PASCA Orde Baru (Orba), membicarakan Peristiwa pembantaian massal 1965 bukan lagi suatu hal yang tabu. Sayangnya, cara pandang terhadap Peristiwa itu sendiri masih parsial. Sebagian besar pengkaji dan pemerhati salah satu tragedi terbesar di dunia pasca Perang Dunia II, melihatnya melulu dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak salah sesungguhnya, tetapi menganggap Peristiwa tersebut sebagai semata persoalan HAM merupakan sebuah kekeliruan besar dalam memahami sejarah perkembangan ekonomi-politik Indonesia pasca tragedi tersebut. Salah seorang yang mencoba keluar dari mainstream HAM itu adalah Hilmar Farid, sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) yang juga merupakan pengajar di Cultural Studies Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI). Dalam perbincangannya dengan Fildzah Izzati dari Left Book Review (LBR), Fay (demikian ia biasa disapa) mengatakan bahwa Peristiwa 1965 itu sangat mempengaruhi tidak saja perkembangan politik kelas (buruh, tani, perempuan) hingga saat ini, tapi juga menjadi syarat penting bagi perkembangan kapitalisme di Indonesia. Lalu bagaimana pembunuhan massal 1965 terjadi, dengan tujuan apa, dan bagaimana pengaruhnya hingga kini? Berikut petikannya:

Dalam salah satu tulisan Anda, disebutkan bahwa pembunuhan massal 1965 lebih dari sekedar pelanggaran HAM, tapi juga berkaitan sangat erat dengan kondisi ekonomi politik pada masa itu, dimana penghancuran gerakan buruh, tani, dan ormas progresif secara sistematis merupakan bagian tak terpisahkan dari proses akumulasi primitif yang terjadi. Bisakah Anda jelaskan hal ini lebih lanjut?

Pertama mesti diingat bahwa pembunuhan massal 1965 tidak terjadi secara acak. Pembunuhan itu dilakukan secara teratur, sistematis, dan dengan sasaran yang jelas: serikat –serikat buruh, petani dan kekuatan politik berbasis kelas. Pembunuhan bukanlah ‘amuk massa’ seperti yang coba dikesankan banyak orang, melainkan rangkaian tindakan yang sistematis dan terencana, melibatkan birokrasi dan organisasi anti-komunis. Orang ditangkap dan ditahan di kantor polisi atau markas militer, lalu secara bertahap dibawa pergi untuk dibunuh. Tujuannya jelas untuk menghabisi kekuatan politik berbasis kelas. Di sektor tertentu seperti industri minyak yang memerlukan tenaga trampil, pembersihan tidak mungkin dilakukan menyeluruh. Alhasil kaum buruh yang bergabung dengan organisasi kiri tidak dibunuh tapi bekerja di bawah todongan senjata. Praktek represi semacam ini masih kita lihat pada tahun 1980an dan bahkan 1990an. Semua dilakukan sangat sistematis untuk menyebar ketakutan.

Semua ini, saya kira, menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat proses akumulasi kapital. Semua kekuatan yang menghalangi potensi akumulasi itu dihancurkan. Misalnya di Sumatera Timur, Jawa Timur, atau Bali, di mana kerjasama atau gotong royong – kalau meminjam istilah Sukarno – dan kolektivitas masih sangat tinggi. Pembunuhan massal di sini bukan hanya berarti hilangnya nyawa manusia, tapi juga hancurnya sistem sosial yang mereka hidupi. Di Bali, orang ‘berkesenian’ itu sebagai bagian dari hidupnya sehari-hari. Penari, pematung, pelukis itu juga bertani karena memang bidang-bidang kegiatan itu tidak dilihat terpisah. Kalau petani berkumpul menunggu datangnya panen, ya menari, melukis dan sebagainya. Tapi sekarang menari jadi komoditas dan terpisah dari kehidupan petani. Anak-anak belasan tahun jadi ‘penari profesional,’ tampil di depan turis dengan bayaran tidak seberapa. Pertunjukan yang biasanya beberapa jam disingkat-padatkan agar sesuai dengan selera turis. Perubahan sikap, cara pandang, dan praktek berkesenian ini bukan sesuatu yang alamiah sekadar mengikuti perkembangan zaman. Zaman tidak berubah dengan sendirinya. Kapital di Indonesia dan Bali pada khususnya bisa tumbuh berkembang menjalar ke segala bentuk kehidupan karena adanya represi. Pembunuhan massal berperan penting menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya, menyiapkan ‘lahan’ bagi akumulasi kapital.

Akumulasi kapital di mana pun juga harus memiliki titik awal. Dalam buku Kapital, Marx menyebutnya ‘akumulasi asali’ atau sering juga diterjemahkan sebagai ‘akumulasi primitif.’ Proses akumulasi asali ini selalu melibatkan kekerasan seperti land enclosure di Inggris, kolonialisme di Asia, dan sebagainya. Pembunuhan massal 1965, menurut saya, adalah salah satu momen akumulasi asali yang menghancurkan sistem sosial dan kekuatan politik yang menghalangi ekspansi kapital.

Bagaimana Anda memandang peristiwa 1965 dan kaitannya dengan kapitalisme serta gerakan buruh saat ini?

Saat ini ingatan buruh mengenai peristiwa 1965 sendiri saya kira sangat terbatas, tapi bukan berarti tidak ada pengaruh sama sekali. Pewarisan ingatan dalam gerakan buruh juga masih berjalan sampai sekarang, seperti terlihat dari stigma ‘komunis’ yang masih kerap digunakan untuk memukul lawan. Bedanya mungkin sekarang stigma tersebut sudah tidak efektif seperti dulu. Kalau di masa Orde Baru dituduh komunis akibatnya bisa fatal. Orang dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuh karena tuduhan itu. Sekarang sudah beda. Stigma komunis tidak lagi efektif. Yang dituduh sekarang malah balik nantang: kalau komunis memangnya kenapa?

Selain itu, perubahan apa yang terjadi pada formasi politik kelas di Indonesia pasca 1965?

Ini menarik. Sebelum 1965 diferensiasi sosial itu ada, tapi belum begitu menonjol. Tentu ada yang kaya dan ada yang miskin, tapi perbedaannya belum begitu tajam. Walau begitu politik yang berbasis kelas justru kuat. Serikat buruh kuat, serikat tani kuat, organisasi berbasis kelas ada di mana-mana, partai politik pun berbasis kelas. Ideologi yang berbasis kelas pun sangat menonjol. Setelah 1965 keadaan berubah. Diferensiasi sosial menjadi semakin menonjol, perbedaan kaya-miskin sangat tajam. Tapi pada saat bersamaan ekspresi politik berbasis kelas dihabisi. Di daerah pedesaan, misalnya, sewaktu ada Revolusi Hijau pada akhir 1960an, terjadi diferensiasi sosial yang hebat akibat pengenalan teknologi. Terjadi proletarianisasi di desa-desa dalam skala yang masif. Perbedaan dan ketimpangan kelas menjadi menonjol. Tapi pada saat bersamaan, penguasa Orba memberlakukan kebijakan ‘massa mengambang’ yang melarang kegiatan politik berbasis kelas, apalagi di desa. Akibatnya ekspresi politik meluap ke samping dan menjadi konflik horizontal antar agama dan etnik. Prakteknya masih kita rasakan sampai sekarang.

Anda sering mengatakan bahwa kapital adalah relasi sosial, bukan sekedar kepentingan borjuis semata di dalamnya. Bagaimana menjelaskan posisi tersebut dalam konteks saat ini dan kaitannya dengan 1965?

Saya bertolak dari pemikiran Marx dalam Kapital yang mengatakan kapital bukanlah benda (thing). Di sini saya berbeda misalnya dari Richard Robison yang dalam Rise of Capital menganggap kapital itu sama dengan modal uang. Mereka yang punya uang banyak bisa menguasai produksi secara keseluruhan dan menjadi dominan dalam politik. Seringkali lupa bahwa uang hanya mungkin dilipatgandakan kalau ada kerja atau gerak yang menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, prasyarat akumulasi kapital itu bukan hanya adanya uang dalam jumlah tertentu, tapi juga adanya akses terhadap bahan mentah yang akan diolah dan juga – ini mungkin paling penting – tersedianya tenaga kerja yang bisa dibeli. Kapital adalah kuasa untuk menggerakkan seluruh proses ini, bukan cuma uangnya.

Pembunuhan massal 1965 menurut saya punya fungsi ‘membersihkan lahan’ agar akumulasi kapital bisa berjalan. Kuncinya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja, dengan titik berat pada yang belakangan, karena ketersediaan bahan mentah juga mensyaratkan adanya tenaga kerja yang mengambil dan menyediakannya. Di masa sebelumnya, orang tidak tertarik untuk menjual tenaga kerja kepada pemilik uang, karena masih ada banyak cara lain menyambung hidup. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa orang kemudian dipaksa agar tunduk pada hukum akumulasi kapital. Pembunuhan massal 1965 di Indonesia adalah salah satu episode paksaan itu.

Robison dalam Rise of Capital sepertinya mengabaikan soal itu. Ia sibuk membandingkan kekayaan para pemodal dan jaringan politiknya dengan penguasa negara. Informasinya bisa saja penting, tapi pertanyaan pentingnya: yang mau dijelaskan kemudian apa? Ini kan seperti who’s who dalam bisnis di Indonesia. Sementara tentang peristiwa 1965 yang begitu sentral dalam ‘kebangkitan kapital’ di Indonesia hampir tidak disebut sama sekali, hanya beberapa baris saja.

Bagaimana pendapat Anda mengenai kajian-kajian akademik tentang Peristiwa 1965 yang ada hingga saat ini? Apa tugas yang belum diselesaikan baik oleh para ilmuwan sosial politik maupun sejarawan terkait pembunuhan massal 1965?

Masih banyak yang perlu dikerjakan, terutama memeriksa dampak dari pembunuhan massal terhadap berbagai cabang atau sektor industri secara empirik. Sektor pariwisata di Bali, misalnya, pembunuhan massal di sana termasuk yang paling masif secara proporsi. Saya kira ini banyak pengaruhnya terhadap cara pandang orang atas kehidupan sosial, praktek ekonomi dan politik. Pembunuhan massal juga berpengaruh terhadap pola kepemilikan tanah. Ernst Utrecht, seorang ahli hukum dan sosiologi, mencatat bahwa setelah 1965, terjadi land reform terbalik. Artinya tanah yang sudah didistribusi kepada rakyat di bawah ketentuan UUPA 1960 dirampas lagi oleh para pemilik yang lama.

Kita juga perlu meneliti lebih mendalam tentang dampak pembunuhan massal, dan represi yang berkelanjutan, terhadap reproduksi sosial dalam masyarakat. Sejak awal kampanye anti-komunis terarah secara khusus terhadap perempuan. Gerwani dituduh bikin orgy di Lubang Buaya, menari telanjang sambil menyilet tubuh para jenderal. Perempuan yang mulai tumbuh sebagai kekuatan politik dihancurkan secara fisik dan simbolik sekaligus. Berita bohong tentang kemaluan para jenderal yang dipotong menyebar kebencian dan ketakutan bukan hanya terhadap aktivis Gerwani, tapi pada semua perempuan yang berpolitik. Dan sejak itulah serangan yang sistematis dilakukan terus-menerus terhadap perempuan. Salah satu episode yang paling mengerikan dari rangkaian serangan itu adalah program KB atau Keluarga Berencana. Sasarannya tidak lain adalah tubuh perempuan sendiri dan kendali perempuan atas kemampuan reproduksinya. Dari banyak sumber, saya dengar bagaimana para ibu dan juga perempuan remaja di masa itu dikejar-kejar untuk dipaksa pakai kontrasepsi. Perempuan diperlakukan seperti ternak saja. Dan untuk itu Soeharto dapat penghargaan karena mampu ‘mengendalikan pertumbuhan penduduk.’ Mengerikan.

Menurut Anda, bagaimana kaitan antara konsolidasi demokrasi yang buntu sekarang ini dengan warisan politik Orde Baru?

Wah, ini pertanyaan berat. Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah saya kira warisan politik Orde Baru yang paling bermasalah dan sulit diatasi adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural. Sederhananya begini: orang kesulitan membayangkan sistem politik atau bentuk masyarakat yang ideal. Kita sering dengar orang bicara sosialisme, tapi yang dimaksud itu apa? Masyarakat sosialis di Indonesia hari ini artinya apa? Jangan dulu kita bicara tentang kesadaran rakyat secara umum, di kalangan aktivis saja saya kira soal ini belum jelas. Dan ini warisan Orde Baru yang hebat, kemiskinan imajinasi.

Bagaimana pendapat Anda mengenai politik Kelas saat ini? Bagaimana signifikansi dan tantangan terbesarnya?

Saya kira dalam 10-15 tahun terakhir, ekspresi politik kelas sudah muncul kembali. Ada gerakan buruh yang kuat, gerakan tani juga marak, kelas menengah pun begitu. Walau begitu pengaruhnya terhadap politik nasional yang mainstream dalam arti komposisi di DPR, institusi pemerintah dan sebagainya, masih sangat terbatas. Kecenderungannya tentu akan meningkat karena kesenjangan sosial yang menjadi basis kemunculannya juga semakin meningkat.

Bagaimana pandangan Anda mengenai gerakan-gerakan rakyat (buruh, tani, nelayan, miskin kota) saat ini? Di mana dan bagaimanakah posisi mereka saat ini?

Kita perlu jelas dulu apa dan siapa yang dimaksud ‘gerakan rakyat’ ini. Di masa kekuasaan Soeharto ‘gerakan rakyat’ ini termasuk siapapun yang terlibat dalam perlawanan terhadap rezim otoriter. Tapi sekarang saya kira perlu pengertian yang lebih spesifik. Tidak semua yang terlibat ‘gerakan rakyat’ di masa lalu punya agenda sosial dan politik yang sama hari ini. Politik berbasis kepentingan sosial atau kelas semakin kuat. Kelas menengah yang dulu bersekutu atau bersimpati pada gerakan buruh karena merasa sama-sama menentang Orde Baru, sekarang bisa berbalik mengecam gerakan buruh karena dianggap mengganggu stabilitas, bikin macet, dan seterusnya.

Era ‘gerakan moral’ yang menentang Orde Baru karena tidak suka pada pemikiran dan praktek yang dianggap ‘jahat’ sudah berakhir. Kategori moral yang dulu menjadi dasar bergeraknya sekarang tidak lagi ampuh. Bagi gerakan buruh, perlawanan tidak terbatas pada pengusaha yang curang atau jahat, tapi pada sistem produksi yang melemahkan posisi mereka secara keseluruhan. Bagi petani, masalahnya bukan apakah pemilik pertambangan atau perkebunan yang menggusur tanah mereka itu lalim atau saleh, tapi penggusuran tanah itu sendirilah yang jadi masalah, terlepas dari apakah pelakunya baik atau tidak.

Kekuatan gerakan rakyat yang berbasis kelas saya kira semakin kuat walau pengaruhnya masih terbatas. Sekarang bergantung pada kemampuan gerakan itu menjawab ketegangan sosial dari akarnya, dan itu hanya mungkin terjadi kalau ada kombinasi dari berbagai gerakan itu. Tugas aktivis dan organisasi politik yang ada sekarang adalah ‘menjahit’ gerakan yang spesifik menjadi perlawanan umum. Dan untuk itu imajinasi politik mutlak diperlukan.

Anda salah satu figur yang ikut dalam proses kemenangan Jokowi di Pemilukada Jakarta. Bagaimana Anda memaknai kemenangan Jokowi terhadap proses pengorganisasian rakyat yang berlawan sekarang?

Kalau waktu itu, saya tinggal tidur pun, Jokowi tetap menang. Saya hanya bantu kampanye dan menggerakkan relawan di tingkat kecamatan saja. Memang peran dari partai pendukung, kelompok relawan, simpatisan dan sebagainya sangat penting, tapi tidak kalah penting adalah sosok Jokowi sendiri yang berhasil memberi wajah pada keresahan orang yang menahun terhadap kekuasaan korup di Jakarta. Kombinasi ini, yang saya kira, memungkinkan mobilisasi dukungan yang begitu besar dan tidak ada bandingannya dalam pilkada di Jakarta.

Bagaimana hubungan kepopuleran figur Jokowi dengan proses demokratisasi di Indonesia umumnya pasca Orba?

Popularitas itu di mana pun adalah pedang bermata dua. Demokrasi pada dasarnya memerlukan demos yang kuat. Ada kumpulan orang yang kuat dan mandiri. Jokowi saat ini mendorong munculnya demos yang kuat. Orang berani menuntut hak-hak yang diabaikan selama bertahun-tahun, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik yang lain. Tapi popularitas ini juga bisa berbalik kalau orang terbuai dan kemudian melihat Jokowi sebagai semacam ratu adil yang akan menyelesaikan segalanya tanpa mereka perlu berbuat sesuatu. Orang tidak bangkit menjadi demos yang kuat, tapi akhirnya hanya ‘menitipkan nasib’ saja pada figur seperti Jokowi.

Menurut Anda, apa batas-batas politik dari politisasi kepopuleran Jokowi yang ada sekarang? Bagaimana mengatasi batas-batas tersebut?

Batas-batas politik yang berbasis pada popularitas tokoh saya kira adalah keterbatasan tokoh itu sendiri. Jokowi bukan superman yang bisa mengerjakan segalanya. Kalau orang hanya ‘menitipkan nasib’ dan menunggunya membuat perubahan, saya kira pada akhirnya Jokowi akan kewalahan juga. Karena itu yang paling penting, saya kira, menggerakkan masyarakat agar aktif mendukung perubahan yang sedang dirintisnya. Bukan sekadar mendukung Jokowi sebagai figur, tapi mendukung gagasan dan praktek Jakarta Baru. Masyarakat yang selama ini tidak terorganisir, jalan sendiri-sendiri, perlu menghimpun diri dan mendukung perubahan. Ruangnya sudah terbuka sekarang, jadi tidak ada alasan untuk berdiam diri.

Bagaimana Anda melihat pengorganisiran rakyat melalui komunitas warga sebagai lokus potensial radikalisasi perlawanan rakyat kini? Apa Anda sependapat dengan posisi ini?

Tergantung. Kalau warga dipahami sebagai sebuah kategori politik, sebagai padanan dari citizen, saya kira itu baik. Di sini warga berarti orang yang dilengkapi dengan hak-hak dasar dan juga kesempatan yang sama. Asal-usulnya dalam Revolusi Prancis, ketika orang yang semula dianggap lebih rendah memperjuangkan persamaan dan merumuskan sosok baru itu dalam konsep citizen. Politik warga dalam pengertian itu tentu baik sekali dan saya kira bisa menjadi lokus perlawanan radikal. Pemenuhan hak-hak warga itu dengan sendirinya akan menuntut perubahan sistem sosial yang menjadi agenda gerakan kiri.

Tapi yang jadi masalah sekarang, ada juga yang melihat ‘warga’ ini sebagai kategori sosial. Perbedaan sosial, terutama perbedaan kelas, diabaikan di sini. Orang bicara tentang ‘kepentingan warga’ padahal yang dimaksud adalah kepentingan kelas tertentu yang mengatasnamakan ‘warga.’ Kecenderungan ini, saya kira, justru menghalangi perubahan sosial, karena berasumsi bahwa semua orang pada dasarnya sama dan yang diperlukan bukan perubahan melainkan perbaikan atau reformasi saja. Pendekatan ini sejalan dengan kritik moral yang sibuk memblejeti keburukan para pemimpin tanpa memedulikan sistem itu sendiri. Mengutuk pejabat yang korup, tapi tidak mau memperjuangkan demokrasi sejati untuk mengikis kesempatan korupsi.

Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi kemenangan politik perlawanan rakyat kini? Apakah dimungkinkan?

Saya kira potensi itu lebih besar dari 10-20 tahun lalu. Sentimen orang terhadap sistem sudah jauh lebih besar daripada dulu. Semakin banyak orang yang melihat masalahnya bukan pada orang yang mengendalikan sistem, tapi pada sistem itu sendiri. Insiden seperti bayi yang meninggal karena tidak ada rumah sakit yang mau menerima membuat semakin banyak orang sadar bahwa ada yang salah dengan sistem. Dan tumbuh juga kesadaran bahwa semua itu mungkin terjadi pada diri kita suatu saat. Nah, sentimen yang semakin kuat ini pada akhirnya berpengaruh juga pada kerja birokrasi. Sekarang ini semua gubernur dan bupati berlomba menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, setidaknya di tingkat retorika. Terlepas dari apakah itu dijalankan atau tidak, tapi jelas bahwa keinginan mereka didorong oleh perlawanan rakyat dan sentimen publik yang ditimbulkan oleh perlawanan tersebut.

Tentu orang bisa mencela, ‘itu semua hanya pencitraan.’ Kritik semacam itu saya kira tidak ada gunanya bagi gerakan. Persoalan kita bukan pada apakah bupati atau gubernur itu berniat baik atau tidak, tapi apakah ia menjalankan apa yang menjadi tuntutan masyarakat atau tidak. Kalau dia mau bekerja keras memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis agar bisa dipilih kembali, kenapa tidak? Sebelum ini orang yang mau menang pilkada atau pilpres cukup punya uang saja, bayar orang jadi pendukung, beli suara kalau perlu. Tapi karena ada perlawanan yang menuntut keadilan dalam sistem, ada sentimen publik yang kuat, mau tidak mau para calon harus mempertimbangkan dimensi itu. Dalam konteks ini, saya kira potensi politik bagi gerakan perlawanan untuk ‘naik’ mempengaruhi politik mainstream dengan sendirinya semakin besar.

Sumber: http://indoprogress.com/2013/07/hilmar-farid-warisan-kunci-politik-orde-baru-adalah-kemiskinan-imajinasi-politik-sosial-dan-kultural/