“Coba sebutkan lima monumen atau patung besar yang dibuat di zaman Soeharto.” Setiap semester saya meminta sekitar 40 mahasiswa senirupa menjawab, dan setiap kali hanya segelintir yang bisa menjawab dengan tepat. Saya heran, bagaimana mungkin mahasiswa senirupa generasi Orde Baru yang setiap hari dituntut bergulat dengan informasi di bidangnya, tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana itu. Ada teman pengajar yang bilang boleh jadi mahasiswa saya yang malas baca. Tapi setelah iseng bertanya ke beberapa pengajar lain, hasilnya hampir sama. Jumlah yang benar memang lebih banyak, tapi saya pikir mereka akan jauh lebih cepat menyebut nama lima karya Renaissance, apalagi lima jenis masakan Tionghoa.

Biasanya saya yang balik digugat. “Pertanyaan kamu yang aneh. Kok Soeharto dan Orde Baru dikaitkan dengan kesenian?” Bagi mereka Orde Baru identik dengan militer, kekuasaan, kekayaan, politik, korupsi, manipulasi, pembunuhan, kekerasan dan banyak hal lain, tapi tidak dengan kreasi artistik. Lalu bagaimana dengan para ahli studi budaya, aktivis politik, yang selalu bicara tentang “hegemoni Orde Baru”, cengkeraman terhadap dunia seni, pembodohan, kooptasi dan sederet istilah hebat lainnya, kalau patung dan monumen besar-besar yang dihasilkan orde itu sepertinya enggan menempel dalam ingatan?

Saya pikir mahasiswa itu ada benarnya. Soeharto memang tidak pernah dikenal sebagai pecinta seni. Beda dengan Soekarno yang sebaliknya bisa dibilang gila seni dan konon lebih senang mengundang seniman makan pagi daripada menteri kabinetnya sendiri. Para penulis biografi Soeharto tak pernah mencantumkan kata “seni” dalam indeks buku mereka, begitu pula otobiografinya tak memuat informasi apa pun tentang pandangan atau perasaan jenderal bintang lima itu tentang seni.

Di masa awal kekuasaannya sempat ada penjarahan barang-barang seni. Ribuan karya berpindah tangan, sebagian dirusak karena dianggap “subversif”, sementara para pencipta dan pemiliknya disekap di penjara, dibuang atau bahkan dibunuh. Panduannya sederhana saja, keamanan dan ketertiban. Beberapa perwira dan orang kaya yang kebetulan tertarik memanfaatkan situasi itu untuk mengumpulkan karya-karya langka dan menjadikannya modal untuk memperkaya diri di masa selanjutnya.

Tapi seni kelihatannya tidak pernah menjadi pertimbangan dalam menilai status dan kekuasaan di kalangan penguasa baru. Beda dengan para pemimpin Nazi di Jerman yang berlomba membuat koleksi pribadi, dan bersama-sama menjarah sekitar 250 ribu dari seluruh Eropa selama 12 tahun berkuasa, para jenderal dan birokrat Orde Baru merasa puas dengan satu-dua lukisan langka karya Hendra Gunawan, Trubus, Gambir Anom, dan seniman lain yang sementara itu mendekam di tahanan mereka. Dan kadang tanpa tahu bahwa pencipta karya yang mereka jarah dianggap maestro.

Di masa selanjutnya pun para penguasa ini lebih trampil menjual-beli, merampas atau saling memberi-menerima (gift-giving) ketimbang memajukan kreativitas dalam kerangka Orde Baru. Tak pernah ada perwira atau pejabat Orde Baru yang seperti Joseph Goebbels, the czar of Nazi culture, atau Heinrich Himmler, arsitek kebudayaan Nazi. Soeharto dan para pejabatnya merasa cukup berkeliling ke seluruh penjuru dan menandatangani prasasti pada gedung yang baru selesai dibangun atau meresmikan monumen-monumen.

Gagasannya juga sederhana: di sebanyak mungkin tempat harus ada monumen yang menjelaskan “sejarah perjuangan bangsa” dan menegaskan kesesuaiannya dengan Orde Baru. Itu saja. Mereka tak terlalu peduli siapa penciptanya, apalagi soal gaya atau terobosan estetika. Selama masih dalam kerangka yang aman dan tertib, silakan jalan. Hasil umumnya memang cekak, seperti patung polisi lalu-lintas di pinggir jalan yang mungkin mau dijadikan simbol stabilitas dan disiplin, tapi justru menjadi sasaran ngetem angkutan umum dan biang kemacetan karena letaknya yang strategis.

Orde Baru sebenarnya penuh dengan kebetulan, sebuah persekutuan aneh yang memuat banyak sekali kecenderungan, mulai dari perwira tinggi, pedagang asongan yang jadi pengusaha besar sampai seniman bohemian yang terangkat nasibnya karena lebih dari separuh “pesaingnya” menghilang dari panggung kesenian. Lucu juga, di masa Soekarno para seniman ini merasa tertindas, tapi saat bebas pun tak menghasilkan karya yang berarti, sampai mahasiswa senirupa pun sulit mengingatnya dengan baik.

Adalah boom minyak tahun 1970-an yang menjadi dasar para penguasa untuk mulai melirik kesenian, khususnya seni publik. Proyek pembangunan monumen dan patung untuk menegaskan klaim Orde Baru atau mengagungkan kepahlawanan militer pun dimulai. Tiga angkatan dalam militer seperti berlomba menciptakan patung-patung besar dari para tokoh yang diklaim sebagai pendahulu tradisi militer Orde Baru.

Di titik ini terjadi kebimbangan juga. Kebanyakan seniman yang tersisa tak selalu sejalan dengan apresiasi seni para penguasa. Perwira militer jelas lebih senang patung dan benda seni yang mudah dimengerti, sementara para seniman bersibuk-sibuk dengan segala yang berbau avant-garde. Sebagian besar pembuat patung dan monumen yang sesuai selera penguasa sayangnya sudah ditangkap, dibunuh atau dilarang berkarya.

Ada beberapa jalan keluar. Pertama menyuruh para seniman kiri yang kadang masih dalam tahanan membuat karya pesanan, seperti Edhi Soenarso yang membuat Monumen Pancasila Sakti. Jalan kedua, membiarkan para seniman avant-garde berkarya sesuai keinginannya di ruang-ruang publik seperti Monumen Persatuan karya But Mochtar di gedung DPR/MPR. Di tengah itu ada saja seniman yang selalu setuju membuat karya apa saja untuk menyambung napas, dan karena ketaatannya menjadi langganan para penguasa. Mungkin ini kecenderungan terbesar yang kemudian menghasilkan monumen-monumen utama Orde Baru, termasuk patung polisi lalu lintas yang ada di hampir semua kota.

Monumen yang paling hebat dan dibanggakan kiranya adalah Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, tepat berdekatan dengan sumur tempat tujuh orang perwira dibunuh dan dibuang dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa itu adalah titik awal Orde Baru menurut versi mereka sendiri dan tentu merasa perlu mengabadikannya dalam patung dan monumen. Memang selera artistiknya agak aneh, karena orang biasanya lebih subtle mengenang peristiwa tragis dalam bentuk visual, bukan mempercantik sumur yang menjadi tempat pembuangan mayat orang yang dihormati. Tapi itulah Orde Baru.

Berdekatan dengan monumen itu ada museum tentang gerakan kiri di Indonesia. Tentu bukan untuk menyanjung. Lagi-lagi ada beberapa eks-tapol yang dikerahkan untuk membuatnya. Di samping lebih murah karena cukup sepucuk surat dari Kodim untuk mengerahkannya, mereka memang dikenal sebagai tenaga handal. Tragis memang.

Tahun 1980-an saat ada boom senirupa, penguasa, pengusaha dan pejabat berlomba memesan karya untuk mengabadikan jasa mereka atau setidaknya menumpangkan nama sebagai “penyumbang” pada karya-karya orang yang dianggap berjasa. Kemegahan patung dengan sendirinya mencerminkan besarnya sumbangan dan kedekatan para penyumbang (yang rela mengeluarkan uang banyak) dengan para pejabat. Monumen-monumen dalam hal ini lebih untuk mengabadikan kedekatan hubungan ketimbang peristiwa atau orang, sehingga bentuk dan letak jarang menjadi pertimbangan.

“Waktu itu sih, pokoknya asal ada tanah kosong langsung diserobot. Gubernur biasanya setuju kalau orang istana yang minta,” ujar seorang pegawai Dinas Pertamanan DKI yang pernah ikut mengurus sejumlah proyek di masa itu. Boleh jadi ini juga yang menjelaskan mengapa patung-patung Orde Baru jarang dikenal, apalagi diingat dan dinikmati, oleh orang sezamannya.

Di kota-kota kecil suasananya lebih meriah lagi. Seringkali monumen dibangun di tengah tanah kosong sebagai tanda peresmian proyek. Saat awal menggambar tata ruang dibayangkan prasasti dan monumen itu akan menjadi pusat segala kegiatan. Tapi karena korupsi, penyelewengan dan banyak pertimbangan lain, niat itu tak pernah terwujud. Di tengah jalan seringkali pimpinan proyek berpindah tangan, sehingga monumen akhirnya dilupakan dan nyempil di sudut yang tak pernah dijangkau orang.

Tata tertib Orde Baru membangun citra publiknya menjadi kacau-balauketika berhadapan dengan subversi modal. Monumen yang semula berdiri megah di tanah lapang dikelilingi tanaman hias, dalam waktu beberapa tahun menjadi gundukan kerdil dikepung gedung belasan tingkat yang dilapis kaca memantul. Atau posisinya yang justru mengganggu ekspansi bisnis sehingga terpaksa dipindah seperti dalam kasus monumen Tonggak Samudera di Jakarta.

Bagi kesenian, Orde Baru adalah tragedi. Sementara begitu banyak seniman yang ditahan, dilarang berkarya atau dibatasi gerak-geriknya, sedikit sekali yang dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas baru, setidaknya untuk mengganti apa yang dihapus sebelumnya. Seperti dibilang mahasiswa saya, orang pun tak pernah mengaitkan Soeharto atau Orde Baru dengan kesenian kecuali dalam hal pelarangan dan pembatasan tadi. Kasihan juga, karena dalam rapat-rapat proyek monumen, seperti dituturkan seorang teman seniman, para pejabat selalu begitu yakin dan percaya betul bahwa misi “membangun kebudayaan Orde Baru” sedang berjalan dengan mantapnya.

Persekutuan dengan seniman jual kecap pun terjadi. Para pejabat Orde Baru terkenal senang dengan segala ketrampilan dan pengetahuan yang datang dari luar. Modernisasi adalah kata kuncinya, dan kiblatnya ada di Barat. Untuk seni publik dan patung, tentulah Chicago atau Paris, bukan Trowulan atau Ubud. Jadi kalau ada seniman lulusan sana, bebas G-30-S (paling tidak menurut keterangan broker-nya), tidak pernah menantang pemerintah dan lebih penting lagi berhasil mengambil hati para pejabat yang punya proyek, maka segala urusan bisa jalan lancar. Bahwa si seniman kemudian datang dengan ide avant-garde yang lumayan subversif dan sebenarnya menggerogoti kewibawaan rezim, tidak terlalu penting, karena sekalipun dijelaskan para pejabat tidak paham soal semacam itu. Seperti kisah “baju baru sang raja”, para pejabat tetap puas dan tersenyum lebar selama para pengikut masih memuji badan telanjangnya yang penuh borok.

Misi memegahkan Orde Baru dengan monumen bukan hanya gagal karena kesalahan pejabatnya, tapi juga karena tak disukai orang banyak. Di Jawa Tengah, ada sejumlah prasasti dengan tanda tangan Soeharto untuk mengenang pembangunan waduk. Setelah Soeharto mundur penduduk di sekitar monumen geger karena beberapa prasasti hilang dicuri. Di kaki batunya ada banyak coretan memaki Orde Baru dan Soeharto karena membangun waduk yang justru menyengsarakan orang banyak. Memang, bagi penduduk waduk-waduk itu adalah monumen sesungguhnya dan prasasti dengan tanda tangan adalah pemanisnya.

Mereka tak bisa meratakan waduk dengan tanah, tapi punya cukup ketrampilan dan kekuatan untuk membongkar prasasti yang terbuat dari marmer hitam dan konon mahal harganya. Seorang teman bercerita ukuran prasasti itu memang tepat untuk meja makan dan cukup banyak tukang tadah yang mau menerima barang dengan jalan pintas. Setelah pindah tangan lempengan marmer itu akan dipoles sehingga semua bekas tanda prasasti akan lenyap tak berbekas. Jadi sekalipun meja dari marmer curian itu ada di rumah Anda, tak seorang pun akan tahu. Jangan khawatir.

Hilmar Farid, 1999