudayaan itu. Misalnya, Cohen Stuart yang tega mengatakan Ronggo Warsito tidak mengetahui bahasa Jawa kuno. Tahap ini seperti pengasingan masyarakat Nusantara dari kebudayaan mereka sendiri.

Kondisi ini disusul dengan tahap ketiga, yang terjadi pada awal abad ke-20, ketika mereka merasa sudah menguasai pengetahuan artistik dan bahasa masyarakat Nusantara. Pada fase ini, mereka mulai mengajarkan pengetahuan itu terhadap orang Indonesia sendiri. Lahirlah Purbacara dan Husein Djayadiningrat yang belajar tentang Indonesia melalui Belanda.

Apakah kolonialisasi pengetahuan ini masih terjadi?

Saya kira masih. Hingga saat ini, ilmu sosial kita belum melakukan dekolonisasi pengetahuan. Padahal, pengaruh kolonisasi pengetahuan ini sangat mendalam. Kalau diperhatikan secara serius, seluruh pengetahuan kita, kategori kita untuk memahami realitas adalah frame kolonial. Tentu harus dihargai teman-teman yang melakukan penelitian etnografi dari bawah, tetapi secara umum, konstruksi kolonial ini tidak mengalami perubahan dalam pengetahuan kita.

Cara pembangunan kita jelas masih seperti cara perencana kolonial, tidak memasukkan aspek tradisi, konteks sejarah, dan setting geografis dalam perhitungan mereka. Padahal, kita hidup sekarang ini merupakan bentukan dari sejarah. Ketika kesadaran sejarah itu absen, orang merasa kehidupan itu seperti terberi. Ini seperti orang yang membangun rumah bagus-bagus, tetapi tidak ada frame-nya.

Seandainya kita punya pengetahuan sejarah yang cukup, itu bisa membantu kita untuk melihat keadaan hari ini. Seandainya kita memiliki imajinasi geografis yang bagus, kita akan menyadari wilayah hidup kita yang sangat rentan bencana, selain juga tentang potensi kekayaannya.

Bukan hanya gempa dan tsunami, melainkan juga bahaya longsor, dan berbagai bencana alam lainnya seharusnya menjadi perhitungan utama dalam pembangunan. Karena untuk apa membangun jembatan sepanjang 10 kilometer di Selat Sunda, misalnya, jika dalam sekejap bisa hancur karena bencana. Hingga kini, pola pembangunan kota-kota kita sama sekali tidak melibatkan dimensi bencana, ekologis, apalagi geologis.

Dari mana kita bisa membenahi cara berpikir ini?

Salah satunya lewat pendidikan kritis. Masalahnya, yang diajarkan kepada anak-anak di sekolah kita lebih ke pengetahuan sejarah. Padahal, yang diperlukan adalah menjadikan sejarah kritis sebagai cara pandang.

Anak-anak di sekolah dijejali dengan berbagai pengetahuan, tetapi tidak dilengkapi kemampuan kritis untuk membangun bata-bata yang menyusun pengetahuan itu. Anak yang punya kemampuan building block ini belum tentu hafal detail angka, tetapi dia tahu persis, untuk menganalisis sesuatu pertanyaan apa yang perlu diajukan. Sikap kritis dan terus bertanya inilah yang hilang dari pendidikan kita.

Saya punya mimpi sederhana. Sekolah dasar itu belajar kenal diri. SMP belajar kenal lingkungan. SMA belajar dunia yang lebih luas, yaitu tentang posisi kritis bangsa ini di antara bangsa-bangsa lain. Saat ini, anak-anak Indonesia, bahkan pengetahuan mengenai tubuhnya sendiri saja sangat minim. Ada orangtua yang cukup maju, mau mendiskusikan tentang tubuhnya terhadap anak. Namun, mayoritas tidak. Apalagi jika anak ini memiliki perbedaan. Padahal, perlu kita ingat, angka anak berkebutuhan khusus di Indonesia sudah mencapai 11 persen. Kenapa mereka tidak kelihatan di publik? Karena tidak ada fasilitas publik yang melayani mereka.

Arus balik

Pertanyaan-pertanyaan kritis ini membawa Hilmar menyadari bahwa upaya untuk mengubah arus balik kebudayaan, khususnya budaya maritim ini, tidaklah mudah. Masalahnya, menurut dia, juga bukan mengembalikan kebudayaan yang hilang, melainkan bagaimana menghidupkan kembali kemampuan, sistem pengetahuan, cara pandang, dan cara hidup, singkatnya kebudayaan, yang dikerdilkan selama sekurangnya 200 tahun.

Setelah kejatuhan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara itu, menurut Hilmar, di beberapa tempat sebenarnya masih berlanjut kehidupan masyarakat maritim dan pesisir dalam berbagai bentuknya. Misalnya, masyarakat Bugis masih tetap mempraktikkan tradisi maritimnya. Maka, yang diperlukan saat ini adalah merajut tali sambung yang bisa mempertemukan pemikiran dan praktik ini sebagai kesatuan untuk menghadapi arus utara yang sedemikian besar.

Hilmar lalu menyoroti tentang data bongkar muat di empat pelabuhan besar yang menunjukkan tingginya angka bongkar/impor dibandingkan muat/ekspor dalam 10 tahun terakhir. Sampai hari ini, mengimpor jeruk dari Tiongkok masih lebih murah daripada mengangkut jeruk dari Pontianak ke Jakarta. Defisit perdagangan ini akan terus terjadi, apalagi seiring budaya konsumtif yang kian menggejala.

Apakah optimistis dengan perkembangan saat ini, setelah Presiden Jokowi juga mencanangkan untuk kembali ke maritim?

Tentu saya senang ketika Jokowi ngomong laut. Dia ingin membalik ini. Saya kira orang mulai sadar, pekarangan rumah kita sedemikian lama diabaikan. Namun, ketika niat baik ini harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional, saya melihat adanya formasi diskursif yang dominan kembali bekerja. Misalnya, terlalu menyederhanakan jika gagasan tentang kembali ke maritim itu diterjemahkan sebagai tol laut, dengan cita-cita sederhana membangun pelabuhan besar, berkapasitas samudra, ataupun Indonesia akan menambah banyak kapal perintis, dan persoalannya akan selesai.

Boleh bangun tol laut atau poros maritim, tetapi jika tidak berangkat dari pengenalan yang baik terhadap keadaan nyata, ini hanya akan jadi bancakan developer.

Menurut saya, sebelum kita membangun tol laut ini, paling tidak kita harus membenahi industri maritim. Bagaimana industri galangan kapal. Infrastruktur pelabuhan, siapa yang buat? Tanpa itu kita perbaiki, pemain yang akan masuk kembali lagi dari luar. Kita hanya jadi penonton. Kita sekarang sudah banyak bicara soal perikanan, tata kelola laut, tetapi frame pijakan dasarnya belum ketemu.

Tentang Hilmar Farid:

♦ Lahir: Bonn, 8 Maret 1968

♦ Pendidikan:

– Department of History, University of Indonesia (1993)

– PhD, Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore (2014)

♦ Pekerjaan dan aktivitas:

– 2014, Member, Perkumpulan Institute of Global Justice (IGJ)

– 2014, Presidium, Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan

– 2012, Chair, Perkumpulan Praxis, Jakarta

– 2012, Research Fellow, Modern Asian Thought, Inter-Asia School, Hongkong

– 2004-present, Editorial Collective. Inter-Asia Cultural Studies: Movements, Taipei (Routledge)

♦ Riset:

– 2011, Geography of Indonesian Agrarian History. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

– 2010, Oral history research of the Indonesian solidarity movement for the liberation of East Timor

– 2005, Alternative Histories in Indonesia. Leiden University, the Netherlands

– 2005, Social Sciences and Power in Indonesia, Ford Foundation

– 2004, Militarisation in Indonesia (Asian Regional Exchange for New Alternatives, Hongkong)

♦ Publikasi, antara lain:

– 2008, (with Razif) ”Batjaan Liar in the Dutch East Indies: A Colonial Antipode,” Postcolonial Studies, Vol. 11, No. 3

– 2008, ”Pramoedya dan Historiografi Indonesia”, in Ratna Saptari, Bambang Purwanto and Henk Schulte Nordholt, eds. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

– 2005, ”Indonesia’s Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965-66,” Inter-Asia Cultural Studies, Vol. 6, No. 1 (republished in Kuan-Hsing Chen and Chua Beng Huat, eds. Inter-Asia Cultural Studies Reader. London: Routledge, 2007)

– 2005, ”Failure of Reformasi and Re-militarisation in Indonesia”, Asian Exchange, Vol. 20, No. 2

– 2005, ”Class analysis in Indonesian social sciences”, in Vedi R. Hadiz and Daniel Dhakidae eds., Social Science and Power in Indonesia, Jakarta: Equinox and ISEAS

Wawancara ini ditulis oleh  Ahmad Arif dan dimuat di rubrik Persona, Koran Kompas Minggu, Desember 2014.