1. Globalisasi di Bawah Komando Perusahaan Raksasa

A spectre is haunting the world; it is the spectre of Multi-national Capitalism. All the powers of Europe, America and Asia have entered into an unholy alliance to celebrate this spectre: Pope and President, King and Prime Minister, broker and banker conspire to impose this Spectre on the entire world economy. (Manifesto for Praxis Societies, 1998)

Untuk memahami APEC dan blok-blok perdagangan regional lainnya, terlebih dulu kita membahas asas dan perkembangan globalisasi.Istilah ‘globalisasi’ sendiri biasanya merujuk pada kenyataan makin terintegrasinya perekonomian nasional di manapun dalam tatanan kapitalisme dunia. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi, memungkinkan dunia usaha membangun jaringan produksi dan distribusi barang, modal dan jasa yang lintas-batas. Bagi para pendukung globalisasi ini, perekonomian nasional tidak punya pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan mainstream perdagangan dan pembangunan dunia ini. Dikatakan bahwa perekonomian nasional justru akan memetik keuntungan, karena produktivitas akan meningkat, arus perdagangan akan semakin efisien, sehingga menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas.

Jantung dari globalisasi ini adalah mekanisme pasar bebas, yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan ekonomi-politik secara ‘alamiah’. Di dalam pasar berbagai pihak akan bersaing untuk menjadi yang terbaik, dan dalam pertarungan survival of the fittest ini, pihak yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, akan kalah dan tenggelam. Mereka yang bertahan adalah para pengusaha, pedagang dan ‘pemain’ lain yang bekerja secara efisien. Karena itu peran pemerintah yang kerap membebani arus perdagangan dengan pajak, tarif dan berbagai kebijakan proteksionis, harus dikurangi agar ‘persaingan sehat’ benar-benar terjadi. “Biarkan pasar yang menentukan” adalah slogan dasar para pendukung globalisasi.

Bagi negara berkembang, globalisasi dianggap sebagai berkah karena memberi kesempatan kepada semua pihak untuk ‘bermain’. Setiap negara hanya perlu menyesuaikan diri dengan aturan yang ada, dan mencari ‘keunggulan komparatif’ (comparative advantage) dan tentunya siap bersaing di pasar terbuka. Penyesuaian diri di sini tidak lain dari mengurangi intervensi pemerintah yang sering mengacaukan mekanisme pasar melalui keputusan politiknya. Pemerintah sebisa mungkin tidak perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan perannya dibatasi untuk melindungi kepentingan dagang dan penanaman modal, dan terutama menghadapi perlawanan dari kaum yang tidak diuntungkan.

Tapi dalam kenyataan, globalisasi bukanlah sebuah proses yang alamiah apalagi ‘netral’ di mana semua pihak memiliki kesempatan sama. Di jantung globalisasi (kapitalis) ini adalah program neoliberal yang dikembangkan seiring dengan bangkrutnya pemikiran Keynesian di dalam ekonomi. Dalam paradigma neoliberal ini, kontrol harga, subsidi dan proteksi dan segala bentuk perlindungan dari pemerintah dianggap sebagai hambatan yang justru merusak pertumbuhan ekonomi. Dalam paradigma ini pasar menempati posisi sentral untuk mengelola perekonomian, seringkali tanpa mempertimbangkan akibat sosialnya bagi masyarakat luas.

Lebih jauh, paradigma neoliberal ini menekankan perlunya pengurangan peran pemerintah dalam segala hal yang dapat mengurangi keuntungan, termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keselamatan kerja. Pengeluaran pemerintah untuk kepentingan umum, seperti pendidikan dan kesehatan, juga dianjurkan untuk dipotong, dan dana yang berhasil disimpan itu justru dipakai untuk memberi subsidi dan fasilitas lainnya kepada perusahaan swasta. Aset pemerintah juga dianjurkan agar diserahkan kepada pihak swasta, termasuk bank, industri vital, jaringan kereta api, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih.

Paradigma neoliberal ini mewakili dan memang didukung oleh para ‘pemain utama’ di dalam proses globalisasi itu, yakni lembaga-lembaga keuangan internasional dan perusahaan multinasional serta transnasional. Fungsi resmi dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia adalah merestrukturisasi perekonomian negara-negara di dunia agar sesuai dengan mainstream kegiatan ekonomi dunia, yaitu produksi dan perdagangan yang berorientasi pada keuntungan. Perusahaan multinasional dan transnasional berada pada puncak kegiatan ekonomi, menguasai sebagian besar aset produktif yang terpenting di dunia. Menurut dugaan kasar, 300 perusahaan transnasional terbesar mengontrol sekurangnya seperempat aset produktif di dunia senilai US$5 trilyun. Total penjualan tahunan sebagian perusahaan ini jauh melampaui GDP banyak negara di dunia. Penjualan Royal Dutch/Shell dalam satu tahun misalnya sama dengan GDP Irak, sementara penjualan Mitsui dan General Motors jika digabung maka akan melampaui GDP Denmark, Portugal dan Turki, dan US$50 milyar lebih besar dari GDP seluruh negeri di Afrika Sub-Sahara.

Screen Shot 2014-06-30 at 3.52.17 AM

Proses globalisasi sesungguhnya dibentuk oleh kepentingan perusahaan-perusahaan ini. Krisis overproduction yang laten dan inheren di dalam sistem kapitalis mendorong perusahaan-perusahaan raksasa ini untuk selalu memperluas wilayah jangkauannya. Dari sini lahir kebutuhan untuk mendorong tumbuhnya rezim dagang internasional, yang akan memudahkan perusahaan transnasional dan multinasional untuk menjalankan misinya. Regionalisasi ini makin meningkat pada era 1990-an. Pada 1994, Amerika Serikat dan Kanada membentuk NAFTA, Uni Eropa menambah keanggotaannya dari 12 menjadi 15 negara, sementara di Asia-Pasifik sejumlah negara industri maju mendorong lahirnya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

2. APEC, Gurita Neoliberal di Asia-Pasifik

Dibandingkan rezim-rezim dagang regional lainnya, APEC mungkin salah satu yang terpenting, terutama karena wilayah yang akan dikelolanya merupakan bagian terbesar dari dunia ini. Jumlah penduduk di wilayah APEC ini mencapai 2,15 milyar jiwa atau sekitar 40% penduduk dunia, ekonominya secara keseluruhan dalam ukuran GNP mencapai US$12,4 trilyun atau separuh dari GNP dunia, sementara jumlah keseluruhan kegiatan dagangnya mencapai US$ 3,886 atau 71,56% perdagangan dunia. Saat dibentuk pada 1989, rezim dagang ini hanya beranggotakan 12 negara. Jumlah itu telah membengkak menjadi 21 negara. Perkembangan yang cepat ini didorong oleh kepentingan negara-negara industri maju, terutama Amerika Serikat, Kanada dan Jepang, untuk mengatasi krisis overproduction dan menurunnya tingkat keuntungan.

Pada November 1989, sebuah pertemuan tingkat menteri berlangsung di Canberra, Australia, yang menetapkan kesepakatan membentuk sebuah forum untuk mendiskusikan masalah-masalah ekonomi Asia-Pasifik dan membangun mekanisme koordinasi melalui konsultasi di antara pejabat-pejabat senior. Agendanya masih terbatas pada sektor-sektor ekonomi tertentu seperti infrastruktur, telekomunikasi dan energi, serta persiapan program untuk memudahkan perdagangan secara umum. Di tahun-tahun berikutnya berlangsung pertemuan-pertemuan tingkat menteri, yang mengembangkan gagasan pertemuan Canberra, dengan kemajuan yang relatif lamban. Baru pada 1993 APEC mulai dianggap penting setelah pertemuan para pemimpin negara di Seattle yang menetapkan kerangka kerjasama ekonomi itu sebagai salah satu blok perdagangan bebas.

Kerangka organisasi itu berkembang pesat dalam tahun-tahun selanjutnya. Di samping pertemuan para pemimpin negara anggota dan pertemuan tingkat menteri ada sejumlah forum, komite dan kelompok kerja yang tugasnya menjalankan agenda-agenda APEC. Keputusan-keputusan nyata menyangkut tujuan APEC dibuat dalam pertemuan tingkat menteri (MM) yang berdekatan waktunya dengan pertemuan para pemimpin negara (LM). Pada 1998 ini, pertemuan tingkat menteri akan berlangsung pada 14-15 November sementara pertemuan para pemimpin negara tanggal 17-18 November, keduanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari skema di atas sudah bisa dilihat bahwa APEC pada dasarnya mewakili kepentingan bisnis – sekalipun selalu diklaim sebagai kepentingan nasional atau bangsa dan negara – melalui pemerintah masing-masing. Para petinggi bisnis atau pemimpin tertinggi dari perusahaan-perusahaan terbesar di wilayah APEC bergabung di dalam APEC Business Advisory Council yang menggantikan Pacific Business Forum dan Eminent Persons Group.

Dalam pertemuan di Bogor tahun 1994 forum kerjasama ekonomi ini mencanangkan komitmennya akan perdagangan bebas melalui Deklarasi Bogor yang antara lain menyatakan:

“We further agree to announce our commitment to complete the achievement of our goals of free and open trade and investment in Asia Pacific no later than the year 2020. The pace of implementation will take into account the diferring levels of economic development among APEC countries, with the industrialized economies achieving the goal of free and open trade and investment no later than the year 2010 and developing economies no later than the year 2020.”

Agenda APEC pada dasarnya terdiri atas tiga proses yang saling terkait. Pertama, kerjasama ekonomi dan teknik untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia di antara negara-negara anggota. Kedua, dan yang terpenting adalah liberalisasi perdagangan dan investasi yang muncul saat Presiden Clinton mengundang 18 pemimpin negara anggota APEC ke Washington. Komitmen untuk memajukan liberalisasi ini diperkuat dalam pertemuan APEC di Bogor tahun 1994. Deklarasi Bogor mencanangkan komitmen untuk menghapus semua hambatan perdagangan dan investasi pada 2010 bagi negeri indutsri maju dan 2020 bagi negeri berkembang. Komitmen umum ini kemudian dirinci dalam Collective Action Plan yang disusun bersama, dan Individual Action Plan yang disusun oleh masing-masing negara anggota. Ketiga, dan yang paling lemah, adalah agenda pembangunan berkelanjutan. Walaupun sudah ditetapkan dalam pertemuan APEC tahun 1993, sampai sekarang proses itu baru berupa sejumlah proyek berskala kecil dalam bidang pembangunan pengembangan kapasitas, dan sejumlah pertemuan dan pernyataan yang tidak berdampak luas.

Tidak semua kesepakatan dalam APEC dicapai dengan mulus, karena perbedaan kepentingan dan cara pandang di antara negara-negara anggota. Jepang dan Malaysia misalnya secara terbuka menolak tuntutan Amerika Serikat agar membuka semua sektor bagi penanaman modal asing dan perdagangan bebas. Sejumlah negara lain yang juga menentang dominasi Amerika Serikat tetap ingin mempertahankan APEC sebagai forum konsultasi yang memudahkan kerjasama ekonomi. Namun, gejolak kecil yang dilandasi perbedaan kepentingan antara negara-negara anggota tidak berpengaruh terhadap komitmen dasar untuk menghapus hambatan terhadap perdagangan dan penanaman modal lintas-batas.

Pemerintah Indonesia menjabarkan komitmennya terhadap agenda liberalisasi perdagangan dan penanaman modal dalam APEC melalui pemotongan tarif dan non-tarif agar mencapai tujuan perdagangan bebas dan terbuka pada 2020. Di sektor jasa, pemerintah telah melakukan liberalisasi industri telekomunikasi dan perbankan. Dalam jangka pendek, langkah ini akan dilanjutkan dengan melonggarkan hambatan bagi pembukaan cabang bank asing, dan menghapus berbagai tindakan diskriminatif serta hambaran di bidang-bidang lainnya. Dalam hal penanaman modal, Indonesia telah menghapus hambatan-hambatan di bidang yang selama ini dilindungi, seperti retail trade. Prosedurnya juga dipermudah, misalnya dengan melimpahkan wewenang untuk menyetujui penanaman modal di atas US$100 juta dari tangan presiden ke pada Menteri Investasi/Ketua BKPM. Di masa selanjutnya, secara bertahap pemerintah akan mengurangi segala jenis hambatan untuk memenuhi target perekonomian bebas dan terbuka pada 2020.

Sementara untuk memudahkan prosedur perdagangan dan penanaman modal, pemerintah secara bertahap mengadopsi berbagai standar internasional dan menyiapkan landasan hukum guna menyesuaikan diri. Di samping itu Indonesia menjadi anggota dari berbagai badan kerjasama akreditasi dan penetapan standar internasional, seperti International Accreditation Cooperation, Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation dan International Accreditation Forum. Di bidang bea dan cukai, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian seperti menggunakan sistem Electronic Data Interchange (EDI), dan merumuskan UU Pabean 1995 yang sesuai dengan Basic Principles of the WTO Valuation Agreement. Berbagai langkah deregulasi juga dilakukan untuk mempermudah modal internasional untuk bergerak di bidang perdagangan, termasuk sektor-sektor yang sebelumnya dilindungi oleh negara.

Bahasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen APEC sangat teknis sifatnya dan kadang menyembunyikan maksud sesungguhnya. Tapi pengamatan yang seksama memperlihatkan bahwa APEC tidak hanya mengatur mekanisme arus modal, barang dan jasa, melainkan lebih jauh mengubah orientasi perekonomian nasional negara anggotanya dengan dampak antara lain:

  1. Berkurangnya kontrol negara (dan rakyat) terhadap perusahaan multinasional dan transnasional serta penanaman modal asing, sehingga terjadi ekspor keuntungan yang tidak terbatas.
  2. Swastanisasi aset publik, seperti perusahaan negara, dan layanan publik lainnya yang dianggap tidak efisien dan tidak mampu bersaing dalam era globalisasi. Swastanisasi ini berarti menangani urusan publik dengan orientasi keuntungan, yang jelas akan merugikan kepentingan rakyat miskin.
  3. Pemberian insentif bagi penanaman modal asing, dalam bentuk penyediaan tenaga kerja yang murah, keringanan pajak, dan beberapa fasilitas lain. Usaha menarik penanaman modal internasional seringkali dilakukan atas tanggungan rakyat banyak, yang kehilangan berbagai fasilitas publik.
  4. Eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar, karena dihapusnya hambatan terhadap daya jangkau perusahaan besar. Hal ini sangat terasa dalam bidang pertambangan dan energi, serta kehutanan.
  5. Meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan, akibat ‘persaingan bebas’ antara kekuatan yang tidak seimbang. Bukan hanya rakyat kebanyakan yang menderita, tapi juga industri domestik yang sangat lemah daya saingnya dibandingkan perusahaan multinasional dan transnasional.

Dalam kerangka APEC dan neoliberalisme, sektor industri di negeri berkembang menghadapi berbagai persoalan yang serius. Integrasi ke dalam ekonomi (kapitalis) global berarti terhambatnya kesempatan untuk membangun industri nasional yang melayani kepentingan rakyat, dan di pihak lain menciptakan ketergantungan terhadap negara industri maju. Liberalisasi perdagangan dan penanaman modal ini akan lebih jauh menempatkan industri domestik dalam posisi lemah dan tergantung. Krisis yang melanda Indonesia membuktikan hal itu, ketika sejumlah besar perusahaan domestik terpaksa ditutup karena tidak mampu bersaing. Hal ini berakibat meningkatnya angka pengangguran dan sekaligus memperkecil basis perkembangan industri nasional yang sangat terbatas itu.

3. Buruh Dalam Cengkeraman Neoliberalisme

Pada 1997, masih dengan keyakinan penuh, Direktur IMF Michel Camdessus mengatakan bahwa globalisasi menguntungkan bagi semua pihak termasuk buruh. Ia menunjuk pengalaman negara-negara industri baru (newly industrialized countries) seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Dalam perkiraannya saat itu, negara-negara Asia Tenggara lainnya (umumnya anggota APEC) akan mengikuti jejak pengalaman tersebut. Keyakinan sama juga diidap para pemimpin negara-negara anggota APEC, yang melihat kerjasama ekonomi regional itu akan membantu anggotanya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing secara internasional.

Memang, jika kemajuan diukur semata-mata dari angka pertumbuhan, argumen para pembela liberalisasi perdagangan dan penanaman modal ini dapat diterima. Tapi lain halnya jika pertumbuhan itu ditempatkan dalam kerangka perkembangan masyarakat secara umum. Dalam World Employment Report 1998-99, International Labour Organization (ILO) melaporkan bahwa pada akhir 1998, sekitar satu milyar buruh atau sepertiga dari angkatan kerja dunia, berada pada posisi unemployed atau underemployed. Di Asia, tingkat pertumbuhan yang menakjubkan selama tiga dekade – dengan angka pertumbuhan rata-rata 8% per tahun – berjalan seiring dengan kondisi tenaga kerja yang justru semakin buruk.

Di dalam globalisasi dan juga agenda rezim dagang regional dan internasional, muncul strategi labour flexibilization yang merupakan respon pengusaha terhadap tekanan pasar yang semakin bebas dan kuat persaingannya. Menurut para pembela globalisasi kapitalis, strategi ini juga akan menguntungkan buruh karena memberi kesempatan kerja lebih luas dengan menciptakan sistem kerja paruh-waktu (part time jobs), memudahkan negosiasi antara buruh dan perusahaan yang lebih fleksibel menghadapi tuntutan pasar, meningkatkan harkat buruh dengan membiarkan mereka bernegosiasi langsung dengan perusahaan tanpa perantaraan pihak ketiga seperti serikat buruh, memungkinkan adanya kepuasan kerja dengan menyesuaikan jenis dan beban pekerjaan dengan kemampuan buruh.

Namun, dalam kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Kondisi kerja dan kehidupan buruh dalam globalisasi justru semakin merosot, terutama di negeri Dunia Ketiga. Strategi labour flexibility itu jelas menguntungkan perusahaan semata-mata dan berbagai ‘keuntungan’ bagi buruh yang disebutkan di atas, tidak pernah terjadi. Salah satu akibat dari pelonggaran hubungan kerja, yang menempatkan buruh dan posisi tawar yang sangat rendah, adalah mudahnya perusahaan melakukan pemecatan. Hal ini jelas terlihat dalam krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Dalam waktu kurang dari satu tahun, terjadi pemecatan massal di hampir semua sektor industri. Menurut laporan ILO tahun 1998, sampai akhir tahun tersebut sekitar 5,5 juta buruh dipecat, umumnya di sektor industri manufaktur ringan, konstruksi dan perdagangan. Menteri Tenaga Kerja Theo Sambuaga sementara itu memperkirakan bahwa jumlah pengangguran pada akhir 1998 akan mencapai sekitar 13,4 juta orang (Kompas, 21/7/98).

Gelombang pemecatan massal itu menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat serius. Letupan-letupan sosial yang melanda Indonesia sampai saat ini antara lain terjadi karena hancurnya sistem kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan dan keamanan kerja (job security). Buruh yang dipecat pun umumnya tidak bisa kembali ke desa, karena proses industrialisasi yang berlangsung sejak 1970-an melakukan penjarahan terhadap tanah-tanah rakyat dan memperkecil kesempatan kerja di desa. Dengan kemampuan dan kapasitas yang terbatas buruh terpaksa menjual tenaga kerjanya di tempat lain. Menteri Sosial Justika Baharsjah misalnya menyebutkan sekitar 11.000 buruh perempuan yang dipecat semasa krisis terpaksa menjadi pekerja seks (Pikiran Rakyat, 20 Juli 1998). Persaingan mencari kerja yang tinggi dan downsizing di semua sektor berakibat sulitnya mendapatkan pekerjaan kembali sebagai buruh industri.

Sementara itu kehidupan buruh yang masih dipertahankan juga tidak membaik. Justru kehidupan mereka semakin terancam karena strategi labour flexibilization dan mekanisme pasar bebas yang hanya melayani kepentingan perusahaan.

1. Organisasi Produksi

Penegakan corporate rule melalui rezim perdagangan seperti APEC memberi keleluasaan besar bagi pengusaha untuk menetapkan skema produksi baru di industrinya. Dalam beberapa tahun belakangan muncul kecenderungan berlakunya skema perekrutan tenaga kerja yang memungkinkan para pengusaha mendapatkan tenaga kerja dengan harga lebih murah. Pada dasarnya, skema itu mengurangi jumlah buruh tetap, kecuali pada sejumlah posisi penting atau tingkat supervisor, dan menggantinya dengan sejumlah besar buruh yang direkrut berdasarkan kontrak, kerja paruh-waktu atau dalam status magang.

Sistem kontrak semacam ini lazim ditemui dalam sektor konstruksi, tapi mulai digunakan juga dalam sektor-sektor lain, termasuk manufaktur ringan. Dalam sebuah penelitian tentang penggunaan buruh kontrak di daerah industri Tangerang dan Surabaya, terungkap bahwa hampir semua (sekitar 90%) perusahaan yang diteliti menggunakan sistem kerja kontrak. Jumlah buruh kontrak ini bervariasi antara 10% sampai 90% dari keseluruhan jumlah buruh di masing-masing industri. Di sektor manufaktur ringan, seperti garmen dan tekstil, jumlah buruh kontrak dan tidak tetap jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kecenderungan yang sama juga ditemui di beberapa negara Asia lainnya. Di Filipina misalnya, pada 1992 ditemukan 73% pabrik telah menggunakan berbagai skema kerja yang fleksibel seperti itu.

Sistem kontrak. Buruh terikat dalam kontrak dengan perusahaan selama tiga bulan dengan upah pokok yang sama seperti buruh tetap, tapi tanpa tunjangan dan bonus. Pada akhir masa kontrak mereka mendapat kesempatan untuk memperbarui kontrak dengan persyaratan harus dapat memenuhi target produksi perusahaan, yang sangat ditentukan oleh pesanan atau tersedianya bahan baku. Dalam situasi krisis atau perusahaan mengalami masalah, buruh kontrak ini yang paling cepat ‘dikorbankan’. Dan karena statusnya sebagai buruh tidak tetap, maka mereka tidak mendapat pesangon dan pemberitahuan sebelumnya dari pihak perusahaan seperti layaknya buruh tetap.

Sistem magang. Buruh yang melamar di pabrik diterima dengan ‘masa percobaan’ selama tiga bulan, dengan ketentuan bahwa pada akhir masa itu perusahaan akan menentukan apakah kontraknya diperpanjang atau tidak. Di atas kertas, dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri kontrak adalah prestasi kerja dan disiplin buruh yang bersangkutan. Tapi dalam prakteknya, status ‘masa percobaan’ ini sering digunakan oleh pengusaha untuk menghindar dari kewajiban membayar berbagai macam tunjangan dan pesangon jika kemudian buruh dipecat. Di banyak perusahaan ada buruh yang telah bertahun-tahun bekerja dengan status ‘masa percobaan’. Dari segi upah, buruh magang ini menerima lebih sedikit dari ketentuan upah minimum, walaupun beban dan waktu kerjanya sama seperti buruh tetap.

Buruh lepas harian. Kondisi buruh harian atau borongan yang paling buruk di antara tiga kategori ini. Tidak ada ikatan apapun antara pabrik atau perusahaan dengan buruh harian, karena hubungan kerja berakhir setelah target dipenuhi, dan harus diperbarui setiap hari dengan ‘perjanjian’ yang baru. Dalam membuat ‘perjanjian kerja’ ini buruh umumnya berhubungan dengan mandor, sehingga perusahaan terhindar dari berbagai kewajiban dan ikatan formal dengan buruh. Buruh harian ini kadang tidak mendapat imbalan dalam bentuk upah pokok, tapi hanya dalam bentuk ‘uang rokok’ atau ‘uang makan’, bergantung pada perusahaan tempatnya bekerja. Di beberapa pabrik garmen dan tekstil, sistem harian ini dipakai untuk pekerjaan bongkar-muat dengan imbalan ‘uang rokok’ sekitar Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per hari.

Jenis dan sistem kerja kontrak, magang dan harian/borongan ini bervariasi dari satu industri ke industri lain. Masing-masing pabrik pun bisa menerapkan sistem kerja yang berbeda-beda, karena tidak ada aturan yang mengikat. Dalam sistem ini perusahaan tidak membuat kesepakatan kerja bersama (KKB) dengan buruh yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Buruh paling hanya menerima secarik kertas yang menyatakan mereka diterima untuk bekerja selama jangka waktu tertentu. Segala keputusan menyangkut hak dan kewajiban ada di tangan pengusaha. Di beberapa industri bahkan tidak ada kesepakatan tertulis apapun, dan buruh hanya menerima informasi tentang pekerjaan, hak dan tanggungjawabnya secara lisan dari mandor atau pihak yang merekrut.

Sistem ini sangat menguntungkan perusahaan, karena terlepas dari berbagai kewajiban yang harus dipenuhi jika menggunakan tenaga buruh tetap. Sementara bagi buruh, sistem itu senantiasa mengancam keamanan kerja (job security) karena dengan mudah hubungan kerjanya berakhir saat perusahaan tidak memerlukan tenaganya. Posisi tawarnya di hadapan pengusaha pun sangat rendah, karena kesepakatan kerjanya bersifat sementara. Untuk memulai atau memperpanjang kontrak, buruh terlebih dulu menerima persyaratan pengusaha yang tidak menguntungkan.

Sistem kontrak ini juga bersifat individual, artinya langsung antara buruh yang bersangkutan dengan pihak perusahaan. Jika terjadi perselisihan, maka perusahaan hanya berhadapan dengan individu buruh, dan bukan dengan organisasi atau serikat buruh. Buruh kontrak, magang apalagi harian umumnya tidak tergabung dalam serikat buruh, sehingga sangat kesulitan untuk memperjuangkan kepentingannya. Di tingkat global, memang ada kecenderungan membangun industri yang de-unionized, di mana peran serikat buruh sangat dibatasi dan bahkan dihilangkan. Ikatan kerja dibangun langsung antara perusahaan dengan individu buruh, dengan dalih bahwa ikatan semacam itu ‘lebih personal’ dan menjamin kepentingan individu yang berbeda-beda.

Dalam sebuah investigasi terhadap kondisi kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan Bandar Lampung, harian Merdeka menjelaskan sistem kerja kontrak secara rinci. (Merdeka, 6-9 Oktober 1997). Di pelabuhan tersebut ada ribuan TKBM yang bekerja untuk BUMN dan perusahaan swasta, berdasarkan kontrak atau sistem borongan. Mereka bekerja selama 14 jam sehari, mulai pukul 7.00 pagi sampai 9.00 malam, bergantung pada jumlah barang yang akan dibongkar-muat. Upah pun ditetapkan berdasarkan hasil kerjanya, dan buruh mengaku pendapatannya berkisar antara Rp 2.500 sampai Rp 4.000 per hari. Dengan status borongan/harian, TKBM tidak dapat menuntut upah pokok, apalagi tunjangan dan bonus. Perusahaan juga tidak menyediakan fasilitas keselamatan kerja padahal resiko terjadi kecelakaan di pelabuhan bongkar-muat sangat tinggi. Bahkan jika ada kecelakaan – yang sering terjadi – perusahaan ‘menutup mata’ dan melemparkan kesalahan kepada buruh.

Hampir semua perusahaan memiliki unit SPSI, tapi organisasi ini selama bertahun-tahun tidak pernah melakukan sesuatu, baik mengenai penetapan status kerja, perbaikan upah dan kondisi kerja, maupun membantu buruh dalam perselisihan dengan perusahaan. Di beberapa perusahaan berdiri koperasi TKBM, yang fungsinya di samping merekrut dan membuat kontrak, juga memberikan pelayanan kesehatan jika terjadi kecelakaan. Namun, para buruh mengaku bahwa koperasi inipun hanya berfungsi untuk menetapkan upah, dan tidak dapat membela kepentingan buruh saat berhadapan dengan perusahaan.

Aturan hukum untuk melindungi kepentingan buruh yang bekerja dalam sistem kontrak ini pun sangat minim. Dalam RUU Ketenagakerjaan No. 25/1997 masalah sistem kerja temporer ini tidak banyak disinggung, apalagi diuraikan hak dan tanggungjawab masing-masing pihak. Ketentuan yang lebih rendah, seperti SK Menaker Per-05/Men/1986 menguraikan definisi kerja yang sifatnya temporer, tapi tanpa menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Penegakan aturan yang minim inipun sangat lemah, terutama karena buruh tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif.

2. Intensifikasi Kerja

Di samping masalah status buruh yang merugikan, produk globalisasi yang lain adalah intensifikasi kerja. Dibebaskannya arus penanaman modal melalui mekanisme seperti APEC, memungkinkan produksi barang dipecah ke dalam sejumlah unit yang membentuk sebuah jaringan sub-kontrak. Bagian tertentu dari proses produksi dikerjakan oleh perusahaan kecil dalam jaringan sub-kontrak itu yang menggunakan skema kerja kontrak, magang atau harian/borongan. Dengan mekanisme ini perusahaan induk dapat meningkatkan produktivitas tanpa perlu menambah biaya produksi, yang harus dikeluarkan seandainya seluruh proses produksi dikerjakan dalam satu pabrik.

Waktu kerja adalah salah satu persoalan terpenting. Menurut hukum yang berlaku, jam kerja di Indonesia untuk setiap sektor industri adalah 7 jam sehari atau 40 jam seminggu. Perusahaan diharuskan memberi istirahat kepada buruhnya setiap empat jam, selama sekurangnya satu setengah jam. Kerja lembur diizinkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh dengan pembayaran upah lembur. Perusahaan di Indonesia pada umumnya menaati ketetapan tentang jam kerja ini, tapi masalahnya adalah pembayaran upah lembur yang kadang tidak sesuai, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali. Pembayaran upah yang dilakukan mingguan dan bulanan memberi peluang perusahaan melakukan manipulasi, karena sistem perhitungannya yang cenderung membingungkan buruh. Slip pembayaran upah seringkali tidak diberikan kepada buruh, sehingga mereka tidak tahu komponen upahnya seperti apa.

Beban kerja juga cenderung meningkat, karena perusahaan seringkali harus memenuhi target tertentu dalam jangka waktu yang sama. Di beberapa perusahaan garmen, buruh diharuskan memenuhi target dalam jangka waktu tertentu, dan jika gagal memenuhi target tersebut, maka jam kerjanya diperpanjang tanpa penambahan upah. Digunakannya mesin-mesin baru yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi tidak selalu berarti berkurangnya beban kerja, karena perusahaan juga sering mengurangi jumlah buruhnya untuk menghemat biaya produksi. Sementara itu, kontrol terhadap proses produksi pun makin ketat. Manajer-manajer dari Korea Selatan dan Taiwan di kalangan buruh terkenal sebagai ‘orang yang keras’, artinya memberlakukan disiplin yang sangat ketat di tempat kerjanya. Beberapa buruh perempuan menceritakan pengalaman mereka di pabrik, yang hanya diberi waktu dua menit untuk buang air, dan kalau terlambat kembali maka dikenakan sanksi.

3. Upah Rendah

Sementara hubungan kerja menjadi semakin fleksibel, pemerintah tetap memegang peran sentral dalam menentukan upah buruh di setiap sektor industri melalui kebijakan upah minimum regional (UMR). Di masa krisis, inflasi meningkat drastis dan akibatnya harga-harga barang, termasuk bahan kebutuhan pokok, melambung tinggi. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, sangat lamban menanggapi perkembangan ini. Kenaikan upah sebesar 15% pada akhir Juni 1998 tidak banyak artinya jika dibandingkan laju kenaikan harga-harga barang. Seperti ditunjukkan tabel di bawah ini, upah riil buruh merosot tajam dalam waktu satu setengah tahun. Jika pada bulan Juni buruh masih mampu membeli 6,27 kg beras dengan upah yang diterimanya, maka pada Juni 1998 jumlah itu merosot sampai 2,64 kg beras.

Screen Shot 2014-06-30 at 3.52.28 AM

Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, upah buruh di Indonesia termasuk yang paling rendah, terutama di sektor manufaktur ringan dan konstruksi yang menjadi sasaran dari agenda APEC. Kenaikan upah, terutama dalam dua tahun terakhir, selalu menjadi tuntutan dalam aksi-aksi mogok yang dilancarkan buruh. Menurut pengakuan beberapa buruh yang ditemui, dalam hampir semua aksi mogok masalah kenaikan upah ini menjadi salah satu tuntutan pokok.

Penutup

Menghadapi tekanan rezim dagang regional dan lembaga keuangan internasional banyak pihak beranggapan bahwa tidak ada pilihan lain bagi siapapun kecuali menyesuaikan diri dengan agenda neoliberal yang dijelaskan di atas. Pemerintah di negeri berkembang berlomba untuk lebih dulu mencapai target liberalisasi perdagangan dan penanaman modal, yang sesungguhnya justru akan menjerumuskan mereka dalam kesulitan lebih besar. Bagaimanapun, dalam race to the bottom ini muncul juga berbagai alternatif, termasuk dari gerakan buruh.

Dalam kerangka alternatif ini, gerakan rakyat pada umumnya harus memperjuangkan demokratisasi rezim dagang regional dan lembaga keuangan internasional, agar memasukkan agenda sosial-politik dalam proses perundingan dan pengambilan keputusannya. Di samping itu tidak ada pilihan lain bagi gerakan buruh untuk melawan kerangka neoliberal secara kolektif, bekerjasama dengan lapisan dan sektor masyarakat lain yang juga dirugikan.

Hilmar Farid, 1998